Bertemu Presiden, KPU Serahkan Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019
Bertemu Presiden, KPU Serahkan Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2019
A
A
A
JAKARTA - Pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyerahkan laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
(Baca juga: Undang Makan Malam, JK Ngobrol Santai dengan Para Mantan Menteri)
Menurut Ketua KPU Arief Budiman, sebagaimana ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 7/2017 KPU diberi kewajiban menyerahkan laporan pelaksanaan pemilu kepada Presiden dan DPR.
"KPU juga berencana menyampaikan kepada lembagalembaga terkait, misalnya MPR, kemudian DPD, mitra kerja kami Kementerian terkait serta Kepolisian, dan TNI," kata Arief Budiman, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (11/11/2019).
"Laporan ini perlu kami sampaikan sebagai bahan bagi para pihak untuk bisa mengevaluasi, memberi masukan, memberi catatan, sekaligus menentukan ke depan langkah kita supaya pemilu dan demokrasi kita semakin baik seperti apa," sambungnya.
Arief melaporkan kepada Presiden, bahwa pelaksanaan seluruh tahapan pemilu berjalan dengan baik. Kemudian dia juga menyampaikan beberapa catatan penting. Salah satunya adanya kenaikan jumlah kandidat maupun keterpilihan perempuan.
"Kami menyampaikan tren partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 yang mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan pemilu sebelumnya. Ketika Pemilu 1999-2014, tren itu grafiknya cenderung menurun walaupun di pemilu 2014 kita mengalami kenaikan yang tidak terlalu besar, tapi di 2019 kita mengalami kenaikan hampir 7% dibandingkan pemilu 2014," jelasnya.
Selain itu Arief juga menyebut, seluruh pejabat yang terpilih pada pemilu lalu telah menyerahkan LHKPNnya. Menurutnya hal ini merupakan kemajuan yang baik jika dibandingkan sebelumnya.
"Jadi kalau selama ini para pejabat negara kita angkanya masih belum terlalu tinggi dalam data penyampaikan LHKPN. Di Pemilu 2019 KPU mengaturnya di dalam PKPU, itu menjadi kewajiban dan kami berterima kasih ini dipatuhi seluruh calon anggota dewan terpilih. Jadi 100% data LHKPN bisa terpenuhi," tuturnya.
(Baca juga: Undang Makan Malam, JK Ngobrol Santai dengan Para Mantan Menteri)
Menurut Ketua KPU Arief Budiman, sebagaimana ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 7/2017 KPU diberi kewajiban menyerahkan laporan pelaksanaan pemilu kepada Presiden dan DPR.
"KPU juga berencana menyampaikan kepada lembagalembaga terkait, misalnya MPR, kemudian DPD, mitra kerja kami Kementerian terkait serta Kepolisian, dan TNI," kata Arief Budiman, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (11/11/2019).
"Laporan ini perlu kami sampaikan sebagai bahan bagi para pihak untuk bisa mengevaluasi, memberi masukan, memberi catatan, sekaligus menentukan ke depan langkah kita supaya pemilu dan demokrasi kita semakin baik seperti apa," sambungnya.
Arief melaporkan kepada Presiden, bahwa pelaksanaan seluruh tahapan pemilu berjalan dengan baik. Kemudian dia juga menyampaikan beberapa catatan penting. Salah satunya adanya kenaikan jumlah kandidat maupun keterpilihan perempuan.
"Kami menyampaikan tren partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 yang mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan pemilu sebelumnya. Ketika Pemilu 1999-2014, tren itu grafiknya cenderung menurun walaupun di pemilu 2014 kita mengalami kenaikan yang tidak terlalu besar, tapi di 2019 kita mengalami kenaikan hampir 7% dibandingkan pemilu 2014," jelasnya.
Selain itu Arief juga menyebut, seluruh pejabat yang terpilih pada pemilu lalu telah menyerahkan LHKPNnya. Menurutnya hal ini merupakan kemajuan yang baik jika dibandingkan sebelumnya.
"Jadi kalau selama ini para pejabat negara kita angkanya masih belum terlalu tinggi dalam data penyampaikan LHKPN. Di Pemilu 2019 KPU mengaturnya di dalam PKPU, itu menjadi kewajiban dan kami berterima kasih ini dipatuhi seluruh calon anggota dewan terpilih. Jadi 100% data LHKPN bisa terpenuhi," tuturnya.
(maf)
Explore More