Menko Airlangga: Gencarkan Orkestrasi Program Inklusi Keuangan Menuju Target 98 Persen di 2045
Kamis, 22 Agustus 2024 - 20:03 WIB
loading...
A
A
A
Selain itu, program pemberdayaan aset tidak berwujud juga telah banyak membantu masyarakat dan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam mengakses layanan keuangan formal. Inovasi teknologi pada sistem pembayaran seperti QRIS juga sudah mencapai lebih dari 45 juta pengguna dan uang elektronik juga telah digunakan oleh sekitar 156,4 juta pengguna.
“Pengembangan layanan keuangan digital dan fintech saat ini telah mendorong perluasan akses pada layanan keuangan formal ke masyarakat yang secara tradisional terhambat untuk memperoleh layanan keuangan, karena alasan jarak, keterbatasan titik akses layanan keuangan, hambatan administratif maupun biaya,” ujar Menko Airlangga.
Berbagai program bantuan pemerintah yang disalurkan secara non tunai atau e-wallet juga telah meningkatkan inklusi keuangan nasional. Hal ini ditunjukkan diantaranya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan kepada 9,16 juta KPM, Prakerja yangtelah diterima oleh lebih dari 18 juta penerima manfaat, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah menjangkau lebih dari 43 juta debitur dengan total penyaluran kredit sebesar Rp449 triliun.
Lalu, Kartu Tani yang telah disalurkan kepada 10,69 juta petani, serta KIP Kuliah yang telah disalurkan kepada 666,7 ribu mahasiswa. Selain itu, BOS Non Tunai serta Program Transaksi Non Tunai pada layanan pemerintah juga telah terbukti mendukung inklusi keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Tahun depan surveinya bisa dilakukan keseluruhan, jadi semua produk yang disurvei bukan hanya yang di bawah OJK saja, tapi juga program Pemerintah lainnya. Program-program tersebut yang kita dorong sebagai jasa keuangan melalui berbagai servis, dan tiap tahun ada angkanya yang besar,” tutur Menko Airlangga.
“Pengembangan layanan keuangan digital dan fintech saat ini telah mendorong perluasan akses pada layanan keuangan formal ke masyarakat yang secara tradisional terhambat untuk memperoleh layanan keuangan, karena alasan jarak, keterbatasan titik akses layanan keuangan, hambatan administratif maupun biaya,” ujar Menko Airlangga.
Berbagai program bantuan pemerintah yang disalurkan secara non tunai atau e-wallet juga telah meningkatkan inklusi keuangan nasional. Hal ini ditunjukkan diantaranya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan kepada 9,16 juta KPM, Prakerja yangtelah diterima oleh lebih dari 18 juta penerima manfaat, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah menjangkau lebih dari 43 juta debitur dengan total penyaluran kredit sebesar Rp449 triliun.
Lalu, Kartu Tani yang telah disalurkan kepada 10,69 juta petani, serta KIP Kuliah yang telah disalurkan kepada 666,7 ribu mahasiswa. Selain itu, BOS Non Tunai serta Program Transaksi Non Tunai pada layanan pemerintah juga telah terbukti mendukung inklusi keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Tahun depan surveinya bisa dilakukan keseluruhan, jadi semua produk yang disurvei bukan hanya yang di bawah OJK saja, tapi juga program Pemerintah lainnya. Program-program tersebut yang kita dorong sebagai jasa keuangan melalui berbagai servis, dan tiap tahun ada angkanya yang besar,” tutur Menko Airlangga.
Lihat Juga :
