Penambahan Komisi DPR Tidak Diperlukan, Alasannya Masih Prematur

Selasa, 24 September 2024 - 20:02 WIB
loading...
Penambahan Komisi DPR...
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra menilai penambahan jumlah komisi untuk periode 2024-2029 merupakan hak DPR. Foto/Dok SINDOnews
A A A
JAKARTA - Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra menilai penambahan jumlah komisi untuk periode 2024-2029 merupakan hak DPR . Dedi berpendapat, wacana tersebut tidak menjadi masalah sepanjang tidak menambah jumlah anggota DPR.

“Meskipun, jika orientasinya demi kualitas legislasi, maka penambahan komisi tidak diperlukan. Mengingat, tidak ada penambahan masalah pembangunan negara,” kata Dedi kepada SINDOnews, Selasa (24/9/2024).

Dia pun mengkritik alasan wacana penambahan Komisi DPR sebagaimana disampaikan Ketua DPR Puan Maharani. “Argumentasi Puan soal penambahan komisi yang didasarkan pada bertambahnya kementerian, ini prematur,” tuturnya.

Baca juga: Puan Maharani: Penambahan Jumlah Komisi di DPR Sedang Dimatangkan

Karena, kata dia, jumlah kabinet bertambah tetapi porsi kerja tetap sama, yakni mengacu pada bidang sesuai dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) yang saat ini ada. Dedi kembali mengkritik alasan Puan.

“Berpikir menambah komisi di DPR menunjukkan Puan hanya memikirkan soal struktur, bukan subtansi kerja. Andai jumlah kabinet bertambah bidang, tetap saja DPR tidak memerlukan penambahan karena sistem kerja mereka tidak mengikuti jumlah kabinet,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani angkat bicara soal wacana penambahan jumlah komisi di parlemen. Menurut Puan, hal itu tidak hanya sekadar wacana tapi kini tengah dalam pematangan.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
UU PFII Bukti Pemerintah...
UU PFII Bukti Pemerintah Serius Bangun Fondasi Ekonomi Jangka Panjang
9 Anggota KPI Pusat...
9 Anggota KPI Pusat 2026-2029 Pilihan DPR RI, Ini Daftar Namanya
Tok! DPR Sahkan RUU...
Tok! DPR Sahkan RUU PFII Jadi Undang-Undang
Rapat Paripurna DPR...
Rapat Paripurna DPR RI Hari Ini Sahkan RUU PFII hingga Tetapkan Anggota KPI
Hasil Perampasan Aset...
Hasil Perampasan Aset Diurus Badan Khusus, Komisi III DPR: Perlu Ada Tim Pengawasan
Komisi IX DPR Cecar...
Komisi IX DPR Cecar BGN usai Pamer Dapat WTP dari BPK: Jangan-jangan Dibikin-bikin
9 Kementerian dan Lembaga...
9 Kementerian dan Lembaga yang Buka Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2026, Lulus Jadi CPNS
Tepis Hoaks Menolak,...
Tepis Hoaks Menolak, DPR Kebut RUU Aset
HUKUM MATI! DPR RI Geram,...
HUKUM MATI! DPR RI Geram, Sebut Korupsi Eks Jampidsus Sangat Memalukan
Rekomendasi
Dinkes Apresiasi Operasi...
Dinkes Apresiasi Operasi Bibir Sumbing Gratis MNC Peduli dan RS Azra Bogor
Di Balik Penghargaan...
Di Balik Penghargaan CCEPC Indonesia, Gao Hai Komitmen Bangun Kemitraan Jangka Panjang
MNC Peduli dan Yayasan...
MNC Peduli dan Yayasan Jalinan Kasih Sudah Operasi Lebih dari 5.000 Pasien Bibir Sumbing Sejak 2004
Berita Terkini
Abdullah Alkatiri Yakin...
Abdullah Alkatiri Yakin JPU Tidak Bakal Mendakwa Ulang Dokter Tifa
Momen Keakraban Cak...
Momen Keakraban Cak Imin, Dasco, dan Angela Tanoesoedibjo di Harlah ke-28 PKB
Hadiri Harlah ke-28...
Hadiri Harlah ke-28 PKB, Partai Perindo Ajak Kolaborasi Bangun Ekonomi Kerakyatan
Prabowo Singgung Londo...
Prabowo Singgung Londo Ireng: Sekarang Pakai Baju Wartawan, Pengamat, hingga LSM
Dokter Tifa Sudah Siapkan...
Dokter Tifa Sudah Siapkan 2.000 Pertanyaan untuk Jokowi jika Sidang Berlanjut
Perjalanan Rapat Istana...
Perjalanan Rapat Istana Sempat Tertunda, Mentan Amran Turun Tangan Selamatkan Korban Kecelakaan
Infografis
Ini Rincian Gaji Anggota...
Ini Rincian Gaji Anggota DPR Jadi Rp65,5 Juta usai Pemangkasan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved