Pemerintah Setujui Draf RUU Pilkada, Masinton: Ini Kan Memang Maunya Istana
Rabu, 21 Agustus 2024 - 18:49 WIB
loading...
Anggota Baleg DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu menyebut secara tegas bahwa RUU Pilkada memang atas dasar keinginan pihak Istana. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu menyebut secara tegas bahwa Revisi Undang-Undang Pilkada (RUU Pilkada) memang atas dasar keinginan pihak Istana.
Hal ini dikatakan Masinton menanggapi sikap pemerintah yang menyetujui draf RUU Pilkada tersebut pada saat rapat pengambilan keputusan tingkat I bersama Baleg DPR.
Baca juga: Baleg Surati Pimpinan DPR Gelar Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pilkada Besok
"Udahlah, ini kan memang maunya Istana ini," ujar Masinton usai menghadiri rapat Baleg DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).
Masinton mengatakan bahwa revisi ini sebagai bentuk reaksi Istana atas adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 Tahun 2024 yang baru saja diputuskan Senin 20 Agustus 2024 kemarin.
Dia mengingatkan bahwa konstitusi itu merupakan hukum tertinggi yang perlu ditaati oleh semua pihak. Oleh karena itu, PDIP akan mengikuti apa yang menjadi putusan MK.
Baca juga: Baleg DPR-Pemerintah Setujui Draf RUU Pilkada, Hanya Fraksi PDIP yang Menolak
"Silakan semua tanggal 27 dan 29 Agustus ini yang memenuhi syarat sesuai putusan Mahkamah Konstitusi datang beramai-ramai ke KPU Jakarta berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu," paparnya.
Hal ini dikatakan Masinton menanggapi sikap pemerintah yang menyetujui draf RUU Pilkada tersebut pada saat rapat pengambilan keputusan tingkat I bersama Baleg DPR.
Baca juga: Baleg Surati Pimpinan DPR Gelar Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pilkada Besok
"Udahlah, ini kan memang maunya Istana ini," ujar Masinton usai menghadiri rapat Baleg DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).
Masinton mengatakan bahwa revisi ini sebagai bentuk reaksi Istana atas adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 Tahun 2024 yang baru saja diputuskan Senin 20 Agustus 2024 kemarin.
Dia mengingatkan bahwa konstitusi itu merupakan hukum tertinggi yang perlu ditaati oleh semua pihak. Oleh karena itu, PDIP akan mengikuti apa yang menjadi putusan MK.
Baca juga: Baleg DPR-Pemerintah Setujui Draf RUU Pilkada, Hanya Fraksi PDIP yang Menolak
"Silakan semua tanggal 27 dan 29 Agustus ini yang memenuhi syarat sesuai putusan Mahkamah Konstitusi datang beramai-ramai ke KPU Jakarta berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu," paparnya.
(kri)
Lihat Juga :
