Atasi Krisis Pangan, Kementan Bakal Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah Baru

JAKARTA - Pemerintah terus berupaya melakukan berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendukung Program Makan Bergizi Gratis bagi generasi muda Indonesia. Salah satunya, melalui optimalisasi lahan dan cetak sawah baru di sejumlah wilayah strategis di Indonesia.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Yudi Sastro mengatakan, inisiatif ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan akses masyarakat terhadap makanan bergizi di tengah ancaman krisis pangan global yang semakin nyata akibat perubahan iklim dan konversi lahan pertanian.

“Dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional, Kementan memprioritaskan optimalisasi lahan tidur atau lahan yang belum dimanfaatkan secara produktif,” ujarnya dalam dialog dengan tema ‘Makan Bergizi Gratis, Pasokan Pangan Cukupkah?” Senin (11/11/2024).



Berdasarkan data Kementan, Indonesia memiliki lahan tidur yang cukup luas, tersebar di berbagai wilayah yang berpotensi untuk dijadikan lahan produktif. Program optimalisasi lahan ini dilaksanakan dengan menggandeng pemerintah daerah dan masyarakat setempat untuk menggarap lahan-lahan tidur menjadi area pertanian yang menghasilkan pangan.

Selain optimalisasi lahan, Kementan juga berfokus pada pencetakan sawah baru di daerah dengan potensi pertanian yang tinggi. Program cetak sawah baru ini difokuskan di daerah-daerah yang memiliki sumber air yang memadai dan kesuburan tanah yang tinggi, seperti di Sumatera, Kalimantan, dan Papua.



Hingga akhir 2024, kata Yudi, ribuan hektare sawah baru telah dicetak dan siap untuk ditanami. Kementan menargetkan mencetak sawah baru seluas 3 juta hektare dalam waktu empat tahun ke depan. Langkah ini diharapkan mampu menambah stok beras nasional dan menjaga stabilitas harga beras di pasaran.

“Kami optimistis melalui cetak sawah baru ini, ketahanan pangan nasional dapat terjamin dan masyarakat dapat menikmati harga beras yang stabil,” kata Yudi.

Dalam mewujudkan ketahanan pangan, Kementan juga menekankan pentingnya kerja sama lintas kementerian dan lembaga terkait. Kolaborasi ini melibatkan Kementerian PUPR untuk pembangunan infrastruktur pertanian, serta Kementerian Desa untuk optimalisasi lahan di pedesaan dan pemanfaatan dana desa bagi peningkatan produksi pangan lokal.

Kerja sama ini juga menyasar pada inisiatif ketahanan pangan Lestari, di mana Kementan mendorong masyarakat untuk bercocok tanam di lahan rumah tangga. Program ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah sekaligus mengoptimalkan potensi lokal.

“Dengan memanfaatkan lahan pekarangan, masyarakat diharapkan bisa menanam sayuran dan buah-buahan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri,” jelasnya.

Krisis pangan yang terjadi di beberapa negara akibat cuaca ekstrem dan perubahan iklim menjadi tantangan bagi Indonesia. Kementan mengantisipasi dampak dari fenomena iklim seperti El Nino yang dapat mengurangi curah hujan, sehingga mempengaruhi produksi pangan.



Upaya mitigasi ini dilakukan Kementan dengan mempersiapkan lahan rawa sebagai cadangan lahan pertanian. Lahan rawa ini bisa digunakan sebagai lahan pertanian alternatif yang mampu berproduksi di musim kemarau.

Selain itu, Kementan juga berkomitmen untuk menekan angka alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Kementan terus mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjaga lahan pertanian yang ada demi keberlanjutan produksi pangan nasional. Saat ini, lahan baku sawah di Indonesia diperkirakan mencapai 7 juta hektare, dan pemerintah berharap untuk mempertahankan luas lahan tersebut dengan kebijakan ketat.

Dengan berbagai upaya strategis, mulai dari optimalisasi lahan, pencetakan sawah baru, hingga kolaborasi antar kementerian, Kementan optimis bahwa ketahanan pangan nasional dapat tercapai. Langkah ini juga sejalan dengan visi pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan yang berkualitas dan mendukung program makan siang bergizi.

“Dengan ketahanan pangan yang kuat, Indonesia diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan dan mewujudkan kemandirian pangan secara berkelanjutan,” ucapnya.