Pangdam Ingatkan Pedemo Tak Dekati Gedung MPR Saat Pelantikan Jokowi
Senin, 14 Oktober 2019 - 18:04 WIB
Pangdam Ingatkan Pedemo Tak Dekati Gedung MPR Saat Pelantikan Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono memastikan pada 20 Oktober mendatang tidak ada pemberian izin terhadap aksi unjuk rasa sebagaimana instruksi kepada Kapolda dan Kodam Jaya.
Jika nantinya ada unjuk rasa maka itu termasuk kegiatan ilegal. Eko mengimbau kepada seluruh pengunjuk rasa agar tidak mendekati Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada tanggal 20 Oktober.
“Kaitannya dengan clearance sesuai instruksi kepada pihak Kapolda dan Kodam Jaya bahwa untuk pada tanggal 20 Oktober pemberitahuan adanya unjuk rasa tidak akan diproses. Sehingga kalaupun ada unjuk rasa, itu bahasanya tidak resmi atau ilegal,” kata Eko seusai Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2019).
Karena itu, Eko melanjutkan, pihaknya sudaj menyiapkan paramater di sekitar Kompleks Parlemen dan sudah dibuat pengamanan sebagaimana halnya menghadapi unjuk rasa beberapa waktu lalu.
“Tidak ada yang spesifik terkait pengamanan 20 Oktober nanti,” ujar Eko.
Namun demikian, Eko mengimbau kepada para pengunjuk rasa untuk tidak mendekati Kompleks Parlemen Senayan. Dia juga mengajak semua pihak untuk menyaksikan prosesi pelantikan presiden dan wapres terpilih secara khidmat.
“Kami hanya mengimbau pengunjuk rasa tidak ada yang mendekati Gedung DPR/MPR. Mari kita saksikan pelantikan presiden dan wapres terpilih secara khidmat,” tuturnya.
Karena, sambung dia, ini adalah pekerjaan besar bangsa ini yang mana acara tersebut akan dihadiri setidaknya delapan kepala negara dan sembilan utusan khusus kepala pemerintahan atau negara. Total ada 17 perwakilan negara asing di luar duta besar.
“Mari tunjukkan Indonesia sebagai bangsa beradab dan ramah. Apa pun perbedaan kita mari kita singkirkan, inilah gong hasil pemilu lalu,” serunya.
Jika nantinya ada unjuk rasa maka itu termasuk kegiatan ilegal. Eko mengimbau kepada seluruh pengunjuk rasa agar tidak mendekati Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada tanggal 20 Oktober.
“Kaitannya dengan clearance sesuai instruksi kepada pihak Kapolda dan Kodam Jaya bahwa untuk pada tanggal 20 Oktober pemberitahuan adanya unjuk rasa tidak akan diproses. Sehingga kalaupun ada unjuk rasa, itu bahasanya tidak resmi atau ilegal,” kata Eko seusai Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2019).
Karena itu, Eko melanjutkan, pihaknya sudaj menyiapkan paramater di sekitar Kompleks Parlemen dan sudah dibuat pengamanan sebagaimana halnya menghadapi unjuk rasa beberapa waktu lalu.
“Tidak ada yang spesifik terkait pengamanan 20 Oktober nanti,” ujar Eko.
Namun demikian, Eko mengimbau kepada para pengunjuk rasa untuk tidak mendekati Kompleks Parlemen Senayan. Dia juga mengajak semua pihak untuk menyaksikan prosesi pelantikan presiden dan wapres terpilih secara khidmat.
“Kami hanya mengimbau pengunjuk rasa tidak ada yang mendekati Gedung DPR/MPR. Mari kita saksikan pelantikan presiden dan wapres terpilih secara khidmat,” tuturnya.
Karena, sambung dia, ini adalah pekerjaan besar bangsa ini yang mana acara tersebut akan dihadiri setidaknya delapan kepala negara dan sembilan utusan khusus kepala pemerintahan atau negara. Total ada 17 perwakilan negara asing di luar duta besar.
“Mari tunjukkan Indonesia sebagai bangsa beradab dan ramah. Apa pun perbedaan kita mari kita singkirkan, inilah gong hasil pemilu lalu,” serunya.
(dam)
