Legislator PKS: Mas Menteri Jangan Jumawa, Dengar Kritik Amien Rais

JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Fahmy Alaydroes menyatakan berbagai masalah pendidikan nasional sudah dirasakan sejak era 1990-an. Bukannya membaik, sektor pendidikan malah semakin karut marut pada era Pemerintahan Jokowi sejak periode pertama.

"Permasalahan utama pendidikan adalah terkait dengan rerata capaian pendidikan secara nasional yang hanya sampai setara kelas 2 SMP," ujar Fahmy Alaydroes kepada SINDOnews, Kamis (27/8/2020).

(Baca: Akhirnya Pemerintah Alokasikan Rp9 Triliun untuk Pulsa Siswa dan Guru)

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, rendah tingkat pendidikan rata-rata ini merupakan akumulasi dari berbagai persoalan mendasar seperti aksesibilitas, ketersediaan dan ketercukupan sarana prasasarana, kompetensi, serta ketercukupan dan persebaran guru. Masalah semakin pelik karena kurikulum kerap berubah secara mendasar, bukan berkembang. Ditambah lagi tata koordinasi pemerintahan pusat dan daerah.

"Ini permasalahan yang berkelindan dan sudah berlangsung puluhan tahun, sudah berganti beberapa kali Menteri Pendidikan. Di era Pemerintahan Jokowi periode pertama, sejauh pengamatan saya, juga belum ada langkah-langkah terobosan dalam hal kebijakan Pendidikan nasional," ungkapnya.

(Baca: Nadiem: Banyak Guru Sudah Positif Covid-19 Sebelum Sekolah Dibuka)

Menurut dia, upaya terobosan dengan kebijakan yang dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sesungguhnya bukan hal yang baru. Penghapusan ujian nasional, merdeka belajar, zonasi PPDB, penggerak pendidikan, dan sebagainya sudah menjadi wacana sejak lama dan telah banyak dilakukan komunitas masyarakat.

"Tambahan lagi, Mas Menteri kita ini bekerja dengan gaya yang over-pede, terlalu ‘berani’ berjalan sendiri, minim melibatkan tokoh-tokoh senior yang sudah malang melintang di dunia Pendidikan," katanya.

Menurut dia, kritik-kritik yang dilontarkan oleh banyak pihak, termasuk oleh Tokoh sekaliber Amien Rais, perlu didengar. ”Mas Nadiem mesti banyak berinteraksi dan berkomunikasi dengan tokoh-tokoh pendidikan nasional, dan juga para pimpinan ormas-ormas yang menyelenggarakan khidmah pendidikan sebelum negeri ini merdeka. Jangan jumawa, jangan hanya bergaul dengan sekelompok golongan,” katanya.