Optimalkan Kemandirian Ponpes, Kemenag Akan Inisiasi Economy Hub Pesantren
loading...
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Agama ( Kemenag ) tahun ini akan menginisiasi pembentukan Economy Hub Pesantren sebagai bagian dari Program Kemandirian Pesantren. Melalui pangkalan ekonomi yang dibentuk, maka akan terjadi perputaran ekonomi di internal pondok pesantren.
Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kementerian Agama (Kemenag), Basnang Said menjelaskan, Economy Hub Pesantren merupakan pangkalan ekonomi dari dan oleh pesantren. Apa pun kebutuhan pesantren dapat dipenuhi oleh pesantren lain.
"Pada tahun ini, kita akan kita lahirkan Economy Hub Pesantren, pangkalan ekonomi, apa pun yang dicari dari dan oleh pesantren. Jadi tidak ke mana-mana. Ketika sebuah pondok mau membeli beras, tidak mengambil dari yang lain tapi mengambil dari ekosistem yang ada di dalam pesantren," kata Basnang di sela Religion Festival sekaligus Kick-off Hari Santri 2024 digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024) malam.
Saat ini ribuan pondok telah memiliki unit usaha yang berbeda-beda. Bahkan, 432 pondok di antaranya telah memiliki Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP). BUMP bergerak dalam banyak bidang usaha, mulai dari industri pengolahan, jasa, informasi dan komunikasi, perdagangan, persewaan, katering, pertanian, perikanan, hiburan, digital, percetakan, warung klontong, laundry, suvenir, konveksi, hingga air minum. Economy Hub Pesantren akan menghubungkan pesantren satu dengan lainnya dalam memenuhi kebutuhan.
"Kebutuhan lele tidak diambil dari tempat yang bukan pondok, sehingga perputaran ekonomi terjadi di dalam pondok pesantren. Beras diambil dari pondok mana, air minum diambil dari pondok mana, sehingga perputaran ekonomi terjadi di internal pondok pesantren, kata Basnang.
Terpisah, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, sejak awal masuk kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wakil Presiden Ma'ruf Amin, ia berupaya mewujudkan pesantren yang memiliki sumberdaya ekonomi kuat dan berkelanjutan sehingga dapat menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan optimal. Karena itu, Kemenag sejak 2021 menggulirkan program Kemandirian Pesantren yang hingga saat ini sudah ada 3.576 pesantren yang menjadi penerima manfaatnya.
"Kemandirian Pesantren adalah bagian dari afirmasi negara kepada pesantren yang telah berkontribusi sejak perjuangan hingga pembangunan bangsa," kata Menag Yaqut saat memberikan sambutan pada Wrap Up Forum yang menjadi rangkaian dari Religion Festival di Jakarta, Rabu (9/10/2024) malam.
Ke depan, Kemenag akan terus berusaha memfasilitasi pesantren peserta Program Kemandirian dengan sejumlah pihak. Dengan Kemenko PMK, Kementerian Agama akan memfasilitasi pesantren dalam perluasan akses pasar dan permodalan. Sinergi juga akan dijalin dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, dalam pembentukan layanan keuangan syariah dan program Baitul Mal wat Tamwil.
"Sinergi juga dijalin dengan Bank Indonesia dalam pembangunan jejaring bisnis pesantren termasuk bisnis digital dan program hijau. Demikian juga dengan Kementerian Parekraf dalam santri digitalpreneur," katanya.
Penerima manfaat program Kemandirian Pesantren juga akan difasilitasi untuk menjalin sinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Kerja sama ini utamanya dalam pembentukan merek dan fasilitasi izin usaha dan sertitikasi halal.
"Kita juga jajaki kerja sama dengan Kementerian Perdagangan dalam penataan bisnis pesantren. Dengan Kementerian Ketenagakerjaan, kita harap pesantren mendapat pelatihan kerja dan dapat mengembangkan Balai Latihan Kerja Komunitas," kata Gus Men.
Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kementerian Agama (Kemenag), Basnang Said menjelaskan, Economy Hub Pesantren merupakan pangkalan ekonomi dari dan oleh pesantren. Apa pun kebutuhan pesantren dapat dipenuhi oleh pesantren lain.
"Pada tahun ini, kita akan kita lahirkan Economy Hub Pesantren, pangkalan ekonomi, apa pun yang dicari dari dan oleh pesantren. Jadi tidak ke mana-mana. Ketika sebuah pondok mau membeli beras, tidak mengambil dari yang lain tapi mengambil dari ekosistem yang ada di dalam pesantren," kata Basnang di sela Religion Festival sekaligus Kick-off Hari Santri 2024 digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024) malam.
Saat ini ribuan pondok telah memiliki unit usaha yang berbeda-beda. Bahkan, 432 pondok di antaranya telah memiliki Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP). BUMP bergerak dalam banyak bidang usaha, mulai dari industri pengolahan, jasa, informasi dan komunikasi, perdagangan, persewaan, katering, pertanian, perikanan, hiburan, digital, percetakan, warung klontong, laundry, suvenir, konveksi, hingga air minum. Economy Hub Pesantren akan menghubungkan pesantren satu dengan lainnya dalam memenuhi kebutuhan.
"Kebutuhan lele tidak diambil dari tempat yang bukan pondok, sehingga perputaran ekonomi terjadi di dalam pondok pesantren. Beras diambil dari pondok mana, air minum diambil dari pondok mana, sehingga perputaran ekonomi terjadi di internal pondok pesantren, kata Basnang.
Terpisah, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, sejak awal masuk kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Wakil Presiden Ma'ruf Amin, ia berupaya mewujudkan pesantren yang memiliki sumberdaya ekonomi kuat dan berkelanjutan sehingga dapat menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan optimal. Karena itu, Kemenag sejak 2021 menggulirkan program Kemandirian Pesantren yang hingga saat ini sudah ada 3.576 pesantren yang menjadi penerima manfaatnya.
"Kemandirian Pesantren adalah bagian dari afirmasi negara kepada pesantren yang telah berkontribusi sejak perjuangan hingga pembangunan bangsa," kata Menag Yaqut saat memberikan sambutan pada Wrap Up Forum yang menjadi rangkaian dari Religion Festival di Jakarta, Rabu (9/10/2024) malam.
Ke depan, Kemenag akan terus berusaha memfasilitasi pesantren peserta Program Kemandirian dengan sejumlah pihak. Dengan Kemenko PMK, Kementerian Agama akan memfasilitasi pesantren dalam perluasan akses pasar dan permodalan. Sinergi juga akan dijalin dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, dalam pembentukan layanan keuangan syariah dan program Baitul Mal wat Tamwil.
"Sinergi juga dijalin dengan Bank Indonesia dalam pembangunan jejaring bisnis pesantren termasuk bisnis digital dan program hijau. Demikian juga dengan Kementerian Parekraf dalam santri digitalpreneur," katanya.
Penerima manfaat program Kemandirian Pesantren juga akan difasilitasi untuk menjalin sinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Kerja sama ini utamanya dalam pembentukan merek dan fasilitasi izin usaha dan sertitikasi halal.
"Kita juga jajaki kerja sama dengan Kementerian Perdagangan dalam penataan bisnis pesantren. Dengan Kementerian Ketenagakerjaan, kita harap pesantren mendapat pelatihan kerja dan dapat mengembangkan Balai Latihan Kerja Komunitas," kata Gus Men.
(cip)