Masa Pandemi Momentum Perbarui Data Penerima Manfaat Bansos
Kamis, 27 Agustus 2020 - 05:43 WIB
loading...
A
A
A
Penyaluran bantuan untuk KPM Perluasan dinilai terlambat, terutama program sembako yang tidak sesuai ketentuan. Kemudian, penyesuaian PKH juga dianggap kurang adil dan kurang memberi manfaat optimal bagi KPM dengan nilai bantuan kecil.
“Pemerintah juga harus memastikan penerima manfaat mendapatkan haknya sesuai ketentuan sehingga memenuhi aspek keadilan, fairness yang terjadi di masyarakat,” imbuh dia.
Kendati begitu, Athia mengapresiasi respon pemerintah yang tanggap dan serius memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Upaya itu dilakukan dengan memberikan bansos melalui beragam program seperti pemberian sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga refocusing bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD).
Bantuan itu diberikan sebagian dari total anggaran penanganan Covid-19 yang mencapai Rp695,2 triliun. Alokasi tertinggi difokuskan untuk program perlindungan sosial sebesar Rp203,9 triliun. Dari jumlah itu, alokasi tertinggi yaitu program sembako sebesar Rp 43,6 triliun dan PKH Rp37,4 triliun.
“Pemerintah juga harus memastikan penerima manfaat mendapatkan haknya sesuai ketentuan sehingga memenuhi aspek keadilan, fairness yang terjadi di masyarakat,” imbuh dia.
Kendati begitu, Athia mengapresiasi respon pemerintah yang tanggap dan serius memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Upaya itu dilakukan dengan memberikan bansos melalui beragam program seperti pemberian sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga refocusing bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD).
Bantuan itu diberikan sebagian dari total anggaran penanganan Covid-19 yang mencapai Rp695,2 triliun. Alokasi tertinggi difokuskan untuk program perlindungan sosial sebesar Rp203,9 triliun. Dari jumlah itu, alokasi tertinggi yaitu program sembako sebesar Rp 43,6 triliun dan PKH Rp37,4 triliun.
(maf)
Lihat Juga :
