Menaker Harap Buruh dan Pengusaha Setuju Kenaikan UMP 6,5%
Jum'at, 29 November 2024 - 22:36 WIB
loading...
Menaker Yassierli mengharapkan buruh dan pengusaha yang tergabung dalam APINDO setuju dengan kenaikan UMP sebesar 6,5%. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Yassierli mengharapkan buruh dan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) setuju dengan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5%.
"Kita hopefully ya. Saya yakin insyaallah kalau kita berpikir ini adalah untuk bangsa. Kami pemerintah sedang melakukan yang terbaik," ujar Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
Yassierli pun mengharapkan keputusan yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto tentang kenaikan UMP sebesar 6,5% bisa dipahami oleh karena putusan ini yang terbaik yang bisa diberikan oleh pemerintah.
Baca juga: Prabowo Tetapkan Kenaikan Upah Minimum Nasional 6,5%
"Kemudian kami berharap ya teman-teman buruh teman-teman APINDO bisa memahami. Ini adalah yang terbaik," tegasnya.
Yassierli menambahkan, jika masalah kesejahteraan para buruh dan pekerja ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah, termasuk dalam menentukan UMP. "Dan ini adalah kebijakan Pak Presiden. Kita punya banyak PR yang lain tidak hanya upah minimum ya. Ayo kita bereskan sama-sama," pungkasnya.
"Kita hopefully ya. Saya yakin insyaallah kalau kita berpikir ini adalah untuk bangsa. Kami pemerintah sedang melakukan yang terbaik," ujar Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
Yassierli pun mengharapkan keputusan yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto tentang kenaikan UMP sebesar 6,5% bisa dipahami oleh karena putusan ini yang terbaik yang bisa diberikan oleh pemerintah.
Baca juga: Prabowo Tetapkan Kenaikan Upah Minimum Nasional 6,5%
"Kemudian kami berharap ya teman-teman buruh teman-teman APINDO bisa memahami. Ini adalah yang terbaik," tegasnya.
Yassierli menambahkan, jika masalah kesejahteraan para buruh dan pekerja ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah, termasuk dalam menentukan UMP. "Dan ini adalah kebijakan Pak Presiden. Kita punya banyak PR yang lain tidak hanya upah minimum ya. Ayo kita bereskan sama-sama," pungkasnya.
(cip)
Lihat Juga :
