Legislator PKS: Mas Menteri Jangan Jumawa, Dengar Kritik Amien Rais
Kamis, 27 Agustus 2020 - 15:40 WIB
loading...
Mendikbud Nadiem Makarim dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020). Foto: SINDOnews/Yulianto
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Fahmy Alaydroes menyatakan berbagai masalah pendidikan nasional sudah dirasakan sejak era 1990-an. Bukannya membaik, sektor pendidikan malah semakin karut marut pada era Pemerintahan Jokowi sejak periode pertama.
"Permasalahan utama pendidikan adalah terkait dengan rerata capaian pendidikan secara nasional yang hanya sampai setara kelas 2 SMP," ujar Fahmy Alaydroes kepada SINDOnews, Kamis (27/8/2020).
(Baca: Akhirnya Pemerintah Alokasikan Rp9 Triliun untuk Pulsa Siswa dan Guru)
Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, rendah tingkat pendidikan rata-rata ini merupakan akumulasi dari berbagai persoalan mendasar seperti aksesibilitas, ketersediaan dan ketercukupan sarana prasasarana, kompetensi, serta ketercukupan dan persebaran guru. Masalah semakin pelik karena kurikulum kerap berubah secara mendasar, bukan berkembang. Ditambah lagi tata koordinasi pemerintahan pusat dan daerah.
"Ini permasalahan yang berkelindan dan sudah berlangsung puluhan tahun, sudah berganti beberapa kali Menteri Pendidikan. Di era Pemerintahan Jokowi periode pertama, sejauh pengamatan saya, juga belum ada langkah-langkah terobosan dalam hal kebijakan Pendidikan nasional," ungkapnya.
"Permasalahan utama pendidikan adalah terkait dengan rerata capaian pendidikan secara nasional yang hanya sampai setara kelas 2 SMP," ujar Fahmy Alaydroes kepada SINDOnews, Kamis (27/8/2020).
(Baca: Akhirnya Pemerintah Alokasikan Rp9 Triliun untuk Pulsa Siswa dan Guru)
Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, rendah tingkat pendidikan rata-rata ini merupakan akumulasi dari berbagai persoalan mendasar seperti aksesibilitas, ketersediaan dan ketercukupan sarana prasasarana, kompetensi, serta ketercukupan dan persebaran guru. Masalah semakin pelik karena kurikulum kerap berubah secara mendasar, bukan berkembang. Ditambah lagi tata koordinasi pemerintahan pusat dan daerah.
"Ini permasalahan yang berkelindan dan sudah berlangsung puluhan tahun, sudah berganti beberapa kali Menteri Pendidikan. Di era Pemerintahan Jokowi periode pertama, sejauh pengamatan saya, juga belum ada langkah-langkah terobosan dalam hal kebijakan Pendidikan nasional," ungkapnya.
Lihat Juga :
