Ketua DPR Minta Aparat Netral di Pilkada 2024: Rakyat Harus Merdeka Memilih
Selasa, 26 November 2024 - 21:19 WIB
loading...
Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan agar pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 yang akan berlangsung besok berjalan dengan jujur dan adil. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan agar pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 yang akan berlangsung hari Rabu, 27 November besok, bisa berjalan dengan jujur dan adil (Jurdil). Puan berharap, seluruh rakyat Indonesia bisa secara bebas memilih calon pemimpin di daerahnya.
"Pilkada merupakan salah satu wujud demokrasi di Indonesia di mana rakyat akan menentukan calon-calon pemimpin daerahnya. Ini adalah momen pesta rakyat yang harus dijalani dengan gembira dan sukacita,” kata Puan, Selasa (26/11/2024).
Puan berpesan kepada KPU dan Bawaslu agar dapat menyelenggarakan pilkada dengan baik. Puan meminta untuk dapat memastikan semua proses Pilkada yang akan dilangsungkan serentak di 545 wilayah berjalan dengan lancar dan aman. "Pihak keamanan juga harus dapat menjamin stabilitas di setiap daerah yang menjalankan Pilkada,” ujarnya.
Baca juga: 27 November 2024 Hari Libur Nasional, Ini Keppresnya
Puan berpesan agar semua pihak menjunjung tinggi etika politik dalam Pilkada. Ia juga menekankan pentingnya aparat menjaga netralitas dalam pelaksanaan pilkada besok.
“Masyarakat menaruh harapan besar agar pilkada berjalan dengan jurdil. Kami berharap pihak-pihak yang berkepentingan menjaga komitmennya untuk memastikan Pilkada berlangsung dengan lancar,” tuturnya.
Baca juga: Jelang Coblosan Pilkada 2024, Kapolda dan Pj Gubernur Jakarta Cek Kesiapan TPS
Puan mengutip data milik Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang mencatat ada 403 laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN, di mana 183 di antaranya terbukti melakukan pelanggaran. Untuk itu, Puan mendorong masyarakat untuk melapor apabila ada dugaan pelanggaran terkait netralitas aparat.
“TNI-Polri dan ASN harus teguh mengikuti aturan, netralitas harus dijaga. Masyarakat bisa melapor bila menemukan indikasi pelanggaran. Rekam dan foto untuk menjadi bukti. Partisipasi rakyat dibutuhkan untuk menjaga pesta demokrasi ini berjalan dengan berkualitas,” kata Puan.
Di sisi lain, Puan juga mendorong pasangan calon (paslon) dan partai-partai pendukungnya untuk memastikan Pilkada dapat berjalan sesuai nilai-nilai demokrasi.
Mantan Menko PMK ini memahami setiap paslon dan partai memiliki strategi untuk menang di pilkada. Namun Puan mengingatkan agar cara-cara tersebut dilakukan dengan elegan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Rakyat harus merdeka memilih, rakyat harus berdaulat penuh menentukan pilihannya. Mari sama-sama kita jaga kualitas demokrasi!," pungkasnya.
Untuk pelaksanaan pilkada besok, Puan akan mencoblos di TPS Kebagusan, Jakarta Selatan, bersama dengan Presiden ke-5 RI yang juga merupakan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
"Pilkada merupakan salah satu wujud demokrasi di Indonesia di mana rakyat akan menentukan calon-calon pemimpin daerahnya. Ini adalah momen pesta rakyat yang harus dijalani dengan gembira dan sukacita,” kata Puan, Selasa (26/11/2024).
Puan berpesan kepada KPU dan Bawaslu agar dapat menyelenggarakan pilkada dengan baik. Puan meminta untuk dapat memastikan semua proses Pilkada yang akan dilangsungkan serentak di 545 wilayah berjalan dengan lancar dan aman. "Pihak keamanan juga harus dapat menjamin stabilitas di setiap daerah yang menjalankan Pilkada,” ujarnya.
Baca juga: 27 November 2024 Hari Libur Nasional, Ini Keppresnya
Puan berpesan agar semua pihak menjunjung tinggi etika politik dalam Pilkada. Ia juga menekankan pentingnya aparat menjaga netralitas dalam pelaksanaan pilkada besok.
“Masyarakat menaruh harapan besar agar pilkada berjalan dengan jurdil. Kami berharap pihak-pihak yang berkepentingan menjaga komitmennya untuk memastikan Pilkada berlangsung dengan lancar,” tuturnya.
Baca juga: Jelang Coblosan Pilkada 2024, Kapolda dan Pj Gubernur Jakarta Cek Kesiapan TPS
Puan mengutip data milik Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang mencatat ada 403 laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN, di mana 183 di antaranya terbukti melakukan pelanggaran. Untuk itu, Puan mendorong masyarakat untuk melapor apabila ada dugaan pelanggaran terkait netralitas aparat.
“TNI-Polri dan ASN harus teguh mengikuti aturan, netralitas harus dijaga. Masyarakat bisa melapor bila menemukan indikasi pelanggaran. Rekam dan foto untuk menjadi bukti. Partisipasi rakyat dibutuhkan untuk menjaga pesta demokrasi ini berjalan dengan berkualitas,” kata Puan.
Di sisi lain, Puan juga mendorong pasangan calon (paslon) dan partai-partai pendukungnya untuk memastikan Pilkada dapat berjalan sesuai nilai-nilai demokrasi.
Mantan Menko PMK ini memahami setiap paslon dan partai memiliki strategi untuk menang di pilkada. Namun Puan mengingatkan agar cara-cara tersebut dilakukan dengan elegan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Rakyat harus merdeka memilih, rakyat harus berdaulat penuh menentukan pilihannya. Mari sama-sama kita jaga kualitas demokrasi!," pungkasnya.
Untuk pelaksanaan pilkada besok, Puan akan mencoblos di TPS Kebagusan, Jakarta Selatan, bersama dengan Presiden ke-5 RI yang juga merupakan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
(cip)
Lihat Juga :
