Bambang Haryo Nilai Fasilitas Jalan Tol Belum Sesuai Standar Aturan PUPR
Sabtu, 14 September 2024 - 06:10 WIB
loading...
A
A
A
Apalagi kata dia, akses jalan menuju ke rest area masih banyak yang berantakan, seperti yang dikeluhkan oleh Operator rest area. Sehingga akan menyulitkan pengguna jalan tol untuk masuk ke rest area.
"Rest Area ini kan kebutuhan pokok masyarakat, apalagi kalau 'Peak Season', dimana jumlah pengguna nya sangat banyak. Seharusnya tidak perlu dibuat bentuk yang aneh aneh, seperti di beberapa Negara luar, rest area tidak perlu menonjolkan bentuknya, yang penting adalah isi dan fungsi dari rest area itu," urainya lagi.
Belum lagi lanjutnya, beban dari biaya penyewaan lot untuk berdagang di rest area yang sangat mahal, sehingga menyebabkan harga makanan di rest area biasanya lebih mahal dibandingkan harga di luar jalan tol.
"Hal ini yang sangat mempengaruhi kenyamanan masyarakat untuk beristirahat dan memanfaatkan makanan dan berbelanja di jalan tol, karena terbatasnya areal rest area dan mahalnya harga makanan di rest area tersebut. Tentunya ini akan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan tol bila mereka tidak berminat untuk beristirahat di rest area jalan tol. Dan tentu akan berpengaruh terhadap ekonomi perdagangan di Wilayah tersebut," jelas BHS.
Selanjutnya, BHS juga menyoroti tarif jalan tol yang di bangun saat ini masih di rasa masyarakat sangat mahal, sehingga angkutan umum dan angkutan logistik, masih belum banyak yang memanfaatkan percepatan pertumbuhan di wilayah di Indonesia.
"Sehingga bisa dikatakan tidak lebih dari 5 persen saja angkutan umum dan angkutan logistik yang menggunakan jalan tol, bila dibandingkan dengan jalan reguler. Termasuk juga angkutan pribadi, tarif tol di rasa masih sangat mahal dan jumlah yang menggunakan jalan tol dibanding jalan biasa tidak lebih dari 10 persen. Sehingga manfaat jalan tol untuk percepatan pertumbuhan tidak bisa maksimal," ungkapnya.
Ia menyarankan, seharusnya pemerintah tidak menjadikan jalan tol sebagai proyek komersial, karena sesungguhnya pengelola tidak boleh mengambil keuntungan besar dari pembangunan infrastruktur.
"Rest Area ini kan kebutuhan pokok masyarakat, apalagi kalau 'Peak Season', dimana jumlah pengguna nya sangat banyak. Seharusnya tidak perlu dibuat bentuk yang aneh aneh, seperti di beberapa Negara luar, rest area tidak perlu menonjolkan bentuknya, yang penting adalah isi dan fungsi dari rest area itu," urainya lagi.
Belum lagi lanjutnya, beban dari biaya penyewaan lot untuk berdagang di rest area yang sangat mahal, sehingga menyebabkan harga makanan di rest area biasanya lebih mahal dibandingkan harga di luar jalan tol.
"Hal ini yang sangat mempengaruhi kenyamanan masyarakat untuk beristirahat dan memanfaatkan makanan dan berbelanja di jalan tol, karena terbatasnya areal rest area dan mahalnya harga makanan di rest area tersebut. Tentunya ini akan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan tol bila mereka tidak berminat untuk beristirahat di rest area jalan tol. Dan tentu akan berpengaruh terhadap ekonomi perdagangan di Wilayah tersebut," jelas BHS.
Selanjutnya, BHS juga menyoroti tarif jalan tol yang di bangun saat ini masih di rasa masyarakat sangat mahal, sehingga angkutan umum dan angkutan logistik, masih belum banyak yang memanfaatkan percepatan pertumbuhan di wilayah di Indonesia.
"Sehingga bisa dikatakan tidak lebih dari 5 persen saja angkutan umum dan angkutan logistik yang menggunakan jalan tol, bila dibandingkan dengan jalan reguler. Termasuk juga angkutan pribadi, tarif tol di rasa masih sangat mahal dan jumlah yang menggunakan jalan tol dibanding jalan biasa tidak lebih dari 10 persen. Sehingga manfaat jalan tol untuk percepatan pertumbuhan tidak bisa maksimal," ungkapnya.
Ia menyarankan, seharusnya pemerintah tidak menjadikan jalan tol sebagai proyek komersial, karena sesungguhnya pengelola tidak boleh mengambil keuntungan besar dari pembangunan infrastruktur.
Lihat Juga :
