Tingkatkan Pelayanan Masyarakat, Ketum TP PKK Tekankan 6 SPM sebagai Konsep Baru Posyandu

Minggu, 13 Oktober 2024 - 17:13 WIB
loading...
Tingkatkan Pelayanan...
Ketua Umum TP PKK sekaligus Ketua Umum Pembina Posyandu, Tri Tito Karnavian menghadiri acara Bergerak Bersama Kader Posyandu 2024 di Pantai Festival Ancol, Jakarta, Sabtu (12/10/2024). FOTO/IST
A A A
JAKARTA - Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK ) sekaligus Ketua Umum Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Tri Tito Karnavian menekankan pentingnya penerapan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai konsep baru dalam pengelolaan Posyandu. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih luas dan komprehensif.

Dalam acara 'Bergerak Bersama Kader Posyandu 2024' yang digelar di Pantai Festival Ancol, Jakarta, Sabtu (12/10/2024), Tri menegaskan, Posyandu kini tidak lagi hanya fokus pada aspek kesehatan saja. Posyandu juga akan mencakup enam bidang SPM yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, sosial, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta perumahan dan pemukiman.

"Nah, inilah nanti yang menjadi tugas kita, para kader Posyandu, untuk melayani enam SPM ini. Jadi, yang akan datang kita juga melayani permasalahan masyarakat yang menyangkut dengan enam SPM, tidak hanya kesehatan saja, namun pelayanan ini pasti akan dilakukan bertahap," ujarnya.

Tri menekankan sebagai Ketua Umum Pembina Posyandu, ia terus mendorong Posyandu untuk mengadopsi konsep baru ini. Dengan adanya perluasan peran tersebut, ia berharap para kader Posyandu dapat memberikan layanan yang lebih komprehensif demi kesejahteraan masyarakat.

"Ini adalah konsep terbaru Posyandu, ada enam SPM, enam Standar Pelayanan Minimal untuk masyarakat," katanya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Ditjen Polpum Dorong...
Ditjen Polpum Dorong Standarisasi Anggaran Kesbangpol Berbasis Risiko dan Kebutuhan Daerah
Perkuat Akuntabilitas...
Perkuat Akuntabilitas Keuangan Daerah, BSKDN Libatkan Akademisi dalam Validasi IPKD
Cegah Korupsi, Mendagri...
Cegah Korupsi, Mendagri Usul Kepala Daerah Dapat Persenan dari PAD
RDP di Komisi II, Dirjen...
RDP di Komisi II, Dirjen Bina Adwil Kemendagri Ungkap 5 Kunci Penataan Lahan Pasuruan
Sebut Banyak Tenaga...
Sebut Banyak Tenaga Honorer Tak Kompeten, Mendagri Singgung Titipan Pejabat Lama
Dirjen Keuangan Daerah...
Dirjen Keuangan Daerah Agus Fatoni Terima Penghargaan Digital Innovation Award 2026
Ketua Posko Wilayah...
Ketua Posko Wilayah PRR Aceh Apresiasi BPBD dan DLHK Atasi Masalah Sanitasi di Huntara
Kemendagri Dorong Percepatan...
Kemendagri Dorong Percepatan Penataan dan Registrasi Posyandu
Kemendagri Sebut Transformasi...
Kemendagri Sebut Transformasi BUMD sebagai Lokomotif Ekonomi Daerah
Rekomendasi
Rupiah Jeblok Lagi,...
Rupiah Jeblok Lagi, Dolar AS Makin Dekati Level Rp18.000
Komnas Perempuan Klarifikasi...
Komnas Perempuan Klarifikasi Kedatangan Sarwendah, Ternyata Belum Buat Aduan Resmi
Tantri Kotak Diduga...
Tantri Kotak Diduga Jadi Korban Penipuan Rp10 Miliar, Arda Naff Angkat Bicara
Berita Terkini
Beda dengan Roy Suryo,...
Beda dengan Roy Suryo, Dokter Tifa Tidak Ajukan Gugatan Praperadilan
Mahasiswa UBK Ngaku...
Mahasiswa UBK Ngaku Terima Uang Rp20 Juta, Politikus Gerindra: Saya Yakin Tidak Ada Sangkut Paut dengan Mas Gibran
Ducati hingga Tas Dior...
Ducati hingga Tas Dior Rampasan Kasus Korupsi K3 Bakal Dilelang KPK Desember 2026
Tilep Rp2 Miliar, Mantan...
Tilep Rp2 Miliar, Mantan Ketua PN Kudus Dipecat
Kepala BSKDN Kemendagri:...
Kepala BSKDN Kemendagri: Inovasi Kunci Pembangunan Daerah
Kawal Instruksi Presiden...
Kawal Instruksi Presiden Soal Ojol, Komisi V DPR Minta Tarif Baru Tak Bebani Konsumen
Infografis
6 Pulau yang Jadi Target...
6 Pulau yang Jadi Target Invasi Darat AS di Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved