Targetkan Setahun, Pemangkasan Eselon Demi Mendorong Investasi

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) memastikan akan menindaklanjuti visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memangkas jabatan eselon. Bahkan, Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo menarget pemangkasan sudah terwujud paling lambat dalam setahun.

Mengapa pemangkasan eselon menjadi program yang urgen? Ternyata, langkah ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk meningatkan investasi. Bertingkatnya eselon selama ini disinyalir menjadi pemicu lambatnya layanan birokrasi, terutama terkait investasi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pidatonya usai dilantik sebagai Presiden RI 2019-2024 (20/10) menyebut keberadaan eselon I-IV yang ada di kementerian dan lembaga terlalu banyak. Dia pun ingin struktur eselonisasi ini disederhanakan menjadi 2 level saja, dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi.

Anggota Komisi II DPR Yaqut Cholil Qoumas menegakan mendukung pemangkasan eselon sebagai langkah upaya untuk melakukan efesiensi dan penyederhanaan birokrasi agar pelayanan kepada publik lebih cepat. Pengamat komunikasi politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin juga melihat pentingnya pemangkasan karena eselon selama menjadi penyakit birokrasi.

Tjahjo Kumolo menegaskan, sesuai arahan Jokowi, pemangkasan untuk membangun tata kelola yang baik dari pemerintah pusat sampai daerah. Agar semakin efisien sehingga mempercepat reformasi birokrasi."Pemangkasan ini untuk meningkatkan investasi. Pemangkasan eselon III-IV sudah masuk sejak 2015. Persoalan mendasar demokrasi, struktur yang sangat hirakris, sehingga pelayanan sangat lambat. Pengalaman saya eselon I dan II tidak berkuasa, eselon III-lah yang berkuasa. Eselon III yang ngutak-ngatik," ujar Tjahjo Kumolo, dalam jumpa pers di kantor Kementerian PAN-RB di Jakarta, kemarin.

Dia manarget pemangkasan akan dilakukan selama setahun secara nasional, seperti telah dijanjikan kepada Presiden Jokowi. Politisi PDIP berkomitmen, apabila pemangkasan tidak terjadi paling lambat dalam setahun, maka dia berjanji untuk mundur. "Enam bulan kan mempersiapkan semuanya, saya siap kena sanksi, kena peringatan Bapak Presiden," kata Tjahjo

Sebagai langkah awal, mulai bulan ini juga dia akan menghapus jabatan eselon III dan IV di kementerian yang dipimpinnya. Ini sekaligus menjadi contoh untuk kementerian dan lembaga lain, juga pemerintah daerah. "KemenPAN-RB strategis, karena kita miliki amanat saat pelantikan presiden, adalah masalah eselonisasi yang harus disederhanakan. Kita mau pangkas dua dan digantikan jabatan fungsional, target saya eselonisasi itu paling lama setahun selesai," ujar dia.

Yaqut Cholil Qoumas menegaskan dukungannya terhadap berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk melakukan efesiensi dan penyederhanaan birokrasi agar pelayanan kepada publik lebih cepat. "Tetapi tentu semua harus didasarkan pada kajian yang detail dan clear. Jangan sampai dengan maksud baik seperti itu malah menciptakan problem baru. Itu supaya tidak menimbulkan gejolak," katanya.

Karena itu Ketua Umum GP Ansor ini meminta Presiden juga harus memberikan penjelasan kepada publik atas program pemangkasan eselon tersebut. Apalagi di sisi lain Presiden justru melakukan penambahan pos-pos wakil menteri yang begitu banyak.

"Ini apakah selaras atau tidak. Jadi jangan melakukan itu (pemangkasan eselon) tapi di sisi lain melakukan pemborosan," tegasnya.

Ujang Komaruddin mengatakan, jika program pemangkasan birokrasi ini bisa berjalan dengan baik, maka ini menjadi terobosan yang sangat bagus. "Karena penyakit kita ini adalah penyakit birokrasi. Pelayanan publik tidak jalan karena birokrasinya tidak bagus. Korupsi terjadi juga karena birokrasinya tidak bagus. Negara nggak maju juga karena birokrasinya," tuturnya.

Ujang mencontohkan di sejumlah negara maju seperti Italia dan Australia, birokrasinya jalan, maju dan profesional. Salah satunya karena birokrasinya ramping sehingga efektif dan efisien.

400.000 PNS Terdampak
Setidaknya terdapat 400.000 pegawai negeri sipil (PNS) yang bakal terdampak pemangkasan eselon. Pasalnya jumlah total pejabat struktural eselon I, II, III,IV, dan V sebanyak 460.000, 400 diantaranya adalah eselon III, IV,dan V.

Deputi Bidang Kelembagaan Kemenpan-RB Rini Widyantini mengatakan pihaknya telah menyiapkan beberapa langkah untuk melakukan pengalih aneselon III dan IV kejabatan fungsional. Salah satunya adalah pemetaan jabatan. “Namun inimasih membutuhkan diskusiyang lebih panjang. Jadi instansiyang punya organisasi di eselon III dan IV harus duduk bersama. Karena organisasi ini tidak bisa gebyah uyah. Ini kami masih perlu waktu untuk membahas dengan stakehalder,” sebutnya.

Dia mengatakan saat ini pihaknya telah membuat kriteria umum jabatan eselon III dan IV apa saja yang bisa dialihkan atau tidak. Namun dia mengatakan bahwa kriteria ini masih bisa diperdebatkan. Kriteria yang bisa dialihkan antara lain jabatan untuk melaksanakan analisis dan penyiapan bahan kebijakan.

Lalu jabatan yang melaksanakan koordinasi pemantauan kebijakan, melaksanakan tugas teknis tertentu, dan melaksanakan tugas teknis yang sesuai dengan jabatan fungsional serta tidak berkedudukan sebagai kepala satuan kerja.

“Jadi unit eselon III yang jadi kepala kantor sementara dijadikan jabatan eselon III. Sementara jabatan yang tidak bisa dialihkan adalah jabatan yang berkaitan dengan otorisasi, yaitu pengambilan keputusan atau tindakan untuk lega lisasi kebijakan atau dokumen. Karena itu melekat kepalanya. Lalu kepala satuan kerja yang berwenang penggunaan anggaran,” paparnya. (Dita Angga/Abdul Rochim)