Isu Hari Tani Ditunggangi Kepentingan Elite, Pengamat: Masyarakat Jenuh Disuguhi Kegaduhan
Sabtu, 21 September 2024 - 11:13 WIB
loading...
Peringatan HTN yang rencananya digelar pada 24 September 2024 oleh sejumlah elemen buruh dan tani mendapat sorotan tajam. Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) yang rencananya digelar pada 24 September 2024 oleh sejumlah elemen buruh dan tani mendapat sorotan tajam. Termasuk isu provokatif dengan menuntut tangkap dan adili Jokowi.
Peneliti dan pengamat dari Centre for Islamic and Ethnic Studies (CIE) Muhammad Chaerul menyebut, gerakan ini semakin jauh dari esensi perjuangan kesejahteraan petani . Menurutnya, aksi tersebut telah bergeser ke ranah politik yang justru membosankan dan merugikan para petani. Baca juga: Kementan Komitmen Dampingi Petani Hadapi Serangan OPT
“Yang diperjuangkan dalam aksi ini seharusnya menyentuh kebutuhan mendasar petani , seperti akses terhadap lahan, harga pangan, dan kesejahteraan mereka. Namun sayangnya, isu yang diangkat lebih kepada kepentingan politik. Ini semakin membingungkan dan bahkan menimbulkan kejenuhan di kalangan petani,” kata Chaerul kepada wartawan, Jumat (13/9/2024).
Chaerul menilai, gerakan semacam ini tidak murni memperjuangkan hak-hak petani, melainkan menyisipkan agenda politik terselubung. Ia juga menyoroti dampak negatif aksi tersebut terhadap masyarakat umum, terutama pengguna jalan yang terganggu oleh kemacetan akibat demonstrasi.
Chaerul mengkritisi narasi yang beredar di media sosial, di mana tuntutan para demonstran justru menjurus kepada isu politik dengan seruan tangkap dan adili Jokowi. “Masak dalam demo Hari Tani isu yang diangkat adalah tangkap dan adili Jokowi? Ini perihal yang tidak masuk akal. Fokus seharusnya adalah pada kesejahteraan petani, tapi isu politik justru yang ditonjolkan,” tegasnya.
Ia juga menilai bahwa tuntutan semacam ini membuat esensi peringatan HTN hilang. Apa yang seharusnya menjadi momentum untuk memperjuangkan hak-hak petani kini dipolitisasi untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Masyarakat sudah bosan melihat kegaduhan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat, padahal yang diuntungkan hanya kelompok politik tertentu,” tandasnya. Baca juga: Mematikan Ekonomi Petani Tembakau, DPN APTI Tolak PP 28 Nomor 2024
Ia pun mengimbau masyarakat lebih kritis dalam menyikapi aksi-aksi semacam ini. Terutama yang sarat dengan muatan politik. “Gerakan yang tidak menyentuh inti permasalahan petani hanya akan merugikan petani. Para petani jangan mau ditunggangi kelompok-kelompok yang mengatasnamakan petani,” terangnya.
Peneliti dan pengamat dari Centre for Islamic and Ethnic Studies (CIE) Muhammad Chaerul menyebut, gerakan ini semakin jauh dari esensi perjuangan kesejahteraan petani . Menurutnya, aksi tersebut telah bergeser ke ranah politik yang justru membosankan dan merugikan para petani. Baca juga: Kementan Komitmen Dampingi Petani Hadapi Serangan OPT
“Yang diperjuangkan dalam aksi ini seharusnya menyentuh kebutuhan mendasar petani , seperti akses terhadap lahan, harga pangan, dan kesejahteraan mereka. Namun sayangnya, isu yang diangkat lebih kepada kepentingan politik. Ini semakin membingungkan dan bahkan menimbulkan kejenuhan di kalangan petani,” kata Chaerul kepada wartawan, Jumat (13/9/2024).
Chaerul menilai, gerakan semacam ini tidak murni memperjuangkan hak-hak petani, melainkan menyisipkan agenda politik terselubung. Ia juga menyoroti dampak negatif aksi tersebut terhadap masyarakat umum, terutama pengguna jalan yang terganggu oleh kemacetan akibat demonstrasi.
Chaerul mengkritisi narasi yang beredar di media sosial, di mana tuntutan para demonstran justru menjurus kepada isu politik dengan seruan tangkap dan adili Jokowi. “Masak dalam demo Hari Tani isu yang diangkat adalah tangkap dan adili Jokowi? Ini perihal yang tidak masuk akal. Fokus seharusnya adalah pada kesejahteraan petani, tapi isu politik justru yang ditonjolkan,” tegasnya.
Ia juga menilai bahwa tuntutan semacam ini membuat esensi peringatan HTN hilang. Apa yang seharusnya menjadi momentum untuk memperjuangkan hak-hak petani kini dipolitisasi untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Masyarakat sudah bosan melihat kegaduhan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat, padahal yang diuntungkan hanya kelompok politik tertentu,” tandasnya. Baca juga: Mematikan Ekonomi Petani Tembakau, DPN APTI Tolak PP 28 Nomor 2024
Ia pun mengimbau masyarakat lebih kritis dalam menyikapi aksi-aksi semacam ini. Terutama yang sarat dengan muatan politik. “Gerakan yang tidak menyentuh inti permasalahan petani hanya akan merugikan petani. Para petani jangan mau ditunggangi kelompok-kelompok yang mengatasnamakan petani,” terangnya.
(poe)
Lihat Juga :
