Pendaftaran CPNS Resmi Dibuka, Disabilitas Bisa Melamar pada Formasi Umum

JAKARTA - Hari ini, Senin (11/11), pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) resmi dibuka. Sebanyak 152.286 formasi disiapkan untuk mengisi kebutuhan pegawai di instansi pusat dan daerah. Dari ratusan ribu lowongan yang tersedia, sebanyak 37.425 formasi dialokasikan untuk 68 kementerian/lembaga di instansi pusat. Sedangkan 114.861 formasi lainnya tersedia untuk 462 lowongan di instansi pemerintah daerah.

Meski pendaftaran secara resmi telah dimulai, namun tidak semua instansi menerima pendaftaran hari ini. Ada beberapa instansi yang masih melakukan penyelarasan struktur organisasi. Adapun pendaftaran CPNS kali ini akan dibuka hingga 25 November 2019. “Sebagian kecil belum akan diumumkan,” kata Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana melalui pesan singkatnya, kemarin.

Bima mengatakan salah satu instansi yang belum akan diumumkan pendaftarannya adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Instansi lain yang belum diumumkan yakni Pendidikan Tinggi (Dikti) karena masih belum selesai menuntaskan penggabungan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Dikti belum selesai (merger organisasi) tapi Kemendikbud akan diumumkan. Kemenkeu rencananya meminta diumumkan tanggal 13 November karena akan dipresentasikan ke pimpinan dahulu,” ujar Bima. Saat ini berdasarkan data BKN, masih ada 385 instansi yang melakukan pengisian formasi ke sistem Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).

Kemudian, 89 instansi masih divalidasi formasinya. Adapun tujuh instansi tengah revalidasi instansi dan 40 instansi lainnya menunggu pendaftaran dibuka. “Diharapkan bisa selesai validasi malam ini (tadi malam) dan diumumkan besok (har ini). Yang belum selesai karena revisi formasi, pengumumannya akan menyusul,” ujarnya

Kepada para pelamar CPNS, Bima berpesan agar sebelum mendaftar memperhatikan secara seksama formasi yang akan dipilih serta menyesuaikan dengan persyaratannya. Terutama pada bagian lokasi dan pendidikan. Menurut Bima, jika tidak teliti saat pendaftaran bisa berdampak fatal. Pasalnya, tahun lalu tidak sedikit pelamar yang gagal saat seleksi administrasi.

“Tahun lalu banyak sekali yang gagal di seleksi administrasi karena tidak teliti membaca,” ujar Bima. Dengan waktu pendaftaran yang cukup panjang, dia berharap tidak akan terjadi penumpukan di hari pertama. Menurutnya, hari pertama para pelamar diperkirakan hanya akan melihat-lihat terlebih dahulu.

"Hari pertama diperkirakan peserta akan window shopping dulu. Melihat lowongan dan menghitung potensi kompetisinya. Antisipasi pendaftaran pada hari-hari terakhir. Mereka sudah banyak belajar dari pengalaman tahun lalu," tuturnya. Pada tahun ini, pelamar yang masuk kategori disabilitas juga bisa mengikuti seleksi kategori umum CPNS 2019. Hal tersebut sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan BKN dengan Nomor 02/PANPEL.BKN/CPNS/XI/2019.

“Pelamar dengan kriteria disabilitas dapat melamar pada formasi umum di BKN pusat untuk jabatan Analis Data dan Informasi, Analis Jabatan dan Analis Perencanaan,” demikian bunyi pengumuman yang dikeluarkan BKN.

Sementara itu, Kepala Kantor Regional (kanreg) IV Badan Kepegawaian Negara (BKN) Makassar Harun Arsyad mengakui, pengumuman formasi CPNS di wilayahnya berpotensi tidak sesuai jadwal. Hal ini karena sampai kemarin validasi dan verifikasi atas pengumuman formasi CPNS masih dilakukan.

Dia menambahkan, banyak daerah yang belum masukkan pengumuman formasinya ke SSCASN karena SK panitia seleksinya (pansel) belum ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) dalam hal ini wali kota/bupati.

"Jadi belum semuanya. Ini masalahnya. Ini kan pengumuman harus lebih dahulu diverifikasi BKN, setelah di-acc itu baru bisa muncul pengumuman di online. Nah, sampai sekarang jam 5 (sore) ini (Minggu, 10/11) baru beberapa daerah yang bisa. Kendala utamanya karena pansel daerah belum ditandatangani SK-nya oleh PPK-nya. Jadi sementara ini kita tunggu perkembangan sampai jam 12.00 (malam) baru bisa dipastikan," kata dia.

Harun menyebutkan, dari 76 pemda di bawah penanganan Kanreg IV BKN Makassar, baru lima daerah yang diakui baru dipastikan pengumuman pendaftarannya. "Sulsel saja belum semuanya itu. Tapi saya tidak hafal daerah mana saja. Jadi sementara ini 24 jam ini kita proses. Dengan kontak BKN pusat dan Kemenpan," kata Harun.

Daerah Kurang Peminat

Pada tahapan pendaftaran CPNS kali ini, ada kekhawatiran dari pemerintah daerah yang terletak di kawasan terluar Indonesia. Salah satunya dialami oleh Pemerintah Kabupaten Morotai, Maluku Utara. Tak ingin kehilangan peminat, Pemda Kabupaten Morotai mengeluarkan pengumuman yang ditujukan kepada ‘Para Pencari Kerja di Mana Saja Berada’ dibagian atas surat pemberitahuan penerimaan CPNS daerah tersebut.

“Itu saking takutnya tidak ada pendaftar. (Morotai) Daerah terpencil,” kata Bima. Dia mengatakan, sepinya pelamar CPNS memang sering terjadi terutama di daerah-daerah terpencil. Terutama jika berkaitan mencari tenaga-tenaga kesehatan ataupun pendidikan.

“Mencari dokter, S1-Teknik (mesin, sipil, arsitektur) atau guru fisika, matematika, biologi, kimia tidak semua bisa. Di Jawa tidak masalah, tapi di daerah terpencil sangat terbatas,” ungkapnya.

Bima menuturkan hal ini diperparah dengan keinginan daerah yang mengutamakan putra daerah tanpa dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sehingga antara kebutuhan dan ketersediaan SDM tidaklah nyambung.
“Pemdanya sering hanya memilih putra daerahnya sendiri karena tekanan pencari kerja di daerah, terutama di Papua dan Papua Barat. Jadi selalu ada kesenjangan. Antara kebutuhan dan ketersediaan tidak nyambung,” ujarnya.

Dia mengatakan, sebenarnya data peserta seleksi CPNS ini bisa digunakan oleh Pemda untuk sesegera mungkin memperbaiki kulitas pendidikan dan ketersediaan SDM-nya. Menurutnya, peningkatan kualitas SDM tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat semata.

“Harus bersama-sama. Pemkab/pemkot berkonsentrasi untuk meningkatkan kualitas sekolah dasar dan SMP. Pemprov untuk SMA dan SMK,” katanya. Dia menilai, daerah perlu membuka diri terhadap SDM di luar daerahnya, sehinga isu putera daerah tidak perlu disuburkan. Di sisi lain pemerataan SDM aparatur akan menjadi tugas Badan Manajemen Talenta jika sudah terbentuk nantinya.

Berbagai cara dilakukan instansi pemerintah untuk menarik minat CPNS. Jika di Morotai pemerintah daerahnya mengundang secara luas kepada masyarakat dimanapun berada agar ikut mendaftar, di Jakarta Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan sosialiasi rekrutmen CPNS 2019 pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau "Car Free Day" di Jalan Sudirman, Jakarta, kemarin.

"Kita membutuhkan 5.203 formasi, untuk SMA saja kita membutuhkan 2.000 formasi, sedangkan jaksa ahli pratama 986 formasi," kata Kepala Biro Kepegawaian Kejagung RI Katarina Endang Sarwestri. Katarina mengatakan, sosialisasi yang mereka lakukan adalah upaya jemput bola menginformasi kepada masyarakat luas untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil di lingkungan Adhyaksa tersebut.

"Kita memberitahukan kepada khalayak, kepada masyarakat bahwa kita sedang rekrutmen calon-calon pegawai negeri kejaksaan, rekrutmen tidak dipungut biaya apapun, melalui sistem 'online,'" katanya.