Prabowo Minta Tak Banyak Acara Seremonial seperti GSN: 5 Tahun Sekali Saja

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta agar tidak banyak acara seremonial kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih. Hal itu disampaikan dalam acara Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena GBK, Jakarta, Sabtu (2/11/2024).

"Saudara-saudara sekalian ini salah satu tujuan GSN, jadi saya minta GSN riil, apa yang bisa dilakukan lakukan, jangan terlalu banyak acara-acara apa ya..., mungkin acara seperti ini sekali lima tahun saja," kata Prabowo dalam pidatonya.

Prabowo mengajak untuk mencari sumber untuk membantu rakyat Indonesia yang membutuhkan bantuan.



"Sekarang kita cari upaya sumber apa yang bisa kita buat untuk membantu rakyat kita yang paling membutuhkan bantuan," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto melarang menteri dan jajarannya untuk kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri terlalu sering.

"Karena kebetulan banyak menteri yang hadir saya mohon anggotamu jangan terlalu banyak jalan-jalan ke luar negeri," kata Prabowo di Indonesia Arena, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).

Prabowo menegaskan, dirinya tidak melarang menteri dan jajarannya untuk ke luar negeri, selama memakai uang pribadi. "Kalau mau jalan ke luar negeri pakai uang sendiri boleh," katanya.

Rosan Roeslani Pimpin Pembacaaan Ikrar GSN

Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), Rosan Roeslani memimpin pembacaan delapan poin ikrar yang diikuti Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Indonesia Arena GBK, Jakarta, Sabtu (2/11/2024) sore. Ikrar juga diikuti jajaran Menteri Kabinet Merah Putih dan keluarga besar GSN yang hadir secara langsung.

"Ikrar Gerakan Solidaritas Nasional, Asta Prasetia Solidaritas Nasional. Kami keluarga besar Gerakan Solidaritas Nasional," ucap Rosan.

Berikut delapan poin ikrar GSN:

1. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
2. Setia kepada cita cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945.
3. Setia pada Pancasila dan UUD 1945.
4. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Selalu membela kepentingan rakyat dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.
6. Mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan secara kritis, objektif, konstruktif, produktif dalam memberikan solusi.
7. Tunduk dan patuh pada disiplin organisasi.
8. Menjaga kehormatan, kekompakan dan solidaritas organisasi.