PP Muhammadiyah Tegaskan Tidak Terima Donasi dari China Soal Uighur
PP Muhammadiyah Tegaskan Tidak Terima Donasi dari China Soal Uighur
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menegaskan tidak pernah menerima donasi apapun dari Pemerintah China. Pernyataan ini disampaikan untuk membantah Wall Street Journal yang menuduh Muhammadiyah dibayar agar tidak mengkritik soal kondisi Muslim Uighur.
“Muhammadiyah tidak menerima donasi dari Pemerintah China dalam bentuk apapun, dalam bentuk apapun,” tegas Mu’ti dalam Konferensi Pers di Aula Gedung Muhammadiyah, Jakarta, Senin (16/12/2019).
Mu’ti juga mengatakan bahwa sikap Muhammadiyah tidak pernah berubah terkait pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur. “Muhammadiyah akan senantiasa menyampaikan sikap dan pandangannya berdasarkan prinsip-prinsip dakwah amar ma'ruf nahi munkar,” ujarnya.
“Oleh karena itu maka dalam kaitanya dengan pelanggaran hak asasi manusia itu, Muhammadiyah akan senantiasa bersikap tegas dan menentang segala bentuk pelanggaran HAM dimanapun oleh siapapun, kepada siapapun,” jelas Mu’ti. (Baca juga: PP Muhammadiyah Keluarkan 7 Pernyataan Sikap Soal Muslim Uighur )
Karena itu, pihaknya merasa perlu mengeluarkan pernyataan lewat jumpa pers ini. Pasalnya, Muhammadiyah melihat pelanggaran HAM itu tidak hanya terjadi di Uighur, tetapi juga terjadi di Rohingya, Palestina, Yaman.
"Tidak pernah disebut kemudian akhir-akhir ini terjadi di India dan beberapa kawasan yang lainnya. Ini saya kira prinsip yang menjadi bagian dari komitmen Muhammadiyah,” jelas Mu’ti.
Bahkan pelanggaran HAM di Indonesia pun, tegas Mu’ti bahwa Muhammadiyah juga menyampaikan sikap dan pandangan yang sama. “Sebagaimana sampaikan Pak Haedar (Ketua Umum PP Muhammadiyah) tadi, soal hak asasi manusia itu bukan semata-mata berkaitan dengan soal agama tertentu khususnya agama Islam tetapi soal kemanusiaan.
“Dan karena itu maka sikap Muhammadiyah terhadap HAM ini adalah sikap yang mencerminkan konsistensi Muhammadiyah dalam melakukan perlindungan dan pembelaan terhadap manusia dan kemanusiaan. Saya kira Itu jawaban saya,” tandas Mu’ti.
“Muhammadiyah tidak menerima donasi dari Pemerintah China dalam bentuk apapun, dalam bentuk apapun,” tegas Mu’ti dalam Konferensi Pers di Aula Gedung Muhammadiyah, Jakarta, Senin (16/12/2019).
Mu’ti juga mengatakan bahwa sikap Muhammadiyah tidak pernah berubah terkait pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur. “Muhammadiyah akan senantiasa menyampaikan sikap dan pandangannya berdasarkan prinsip-prinsip dakwah amar ma'ruf nahi munkar,” ujarnya.
“Oleh karena itu maka dalam kaitanya dengan pelanggaran hak asasi manusia itu, Muhammadiyah akan senantiasa bersikap tegas dan menentang segala bentuk pelanggaran HAM dimanapun oleh siapapun, kepada siapapun,” jelas Mu’ti. (Baca juga: PP Muhammadiyah Keluarkan 7 Pernyataan Sikap Soal Muslim Uighur )
Karena itu, pihaknya merasa perlu mengeluarkan pernyataan lewat jumpa pers ini. Pasalnya, Muhammadiyah melihat pelanggaran HAM itu tidak hanya terjadi di Uighur, tetapi juga terjadi di Rohingya, Palestina, Yaman.
"Tidak pernah disebut kemudian akhir-akhir ini terjadi di India dan beberapa kawasan yang lainnya. Ini saya kira prinsip yang menjadi bagian dari komitmen Muhammadiyah,” jelas Mu’ti.
Bahkan pelanggaran HAM di Indonesia pun, tegas Mu’ti bahwa Muhammadiyah juga menyampaikan sikap dan pandangan yang sama. “Sebagaimana sampaikan Pak Haedar (Ketua Umum PP Muhammadiyah) tadi, soal hak asasi manusia itu bukan semata-mata berkaitan dengan soal agama tertentu khususnya agama Islam tetapi soal kemanusiaan.
“Dan karena itu maka sikap Muhammadiyah terhadap HAM ini adalah sikap yang mencerminkan konsistensi Muhammadiyah dalam melakukan perlindungan dan pembelaan terhadap manusia dan kemanusiaan. Saya kira Itu jawaban saya,” tandas Mu’ti.
(kri)
Explore More