Pihak OSO Tegaskan Munas Hanura III Bukan Abal-abal
Pihak OSO Tegaskan Munas Hanura III Bukan Abal-abal
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan kubu Wiranto, Chairuddin Ismail yang menilai musyawarah nasional (Munas) III Partai Hanura di Hotel Sultan, Jakarta, 17-18 Desember lalu abal-abal, membuat berang belasan pendiri partai tersebut.
(Baca juga: Pendiri Hanura Kubu OSO Minta Semua Pihak Taat Hukum)
Salah satu Pendiri Hanura, Yus Usman Sumanegara tidak terima dengan tudingan kubu Wiranto tersebut. Sebab, kata Yus, para peserta Munas III Partai Hanura memegang hak suara.
"Yang hadir dalam Munas itu peserta dari DPD 34 Provinsi hadir seluruhnya, punya hak suara. Kemudian dari DPC yang punya hak suara 514, dua komponen itu saja sudah melebihi 90 persen dari pemilik suara yang sah. Kok tiba-tiba disebut abal-abal," ujar Yus dalam jumpa pers di Kantor DPP Partai Hanura, The City Tower, Jakarta, Senin (23/12/2019).
Selain itu kata dia, Munas III Partai Hanura diselenggarakan oleh dewan pimpinan pusat (DPP) yang mendapat legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni di bawah kepemimpinan Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sekretaris Jenderal Harry Lontung Siregar.
Dia mengatakan, bukti legalitas kepengurusan OSO dan Harry Lontung Siregar itu juga berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung Nomor: 194K/Tun/2019 Tanggal 13 Mei 2019 tentang penolakan permohonan kasasi yang diwakili Daryatmo dan Sarifuddin Sudding.
"Kalau ada yang ngaku-ngaku Hanura lain itu berarti kan melawan hukum," katanya yang didampingi belasan orang pendiri Partai Hanura itu.
(Baca juga: Pendiri Hanura Kubu OSO Minta Semua Pihak Taat Hukum)
Salah satu Pendiri Hanura, Yus Usman Sumanegara tidak terima dengan tudingan kubu Wiranto tersebut. Sebab, kata Yus, para peserta Munas III Partai Hanura memegang hak suara.
"Yang hadir dalam Munas itu peserta dari DPD 34 Provinsi hadir seluruhnya, punya hak suara. Kemudian dari DPC yang punya hak suara 514, dua komponen itu saja sudah melebihi 90 persen dari pemilik suara yang sah. Kok tiba-tiba disebut abal-abal," ujar Yus dalam jumpa pers di Kantor DPP Partai Hanura, The City Tower, Jakarta, Senin (23/12/2019).
Selain itu kata dia, Munas III Partai Hanura diselenggarakan oleh dewan pimpinan pusat (DPP) yang mendapat legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni di bawah kepemimpinan Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sekretaris Jenderal Harry Lontung Siregar.
Dia mengatakan, bukti legalitas kepengurusan OSO dan Harry Lontung Siregar itu juga berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung Nomor: 194K/Tun/2019 Tanggal 13 Mei 2019 tentang penolakan permohonan kasasi yang diwakili Daryatmo dan Sarifuddin Sudding.
"Kalau ada yang ngaku-ngaku Hanura lain itu berarti kan melawan hukum," katanya yang didampingi belasan orang pendiri Partai Hanura itu.
(maf)
Explore More