Nasdem Beri Sinyal Jadi Oposisi, PDIP: Setiap Partai Punya Platfom Politik
Senin, 21 Oktober 2019 - 20:57 WIB
Nasdem Beri Sinyal Jadi Oposisi, PDIP: Setiap Partai Punya Platfom Politik
A
A
A
JAKARTA - Babak baru koalisi pemerintahan Jokowi-KH. Ma'ruf Amin telah dimulai. Adalah kehadiran Partai Gerindra yang 'bersedia' bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Meski menjadi rival saat Pilpres 2019, Jokowi menawarkan posisi Menhan kepada Prabowo Subianto dan satu pos menteri untuk Gerindra.
Namun, kehadiran Gerindra ke dalam pemerintahan Jokowi dinilai tak seluruhnya mendapatkan restu dari parpol koalisi, contohnya Nasdem. Melalui Ketua Umum nya, Surya Paloh, Nasdem memberi sinyal bakal menjadi oposisi jika semua partai merapat ke pemerintah.
Pernyataan Nasdem ini pun direspon PDI Perjuangan sebagai partai pengusung utama. "Ya setiap partai punya platfom politik masing-masing. Kita punya fatsun di dalam menjalankan posisi politik kita sebagi partai yang berada di dalam pemerintahan," kata Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto saat dimintai komentar di kawasan Cikini, Jakarta, Senin (21/10/2019).
Bagi PDIP, kata Hasto, sikap kritis itu diperlukan karena memang demokrasi mengatur hal tersebut. Namun secara fatsun, sikap kritis seharusnya disampaikan secara proporsional.
Kata Hasto, jika mendengar statmen Surya Paloh kepada para Ketua Umum partai koalisi, ia meyakini yang bersangkutan menghormati hak prerogatif presiden. "Karena inilah konstitusi kita," tandasnya.
Namun, kehadiran Gerindra ke dalam pemerintahan Jokowi dinilai tak seluruhnya mendapatkan restu dari parpol koalisi, contohnya Nasdem. Melalui Ketua Umum nya, Surya Paloh, Nasdem memberi sinyal bakal menjadi oposisi jika semua partai merapat ke pemerintah.
Pernyataan Nasdem ini pun direspon PDI Perjuangan sebagai partai pengusung utama. "Ya setiap partai punya platfom politik masing-masing. Kita punya fatsun di dalam menjalankan posisi politik kita sebagi partai yang berada di dalam pemerintahan," kata Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto saat dimintai komentar di kawasan Cikini, Jakarta, Senin (21/10/2019).
Bagi PDIP, kata Hasto, sikap kritis itu diperlukan karena memang demokrasi mengatur hal tersebut. Namun secara fatsun, sikap kritis seharusnya disampaikan secara proporsional.
Kata Hasto, jika mendengar statmen Surya Paloh kepada para Ketua Umum partai koalisi, ia meyakini yang bersangkutan menghormati hak prerogatif presiden. "Karena inilah konstitusi kita," tandasnya.
(pur)
