Kemendagri Sebut Pilkada Serentak 2024 Berjalan Lancar

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 secara keseluruhan berjalan dengan lancar.

“Kita lihat ada banyak laporan tentang penyelenggaraan pemungutan suara ini. Ada yang harus bergeser karena bencana, karena hujan, ada juga sempat dapat laporan kertas suaranya kurang. Tetapi secara keseluruhan berjalan lancar,” kata Bima, Kamis (28/11/2024).

Dari pantauannya di lapangan dengan mengunjungi beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), Bima menemukan partisipasi pemilih pada Pilkada kali ini tidak setinggi ketika pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg).



Hal tersebut, katanya, disebabkan berbagai faktor, di antaranya jumlah TPS yang lebih sedikit dan dampak dari jarak pemilih ke TPS. “Jadi mungkin ya itu jadi kendala bagi warga untuk nyoblos. Jadi dugaan kita mungkin partisipasi politiknya agak berbeda dengan Pileg, Pilpres, tapi secara keseluruhan lancar,” jelasnya.

Bima juga meminta masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan tahapan pilkada. Ketika menemukan kejanggalan atau kecurangan, dia mendorong warga untuk melaporkan ke tempat pengaduan ataupun hotline terkait.



Di era media sosial, lanjutnya, warga bisa memanfaatkannya untuk membangun kesadaran bersama berkaitan dengan aturan hukum dan pelaksanaan pemilu yang adil.

“Semakin publik ini aware, ya semakin proses hukumnya itu bisa mendekati apa yang diharapkan. Karena ini kan banyak sekali kecurigaan, banyak sekali juga yang dilaporkan. Nah semuanya harus kita runut berdasarkan aturannya,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Bima menegaskan, pemerintah masih terus mengevaluasi berbagai tantangan yang terjadi selama pilkada, salah satunya soal politik uang. Pemerintah juga terus membuka ruang untuk membicarakan sistem politik yang demokratis dan adil.

Berbagai masukan telah diterima, di antaranya dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Center for Strategic and International Studies (CSIS) berkaitan dengan desain pemilihan ke depan.

“Ada juga tentang desain sistem politiknya. Jadi setelah Pilkada ini selesai tahapannya, kita semua akan buka ruang untuk membicarakan sistem yang kira-kira paling mampu secara maksimal mendekatkan target-target kita ke sistem politik yang demokratis dan lebih fair, lebih adil,” ucapnya.

Kemendagri hingga saat ini terus melakukan monitoring pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 hingga tahapannya selesai. Hal itu termasuk berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan pilkada, pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga potensi gugatan-gugatan yang terjadi.

“Kami baru melakukan rapat koordinasi bersama Panglima TNI, menyimpulkan kita harus terus jaga sampai nanti ketika proses gugatan dan lain-lain. Masih sangat mungkin nanti ada proses-proses yang harus kita cermati,” ungkapnya.