Wamen PPA Veronica Tan: Perempuan Mandiri Cenderung Berani Speak Up
Minggu, 01 Desember 2024 - 17:34 WIB
loading...
Wakil Menteri (Wamen) PPA, Veronica Tan menyatakan bahwa kemandirian perempuan secara ekonomi berpengaruh terhadap sikap perempuan yang berani speak up. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Kemandirian perempuan secara ekonomi berpengaruh terhadap sikap perempuan yang berani speak up. Sikap ini dibutuhkan manakala terjadi kekerasan, ketidakadilan, atau pelecehan terhadap perempuan.
Hal itu dikatakan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPA) Veronica Tan dalam Diskusi Empowerment Talk bertajuk "Perempuan Berdaya, Bangsa Berjaya: Menuju Indonesia Emas 2045" yang digelar DPP Perempuan Bangsa, dalam rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) ke-V di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).
Baca juga: 2 Hadis tentang Kemandirian sebagai Karakter Perempuan di Era Rasulullah SAW
"Jadi permasalahan itu bagaimana membuat ekonomi perempuan itu harus ada dulu. Kalau ekonomi perempuan ada, berdaya, dia mandiri sendiri saya yakin dia akan berani speak up," kata Veronica Tan, dikutip Minggu (1/12/2024)
Menurut Vero, kebanyakan perempuan bergantung pada suami atau pihak lain. Perempuan Indonesia kebanyakan sangat lemah dari sisi ekonomi, sehingga mereka bergantung kepada orang-orang terdekat, khususnya suami.
Ketergantungan ekonomi perempuan menjadi akar utama permasalahan.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Fraksi Gerindra, Rahayu Saraswati juga turut menyoroti keterbatasan Kementerian PPA dalam memberdayakan perempuan.
Baca juga: Kisah Jenderal Kopassus AM Hendropriyono Ketemu Mantan Musuh Bebuyutan Bong Kee Chok saat Reuni
Rahayu menekankan pemberdayaan perempuan tidak hanya menjadi tugas Kementerian PPA.
"Kementerian PPA tidak punya wewenang memberdayakan langsung. Kalau butuh dukungan UMKM, itu wewenang kementerian UMKM. Kalau ketenagakerjaan, itu ada Kemnaker," katanya.
Selain itu, Rahayu mengingatkan pentingnya pendidikan bagi perempuan sebagai upaya untuk mengatasi kekerasan yang kerap terjadi terhadap perempuan.
Rahayu mengajak perempuan untuk tak khawatir berkiprah dalam dunia politik. Rahayu menuturkan hal itu perlu untuk mengupayakan hak-hak perempuan.
"Sebenarnya terkadang urusan politik ini sebagai banyak orang mengatakan bahwa jangan di politik, politik itu adalah daerah yang kotor sehingga perempuan tidak bisa di situ," ucapnya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengajak perempuan untuk tak khawatir berkiprah dalam dunia politik. Dia menuturkan hal itu perlu untuk mengupayakan hak-hak perempuan.
"Sebenarnya terkadang urusan politik ini sebagai banyak orang mengatakan jangan di politik, politik itu adalah daerah yang kotor sehingga perempuan tidak bisa di situ," ucap Ninik.
Padahal, kalau di politik, kalau saya ingin mengkaitkan dengan agama, sekali kita melakukan hal baik di politik itu jangka panjang yang akan kita lakukan," pungkasnya.
Kegiatan Diskusi ini merupakan rangkaian kegiatan menjelang Munas Perempuan Bangsa. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perempuan Bangsa Siti Mukaromah mengatakan, dengan kondisi masih banyaknya angka kekerasan, peran organisasi perempuan sangat strategis.
"Gerakan dan organisasi perempuan sangat strategis dan masih diperlukan untuk fungsi advokasi dan pemberdayaan," papar Erma.
Menurut Erma, Perempuan Bangsa selama ini menjalankan peran tersebut. Ke depan perlu melakukan penguatan kader untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat khususnya perempuan.
Hal itu dikatakan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPA) Veronica Tan dalam Diskusi Empowerment Talk bertajuk "Perempuan Berdaya, Bangsa Berjaya: Menuju Indonesia Emas 2045" yang digelar DPP Perempuan Bangsa, dalam rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) ke-V di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).
Baca juga: 2 Hadis tentang Kemandirian sebagai Karakter Perempuan di Era Rasulullah SAW
"Jadi permasalahan itu bagaimana membuat ekonomi perempuan itu harus ada dulu. Kalau ekonomi perempuan ada, berdaya, dia mandiri sendiri saya yakin dia akan berani speak up," kata Veronica Tan, dikutip Minggu (1/12/2024)
Menurut Vero, kebanyakan perempuan bergantung pada suami atau pihak lain. Perempuan Indonesia kebanyakan sangat lemah dari sisi ekonomi, sehingga mereka bergantung kepada orang-orang terdekat, khususnya suami.
Ketergantungan ekonomi perempuan menjadi akar utama permasalahan.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Fraksi Gerindra, Rahayu Saraswati juga turut menyoroti keterbatasan Kementerian PPA dalam memberdayakan perempuan.
Baca juga: Kisah Jenderal Kopassus AM Hendropriyono Ketemu Mantan Musuh Bebuyutan Bong Kee Chok saat Reuni
Rahayu menekankan pemberdayaan perempuan tidak hanya menjadi tugas Kementerian PPA.
"Kementerian PPA tidak punya wewenang memberdayakan langsung. Kalau butuh dukungan UMKM, itu wewenang kementerian UMKM. Kalau ketenagakerjaan, itu ada Kemnaker," katanya.
Selain itu, Rahayu mengingatkan pentingnya pendidikan bagi perempuan sebagai upaya untuk mengatasi kekerasan yang kerap terjadi terhadap perempuan.
Rahayu mengajak perempuan untuk tak khawatir berkiprah dalam dunia politik. Rahayu menuturkan hal itu perlu untuk mengupayakan hak-hak perempuan.
"Sebenarnya terkadang urusan politik ini sebagai banyak orang mengatakan bahwa jangan di politik, politik itu adalah daerah yang kotor sehingga perempuan tidak bisa di situ," ucapnya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengajak perempuan untuk tak khawatir berkiprah dalam dunia politik. Dia menuturkan hal itu perlu untuk mengupayakan hak-hak perempuan.
"Sebenarnya terkadang urusan politik ini sebagai banyak orang mengatakan jangan di politik, politik itu adalah daerah yang kotor sehingga perempuan tidak bisa di situ," ucap Ninik.
Padahal, kalau di politik, kalau saya ingin mengkaitkan dengan agama, sekali kita melakukan hal baik di politik itu jangka panjang yang akan kita lakukan," pungkasnya.
Kegiatan Diskusi ini merupakan rangkaian kegiatan menjelang Munas Perempuan Bangsa. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perempuan Bangsa Siti Mukaromah mengatakan, dengan kondisi masih banyaknya angka kekerasan, peran organisasi perempuan sangat strategis.
"Gerakan dan organisasi perempuan sangat strategis dan masih diperlukan untuk fungsi advokasi dan pemberdayaan," papar Erma.
Menurut Erma, Perempuan Bangsa selama ini menjalankan peran tersebut. Ke depan perlu melakukan penguatan kader untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat khususnya perempuan.
(shf)
Lihat Juga :
