Kabinet Prabowo Diumumkan Besok Malam usai Gala Dinner Kepala Negara

“Kita tahu seperti misalkan omnibus law, kemudian ada proyek IKN, mungkin project-nya sudah berjalan, undang undangnya sudah disahkan, tetapi masih menyisakan diskursus di ruang publik dan ini tentu PR bagi pemerintah baru untuk kemudian bagaimana komunikasi kebijakan ini tetap diterima oleh masyarakat,” imbuhnya.

Kemudian, Verdy juga menilai pemerintahan saat ini terlalu defensif terhadap kritik. Karena itulah, ia menyarankan pemerintah selanjutnya harus lebih dialogis. “Dengan dialogis itu bisa membuat bagaimana kritik bisa menjadi energi bagi pemerintah terkait dengan kritik yang sifatnya konstruktif,” jelasnya.

Kemudian yang terakhir menurut Verdy selama Pemerintahan Jokowi banyak terjadi persoalan miskomunikasi, terutama dalam penyebaran informasi di ruang digital dan media sosial. “Meningkatnya hoaks saya kira juga menjadi isu yang kemarin cukup kewalahan direspons oleh pemerintah. Dan ini juga menjadi pekerjaan rumah pemerintahan selanjutnya,” tegasnya.

Verdy menegaskan, catatan tersebut tidak hanya sebagai bagian dari refleksi kritis di dalam konteks komunikasi, tapi bagian dari masalah terkait dengan kebijakan pemerintah maupun berbagai hal. Hal ini juga ditentukan oleh sejauh mana pemerintah mampu menggunakan komunikasi dengan cara yang baik.

“Dengan yang cara yang efektif dan dengan cara yang tentunya bisa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan masyarakat,” tutur akademisi kelahiran Lumajang ini.

Ia juga mengingatkan, pemerintah baru agar keberadaan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, yang seharusnya segera disahkan untuk menjadi payung masyarakat memberikan kontribusi ke negara. “Bukan malah UU tersebut menjadi jeratan jeratan yang sifatnya itu membuat mereka ketakutan atau kekhawatiran itu lebih besar,” tukasnya.