Jokowi Minta Kisruh Kadin Diselesaikan Internal: Jangan Nanti Bola Panas Dilempar ke Saya
loading...
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) buka suara terkait kisruh dualisme kepemimpinan di Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia. Jokowi menegaskan Kadin bukan organisasi politik dan meminta kisruh tersebut dapat diselesaikan secara internal.
"Dan ini bukan organisasi politik. Ini adalah organisasi pengusaha. Sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya," kata Jokowi kepada wartawan di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (17/9/2024).
Jokowi mengaku dekat dengan semua pimpinan Kadin saat dirinya menjabat sebagai Presiden selama 10 tahun. "Selama 10 tahun saya menjabat, saya dekat dengan Kadin. Tidak sekali dua kali saya datang di acara Kadin, dulu baik dengan Pak Suryo Bambang, baik dengan Pak Rosan Roeslani, baik juga dengan Pak Arsjad, baik juga dengan Pak Anindya, baik semuanya," kata Jokowi.
Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan, Presiden Jokowi tidak cawe-cawe dalam kisruh Kadin. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024 digelar secara tiba-tiba dan memilih Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum. Ketum Kadin Arsjad Rasjid menganggap munaslub itu ilegal.
"Tidak ada cawe-cawe dari Presiden. Itu urusan internal Kadin," kata Ari dalam keterangannya, Senin (16/9/2024).
Ari menjelaskan Presiden Jokowi sangat menghormati Kadin sebagai lembaga independen. "Presiden sangat menghormati Kadin sebagai lembaga independen yang memiliki mekanisme internal sesuai AD/ART Kadin," jelasnya.
Ari menyebut proses kepengurusan organisasi ditangani di Kemenkumham. "Proses awal di pemerintahan ada di Kementerian Hukum dan HAM. Istana/Kemensetneg belum menerima surat dari Kemenkumham," ungkapnya.
Arsjad Rasjid sendiri telah mengirimkan surat aduan kepada Presiden Jokowi mengenai kisruh Kadin 2024. Surat itu telah diterima Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg). "Hari Minggu, tanggal 15 September 2024, Kementerian Sekretariat Negara telah menerima surat dari Bapak Arsjad Rasjid," kata Ari.
Ia menjelaskan bahwa surat tersebut masih di Kemensetneg belum disampaikan kepada Presiden Jokowi. "Surat tersebut, posisinya masih di Kemensetneg, belum disampaikan ke Bapak Presiden. Surat akan segera diproses lebih lanjut," katanya.
"Dan ini bukan organisasi politik. Ini adalah organisasi pengusaha. Sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya," kata Jokowi kepada wartawan di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (17/9/2024).
Jokowi mengaku dekat dengan semua pimpinan Kadin saat dirinya menjabat sebagai Presiden selama 10 tahun. "Selama 10 tahun saya menjabat, saya dekat dengan Kadin. Tidak sekali dua kali saya datang di acara Kadin, dulu baik dengan Pak Suryo Bambang, baik dengan Pak Rosan Roeslani, baik juga dengan Pak Arsjad, baik juga dengan Pak Anindya, baik semuanya," kata Jokowi.
Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan, Presiden Jokowi tidak cawe-cawe dalam kisruh Kadin. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024 digelar secara tiba-tiba dan memilih Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum. Ketum Kadin Arsjad Rasjid menganggap munaslub itu ilegal.
"Tidak ada cawe-cawe dari Presiden. Itu urusan internal Kadin," kata Ari dalam keterangannya, Senin (16/9/2024).
Ari menjelaskan Presiden Jokowi sangat menghormati Kadin sebagai lembaga independen. "Presiden sangat menghormati Kadin sebagai lembaga independen yang memiliki mekanisme internal sesuai AD/ART Kadin," jelasnya.
Ari menyebut proses kepengurusan organisasi ditangani di Kemenkumham. "Proses awal di pemerintahan ada di Kementerian Hukum dan HAM. Istana/Kemensetneg belum menerima surat dari Kemenkumham," ungkapnya.
Arsjad Rasjid sendiri telah mengirimkan surat aduan kepada Presiden Jokowi mengenai kisruh Kadin 2024. Surat itu telah diterima Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg). "Hari Minggu, tanggal 15 September 2024, Kementerian Sekretariat Negara telah menerima surat dari Bapak Arsjad Rasjid," kata Ari.
Ia menjelaskan bahwa surat tersebut masih di Kemensetneg belum disampaikan kepada Presiden Jokowi. "Surat tersebut, posisinya masih di Kemensetneg, belum disampaikan ke Bapak Presiden. Surat akan segera diproses lebih lanjut," katanya.
(abd)