Tingkatkan Pelayanan Masyarakat, Ketum TP PKK Tekankan 6 SPM sebagai Konsep Baru Posyandu

Minggu, 13 Oktober 2024 - 17:13 WIB
loading...
Tingkatkan Pelayanan...
Ketua Umum TP PKK sekaligus Ketua Umum Pembina Posyandu, Tri Tito Karnavian menghadiri acara Bergerak Bersama Kader Posyandu 2024 di Pantai Festival Ancol, Jakarta, Sabtu (12/10/2024). FOTO/IST
A A A
JAKARTA - Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK ) sekaligus Ketua Umum Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Tri Tito Karnavian menekankan pentingnya penerapan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai konsep baru dalam pengelolaan Posyandu. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih luas dan komprehensif.

Dalam acara 'Bergerak Bersama Kader Posyandu 2024' yang digelar di Pantai Festival Ancol, Jakarta, Sabtu (12/10/2024), Tri menegaskan, Posyandu kini tidak lagi hanya fokus pada aspek kesehatan saja. Posyandu juga akan mencakup enam bidang SPM yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, sosial, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta perumahan dan pemukiman.

"Nah, inilah nanti yang menjadi tugas kita, para kader Posyandu, untuk melayani enam SPM ini. Jadi, yang akan datang kita juga melayani permasalahan masyarakat yang menyangkut dengan enam SPM, tidak hanya kesehatan saja, namun pelayanan ini pasti akan dilakukan bertahap," ujarnya.

Tri menekankan sebagai Ketua Umum Pembina Posyandu, ia terus mendorong Posyandu untuk mengadopsi konsep baru ini. Dengan adanya perluasan peran tersebut, ia berharap para kader Posyandu dapat memberikan layanan yang lebih komprehensif demi kesejahteraan masyarakat.

"Ini adalah konsep terbaru Posyandu, ada enam SPM, enam Standar Pelayanan Minimal untuk masyarakat," katanya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Perkuat Akuntabilitas...
Perkuat Akuntabilitas Keuangan Daerah, BSKDN Libatkan Akademisi dalam Validasi IPKD
Cegah Korupsi, Mendagri...
Cegah Korupsi, Mendagri Usul Kepala Daerah Dapat Persenan dari PAD
RDP di Komisi II, Dirjen...
RDP di Komisi II, Dirjen Bina Adwil Kemendagri Ungkap 5 Kunci Penataan Lahan Pasuruan
Sebut Banyak Tenaga...
Sebut Banyak Tenaga Honorer Tak Kompeten, Mendagri Singgung Titipan Pejabat Lama
Dirjen Keuangan Daerah...
Dirjen Keuangan Daerah Agus Fatoni Terima Penghargaan Digital Innovation Award 2026
Satgas PRR dan DPR Tegaskan...
Satgas PRR dan DPR Tegaskan 37 Lokasi di Aceh Tamiang Siap Dibangun Huntap
Ketua Posko Wilayah...
Ketua Posko Wilayah PRR Aceh Apresiasi BPBD dan DLHK Atasi Masalah Sanitasi di Huntara
Kemendagri Dorong Percepatan...
Kemendagri Dorong Percepatan Penataan dan Registrasi Posyandu
Kemendagri Sebut Transformasi...
Kemendagri Sebut Transformasi BUMD sebagai Lokomotif Ekonomi Daerah
Rekomendasi
10 Muharram dan Kematian...
10 Muharram dan Kematian Firaun: Akhir Sang Raja yang Mengaku Tuhan
Selamatkan Petani, Peran...
Selamatkan Petani, Peran DSI dalam Tata Niaga Sawit Disebut Perlu Evaluasi Ulang
Ini Penampakan Taufik...
Ini Penampakan Taufik Hidayat usai Ditangkap Polisi, Tangan Diborgol Tali Ties
Berita Terkini
Asfinawati: Ujaran Kebencian...
Asfinawati: Ujaran Kebencian dalam HAM Menyangkut Ras hingga Agama Bukan Orang per Orang
UBK Keluarkan 9 Poin...
UBK Keluarkan 9 Poin Pernyataan usai Ketua BEM FH Abdimaludin Terima Uang Rp20 Juta
Haul Akbar Ploso, Gus...
Haul Akbar Ploso, Gus Muhaimin: Jangan Hanya Menonton, Santri Harus Jadi Solusi Bangsa
Tiyo UGM Dilaporkan...
Tiyo UGM Dilaporkan ke Polisi, Ray Rangkuti: Harusnya Orang Jahat yang Dihukum Bukan yang Berpikir
Berkas Perkara Roy Suryo...
Berkas Perkara Roy Suryo dan Dokter Tifa Dilimpahkan ke PN Jakarta Timur
Berkas Perkara 3 Pejabat...
Berkas Perkara 3 Pejabat Bea Cukai Dilimpahkan ke Pengadilan, Segera Disidang
Infografis
6 Pulau yang Jadi Target...
6 Pulau yang Jadi Target Invasi Darat AS di Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved