Komisi I DPR Tunda Uji Kelayakan dan Kepatutan Sebagian Calon Dubes RI, Kenapa?

Jum'at, 20 September 2024 - 14:24 WIB
loading...
Komisi I DPR Tunda Uji...
Komisi I DPR RI bersama Pemerintah sepakat menunda proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sebagian calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) Republik Indonesia (RI) untuk negara-negara sahabat. Foto/Dok SINDO
A A A
JAKARTA - Komisi I DPR RI bersama Pemerintah sepakat menunda proses uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test sebagian calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh ( Dubes LBBP) Republik Indonesia (RI) untuk negara-negara sahabat. Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi I DPR RI Sukamta.

Menurut Sukamta, pihaknya hanya memproses 32 dari 46 calon Dubes LBBP RI untuk negara-negara sahabat. "Sebagian (ditunda). Ada daftarnya, dari 46 itu di-fit proper 32. Sisanya ya nanti menunggu proses selanjutnya," kata Sukamta saat ditemui di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2024).

Saat disinggung alasan penundaan proses uji kelayakan dan kepatutan itu, Sukamta tak menjelaskan detail. "Ya kesepakatan aja, kesepakatan Komisi I dan Pemerintah," ucap Sukamta.

Baca Juga: Wishnutama Belum Tahu Kabar Ditunjuk Jadi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat

Ketika disinggung perihal calon Dubes LBBP untuk China dan Amerika Serikat yang ditunda, Sukamta mengaku tak mengetahui. Dia hanya mengatakan, daftar calon Dubes LBBP RI yang ditunda uji kelayakan ada di Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid . "Daftarnya itu di, tanya saja Bu Ketua, ya," kata Sukamta.



Sukamta juga mengatakan, jadwal uji kelayakan dan kepatutan selanjutnya juga bisa ditanyakan ke Meutya Hafid. "Tanya aja Bu Ketua nanti, aku enggak ngerti soalnya. Kan itu tergantung pimpinan aja nanti kapan menjadwalkan," ujarnya.
(zik)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Evaluasi Harga BBM Non-Subsidi Pascaanjloknya Harga Minyak Dunia
Singgung Peran KPRP,...
Singgung Peran KPRP, Pakar: Kritik Mahfud MD Terhadap UU Polri Sangat Aneh
Pakar Hukum: Pernyataan...
Pakar Hukum: Pernyataan Mahfud MD Soal UU Polri Abaikan KPRP Membingungkan
WNI Dianiaya di Malaysia,...
WNI Dianiaya di Malaysia, Kemlu Sebut 4 Pelaku Sudah Diamankan
Setujui Usulan Tambahan...
Setujui Usulan Tambahan Anggaran Kemhan Rp195 Triliun, Komisi I Bakal Diteruskan ke Banggar
Pakar Hukum: UU Polri...
Pakar Hukum: UU Polri yang Baru Akomodasi Kepentingan Masyarakat dan Kepolisian
Ratusan Mahasiswa Trisakti...
Ratusan Mahasiswa Trisakti Bergerak dari Tugu 12 Mei Reformasi Menuju Gedung DPR
Ratusan Mahasiswa Trisakti...
Ratusan Mahasiswa Trisakti Bakal Geruduk DPR, Bawa Tiga Tuntutan Rakyat
Youth ESG Maritime 2026...
Youth ESG Maritime 2026 Dorong Generasi Muda Ciptakan Solusi Nyata bagi Krisis Lingkungan Laut
Rekomendasi
Tamaris Hidro Bidik...
Tamaris Hidro Bidik Dana Rp1 Triliun lewat Sukuk Ijarah
HUT ke-499 Jakarta,...
HUT ke-499 Jakarta, Transportasi Umum dan Tempat Wisata Gratis juga Berlaku bagi Warga KTP Non-DKI
Audisi DMD Panggung...
Audisi DMD Panggung Rezeki MNCTV di Mojokerto Diserbu Peserta dari Berbagai Daerah
Berita Terkini
Jelang Muktamar PBNU,...
Jelang Muktamar PBNU, Gus Muhaimin Sentil Pihak yang Main-main di NU untuk Keluar
Kritisi Parpol Koalisi,...
Kritisi Parpol Koalisi, Deddy PDIP: Jika Tidak Nyaman dengan Situasi Politik, Silakan Keluar dari Pemerintahan
Roy Suryo dan Dokter...
Roy Suryo dan Dokter Tifa Ditangkap, Kapolri: Kegiatan Sebelum Diserahkan ke Kejaksaan
Ajak Elite Politik Jaga...
Ajak Elite Politik Jaga Stabilitas Politik dan Konsisten Bersikap, Misbakhun: Jangan Ambigu
Darurat Pemasangan Kabel...
Darurat Pemasangan Kabel di Area Jakarta
Ribuan Desa Belum Teraliri...
Ribuan Desa Belum Teraliri Listrik, Menteri Bahlil Siapkan Anggaran Rp10 Triliun
Infografis
Dua Skenario HUT ke-79...
Dua Skenario HUT ke-79 RI: Bisa di Jakarta dan IKN
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved