Wapres Sambangi Kantor DPP PKB di Tengah Wacana Muktamar Tandingan
Sabtu, 31 Agustus 2024 - 16:26 WIB
loading...
Wapres Maruf Amin menyambangi Kantor DPP PKB. Wapres datang ke Kantor DPP PKB di tengah rencana muktamar tandingan yang akan digelar pekan depan. Foto/SINDOnews/Achmad Al Fiqri
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyambangi Kantor DPP PKB, di Jalan Raden Saleh Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2024) sore. Wapres datang ke Kantor DPP PKB di tengah rencana muktamar tandingan yang akan digelar pekan depan.
Dari pantauan SINDOnews, mobil iring-iringan Ma'ruf tiba di Kantor DPP PKB sekitar pukul 15.47 WIB. Tampak, Ma'ruf kenakan baju muslim bewarna putih, sarung dan mengenakan peci.
Setibanya, Ma'ruf langsung disambut okeh Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul Fawaid, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Hasanuddin Wahid hingga Ketua DPP PKB Abdul Halim Iskandar.
Terlihat, ketiganya langsung mencium tangan Ma'ruf. Mereka pun langsung mempersilakan Ma'ruf masuk ke dalam Kantor DPP PKB. Pertemuan pun berlangsung secara tertutup.
Baca juga: Ada Wacana Muktamar PKB Tandingan, Cak Imin Minta Kapolri Bubarkan
Kedatangan Ma'ruf ke Kantor DPP PKB di tengah rencana muktamar tandingan yang direncanakan bakal digelar pada awal pekan depan. Rencana muktamar tandingan itu diinisiasi oleh Dewan Syura DPP PKB KH Unais Ali Hisyam, Sekretaris DPP PKB A Malik Haramain dan Ketua DPP PKB Syaikhul Islam.
Wacana pelaksanaan muktamar tandingan PKB diembuskan oleh sejumlah fungsionaris DPP PKB pasca Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) terpilih kembali menjadi pimpinan partai berlambang bola dunia itu dalam Muktamar ke VI PKB di Bali. Rencana itu dilakukan karena mereka menganggap Muktamar ke-VI PKB di Bali tidak sah.
Sekretaris DPP PKB A Malik Haramain mengatakan, Muktamar PKB di Bali dilakukan secara tertutup dan menyalahi prinsip kaidah demokrasi serta cacat organisatoris.
"Muktamar PKB dapat mengganggu stabilitas keamanan, ketenangan masyarakat dan wisatawan di seluruh Bali," kata Malik dalam keterangan, Minggu (25/8/2024).
Atas dasar itu, ia menyatakan Muktamar ke VI PKB yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center sesat, tidak demokratis dan hanya meneguhkan kepentingan syahwat politik Muhaimin.
"Mempertimbangkan keputusan tim panel dan seruan PBNU untuk tidak menyelenggarakan Muktamar di Bali, maka atas nama DPP kami menyelenggarakan muktamar pada 2-3 September 2024 di Jakarta," terangnya.
Dari pantauan SINDOnews, mobil iring-iringan Ma'ruf tiba di Kantor DPP PKB sekitar pukul 15.47 WIB. Tampak, Ma'ruf kenakan baju muslim bewarna putih, sarung dan mengenakan peci.
Setibanya, Ma'ruf langsung disambut okeh Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul Fawaid, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Hasanuddin Wahid hingga Ketua DPP PKB Abdul Halim Iskandar.
Terlihat, ketiganya langsung mencium tangan Ma'ruf. Mereka pun langsung mempersilakan Ma'ruf masuk ke dalam Kantor DPP PKB. Pertemuan pun berlangsung secara tertutup.
Baca juga: Ada Wacana Muktamar PKB Tandingan, Cak Imin Minta Kapolri Bubarkan
Kedatangan Ma'ruf ke Kantor DPP PKB di tengah rencana muktamar tandingan yang direncanakan bakal digelar pada awal pekan depan. Rencana muktamar tandingan itu diinisiasi oleh Dewan Syura DPP PKB KH Unais Ali Hisyam, Sekretaris DPP PKB A Malik Haramain dan Ketua DPP PKB Syaikhul Islam.
Wacana pelaksanaan muktamar tandingan PKB diembuskan oleh sejumlah fungsionaris DPP PKB pasca Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) terpilih kembali menjadi pimpinan partai berlambang bola dunia itu dalam Muktamar ke VI PKB di Bali. Rencana itu dilakukan karena mereka menganggap Muktamar ke-VI PKB di Bali tidak sah.
Sekretaris DPP PKB A Malik Haramain mengatakan, Muktamar PKB di Bali dilakukan secara tertutup dan menyalahi prinsip kaidah demokrasi serta cacat organisatoris.
"Muktamar PKB dapat mengganggu stabilitas keamanan, ketenangan masyarakat dan wisatawan di seluruh Bali," kata Malik dalam keterangan, Minggu (25/8/2024).
Atas dasar itu, ia menyatakan Muktamar ke VI PKB yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center sesat, tidak demokratis dan hanya meneguhkan kepentingan syahwat politik Muhaimin.
"Mempertimbangkan keputusan tim panel dan seruan PBNU untuk tidak menyelenggarakan Muktamar di Bali, maka atas nama DPP kami menyelenggarakan muktamar pada 2-3 September 2024 di Jakarta," terangnya.
(maf)
Lihat Juga :
