Wakil Ketua KPK Berharap Kejagung Mau Serahkan Kasus Jaksa Pinangki
Kamis, 27 Agustus 2020 - 10:22 WIB
loading...
Foto/ilustrasi.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi Kejaksaan (Komjak) menyarankan agar kasus jaksa Pinangki Sirna Malasari ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) . Sebab yang disidik adalah jaksa, sehingga publik perlu diyakinkan prosesnya berjalan transparan, objektif, dan akuntabel.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan sejak awal kasus Jaksa Pinangki memang sudah seharusnya ditangani oleh lembaga antikorupsi itu saja.
"Sejak awal mencuatnya perkara-perkara yang melibatkan aparat penegak hukum ini saya selalu dalam sikap, sebaiknya ditangani KPK. Karena memang perkara-perkara dengan tipologi seperti itulah yang menjadi domain kewenangan KPK," ujar Nawawi saat dikonfirmasi, Kamis (27/8/2020).
(Baca: Serius Mau Tangkap Harun Masiku? KPK Harus Pakai Cara Luar Biasa)
Namun, Nawawi menegaskan bahwa KPK tidak akan mengambil alih paksa kasus Jaksa Pinangki meskipun punya wewenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 10A UU Nomor 19/2019. ”Tetapi lebih berharap pada inisiasi institusi-institusi tersebutlah yang mau menyerahkan sendiri penanganan perkaranya kepada KPK," jelasnya.
Karena dengan menyerahkan atau melibatkan KPK dalam penanganan kasus Jaksa Pinangki, kata Nawawi, sinergitas antara lembaga penegak hukum berjalan baik. "Dan yang seperti itu sangat baik dalam semangat sinergitas dan koordinasi dan yang pasti akan lebih menumbuhkan kepercayaan publik pada objektifnya penanganan perkara-perkara dimaksud," ungkapnya.
Diketahui, pada Rabu (29/7) Kejaksaan Agung mencopot Kepala Sub bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan, Pinangki Sirna Malasari. Pencopotan Pinangki terkait fotonya bersama dengan Djoko Tjandra yang viral di media sosial (medsos). Berdasarkan hasil pemeriksaan, Pinangki diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan sejak awal kasus Jaksa Pinangki memang sudah seharusnya ditangani oleh lembaga antikorupsi itu saja.
"Sejak awal mencuatnya perkara-perkara yang melibatkan aparat penegak hukum ini saya selalu dalam sikap, sebaiknya ditangani KPK. Karena memang perkara-perkara dengan tipologi seperti itulah yang menjadi domain kewenangan KPK," ujar Nawawi saat dikonfirmasi, Kamis (27/8/2020).
(Baca: Serius Mau Tangkap Harun Masiku? KPK Harus Pakai Cara Luar Biasa)
Namun, Nawawi menegaskan bahwa KPK tidak akan mengambil alih paksa kasus Jaksa Pinangki meskipun punya wewenang untuk itu sebagaimana diatur dalam Pasal 10A UU Nomor 19/2019. ”Tetapi lebih berharap pada inisiasi institusi-institusi tersebutlah yang mau menyerahkan sendiri penanganan perkaranya kepada KPK," jelasnya.
Karena dengan menyerahkan atau melibatkan KPK dalam penanganan kasus Jaksa Pinangki, kata Nawawi, sinergitas antara lembaga penegak hukum berjalan baik. "Dan yang seperti itu sangat baik dalam semangat sinergitas dan koordinasi dan yang pasti akan lebih menumbuhkan kepercayaan publik pada objektifnya penanganan perkara-perkara dimaksud," ungkapnya.
Diketahui, pada Rabu (29/7) Kejaksaan Agung mencopot Kepala Sub bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan, Pinangki Sirna Malasari. Pencopotan Pinangki terkait fotonya bersama dengan Djoko Tjandra yang viral di media sosial (medsos). Berdasarkan hasil pemeriksaan, Pinangki diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik.
(muh)
Lihat Juga :
