Menhut Tegaskan Tak Segan Cabut Izin PPKH Perusahaan Nakal
Kamis, 21 November 2024 - 12:29 WIB
loading...
A
A
A
“Memastikan hutan tetap terjaga tapi pada saat bersamaan kesejahteraan juga menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Apalagi dengan lonjakan demografi kebutuhan terhadap pembangunan saya kira hampir mustahil kalau kita hanya mendefinisikan hutan sebagai kawasan dalam pengertian jumlah hektarannya tapi tidak memperhatikan fungsi untuk apa ada hutan itu,” ungkapnya.
“Dalam konteks itu saya kira Pak Presiden Joko Widodo dan sekarang diteruskan oleh Pak Presiden Prabowo akan meneruskan spirit bagaimana hutan juga menjadi sumber kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah perhutanan sosial yang akan kami teruskan,” ucapnya.
Dalam rapat, Raja Antoni juga memaparkan fokus rencana program kerja Kementerian Kehutanan berkaitan dengan perwujudan asta cita. Salah satunya penyediaan lahan Food Estate sebagai sumber swasembada pangan, meningkatkan produktivitas Perhutanan Sosial untuk mendukung makan bergizi gratis.
Selain itu, penguatan hutan dengan penyelesaian kasus sawit ilegal di kawasan hutan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang akan dibentuk satuan tugas percepatan penyelesaian kasus sawit ilegal di kawasan hutan serta percepatan target rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan.
“Dalam konteks itu saya kira Pak Presiden Joko Widodo dan sekarang diteruskan oleh Pak Presiden Prabowo akan meneruskan spirit bagaimana hutan juga menjadi sumber kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah perhutanan sosial yang akan kami teruskan,” ucapnya.
Dalam rapat, Raja Antoni juga memaparkan fokus rencana program kerja Kementerian Kehutanan berkaitan dengan perwujudan asta cita. Salah satunya penyediaan lahan Food Estate sebagai sumber swasembada pangan, meningkatkan produktivitas Perhutanan Sosial untuk mendukung makan bergizi gratis.
Selain itu, penguatan hutan dengan penyelesaian kasus sawit ilegal di kawasan hutan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang akan dibentuk satuan tugas percepatan penyelesaian kasus sawit ilegal di kawasan hutan serta percepatan target rehabilitasi hutan dan lahan pada kawasan hutan.
(jon)
Lihat Juga :