Soal Kesejahteraan Hakim, Busyro Muqoddas: Jangan Sampai Terzalimi
Selasa, 08 Oktober 2024 - 19:00 WIB
loading...
A
A
A
"Memang ada kenaikan, ada selisih lah dengan pegawai negeri biasa, kan memang betul. Tapi ya, at cost. Selain itu, enggak boleh menerima uang apa pun juga, dengan sanksi yang sangat tegas," bebernya.
Maka itu, aturan yang berlaku di KPK itu bisa saja diadopsi untuk kesejahteraan bagi para hakim di Indonesia sehingga para hakim pun bisa mendapatkan kesejahteraannya dengan baik. Pemerintah atau Kementerian terkait diharapkan mendengarkan aspirasi atas persoalan para hakim yang tengah dihadapi mereka itu.
"Problem itu seputar bagaimana hakim itu pada hakikatnya bisa lebih memiliki kepastian, kebijakan kenegaraan, dalam arti luas, entah itu DPR-nya, entah itu struktural di MA, entah itu pemerintah. Mungkinkah nanti Menpan RB, Menteri Keuangan, Setneg dan MA mempertimbangkan aspirasi yang sekarang ini. Bagaimana pun kesejahteraan hakim itu penting sekali," katanya.
Maka itu, aturan yang berlaku di KPK itu bisa saja diadopsi untuk kesejahteraan bagi para hakim di Indonesia sehingga para hakim pun bisa mendapatkan kesejahteraannya dengan baik. Pemerintah atau Kementerian terkait diharapkan mendengarkan aspirasi atas persoalan para hakim yang tengah dihadapi mereka itu.
"Problem itu seputar bagaimana hakim itu pada hakikatnya bisa lebih memiliki kepastian, kebijakan kenegaraan, dalam arti luas, entah itu DPR-nya, entah itu struktural di MA, entah itu pemerintah. Mungkinkah nanti Menpan RB, Menteri Keuangan, Setneg dan MA mempertimbangkan aspirasi yang sekarang ini. Bagaimana pun kesejahteraan hakim itu penting sekali," katanya.
(cip)
Lihat Juga :
