7 Senior Golkar Minta Jokowi Jadi Ketum, Doli Jawab Begini
Selasa, 20 Agustus 2024 - 20:26 WIB
loading...
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung turut merespons surat dari tujuh senior Golkar yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi ketua umum (ketum) parpol berlambang pohon beringin itu. Foto/Achmad Al Fiqri
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung turut merespons surat dari tujuh senior Golkar yang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi ketua umum (ketum) parpol berlambang pohon beringin itu. Doli berpendapat, setiap kader bisa mengusulkan siapa pun untuk menjadi pimpinan partai dalam forum musyawarah nasional (munas).
"Ya musyawarah nasional ini kan forum tertinggi ya. Forum tertingginya keluarga besar Partai Golkar. Jadi semua keluarga besar Partai Golkar itu yang merasa bagian, ya itu punya hak untuk menyampaikan aspirasinya gitu. Ya termasuk senior-senior itu," kata Doli saat ditemui di area Munas XI Golkar di JCC, Jakarta, Selasa (20/8/2023).
Doli pun menegaskan, tak ada larangan bagi kader untuk menyampaikan usulan figur yang bisa menjadi Ketua Umum Golkar. Namun, sambungnya, usulan itu harus mendapat persetujuan dari para peserta munas yang hadir.
Baca juga: Pengamat Sebut Rusak Bangsa Ini jika Gibran Dipaksakan Jadi Ketum Golkar
"Saya kira ya kalau ada yang mengusulkan A, mengusulkan B gitu, saya kira itu tidak dilarang ya dalam forum ini, dalam forum musyawarah nasional ini. Tinggal apakah nanti kemudian itu nanti bisa masuk, ditangkap oleh peserta munas, karena nanti yang menetapkan peserta munas," kata Doli.
Saat disinggung perihal kans bakal mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Doli menuturkan, hal itu bisa terjadi dalam munas. Pasalnya, kata dia, forum itu memiliki kewenangan untuk mengubah AD/ART.
"Munas itu salah satu kewenangannya adalah bisa mengubah AD/ART. Nanti tergantung dari kesepakatan peserta munas," tandasnya.
Sebelumnya, beredar surat berisi permintaan Presiden Jokowi maju menjadi Calon Ketua Umum Partai Golkar. Surat itu ditandatangani 7 politikus senior Golkar.
Saat dikonfirmasi, Musfihin Dahlan, salah satu politikus Golkar yang menandatangani membenarkan adanya surat tersebut. "Benar, saya tanda tangani,” kata Musfihin, Selasa (20/8/2024).
Mengenai alasan mengapa meminta Jokowi maju sebagai Caketum Golkar, dia menyebut surat itu bersifat tertutup. Senada dengan Musfihin, Mohammad Aly Yahya juga membenarkan dirinya ikut menandatangani permintaan agar Jokowi maju menjadi Caketum Partai Golkar.
“Amat sangat benar. Kebetulan saya salah satu pelakunya dalam mempertahankan eksistensi Partai Golkar dengan paradigma barunya sebagai partai terbuka,” ujar Aly.
Isi surat tersebut meminta kesediaan Jokowi menjadi Ketua Umum Golkar dan akan disahkan dalam forum munaslub. “Kami memohon keikhlasan dan kesediaan yang terhormat Bapak Ir H Joko Widodo untuk kiranya berkenan menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar masa bakti 2024-2029 yang akan ditetapkan dan disahkan dalam forum Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar 2024,” demikian bunyi surat tersebut.
Surat ini ditandatangani politikus senior Golkar yakni Mohammad Aly Yahya, Ridwan Mukti, Antony Zeidra Abidin, Ridwan Hisjam, Musfihin Dahlan, Agusman Effendi, serta Riswan Tony.
"Ya musyawarah nasional ini kan forum tertinggi ya. Forum tertingginya keluarga besar Partai Golkar. Jadi semua keluarga besar Partai Golkar itu yang merasa bagian, ya itu punya hak untuk menyampaikan aspirasinya gitu. Ya termasuk senior-senior itu," kata Doli saat ditemui di area Munas XI Golkar di JCC, Jakarta, Selasa (20/8/2023).
Doli pun menegaskan, tak ada larangan bagi kader untuk menyampaikan usulan figur yang bisa menjadi Ketua Umum Golkar. Namun, sambungnya, usulan itu harus mendapat persetujuan dari para peserta munas yang hadir.
Baca juga: Pengamat Sebut Rusak Bangsa Ini jika Gibran Dipaksakan Jadi Ketum Golkar
"Saya kira ya kalau ada yang mengusulkan A, mengusulkan B gitu, saya kira itu tidak dilarang ya dalam forum ini, dalam forum musyawarah nasional ini. Tinggal apakah nanti kemudian itu nanti bisa masuk, ditangkap oleh peserta munas, karena nanti yang menetapkan peserta munas," kata Doli.
Saat disinggung perihal kans bakal mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Doli menuturkan, hal itu bisa terjadi dalam munas. Pasalnya, kata dia, forum itu memiliki kewenangan untuk mengubah AD/ART.
"Munas itu salah satu kewenangannya adalah bisa mengubah AD/ART. Nanti tergantung dari kesepakatan peserta munas," tandasnya.
Sebelumnya, beredar surat berisi permintaan Presiden Jokowi maju menjadi Calon Ketua Umum Partai Golkar. Surat itu ditandatangani 7 politikus senior Golkar.
Saat dikonfirmasi, Musfihin Dahlan, salah satu politikus Golkar yang menandatangani membenarkan adanya surat tersebut. "Benar, saya tanda tangani,” kata Musfihin, Selasa (20/8/2024).
Mengenai alasan mengapa meminta Jokowi maju sebagai Caketum Golkar, dia menyebut surat itu bersifat tertutup. Senada dengan Musfihin, Mohammad Aly Yahya juga membenarkan dirinya ikut menandatangani permintaan agar Jokowi maju menjadi Caketum Partai Golkar.
“Amat sangat benar. Kebetulan saya salah satu pelakunya dalam mempertahankan eksistensi Partai Golkar dengan paradigma barunya sebagai partai terbuka,” ujar Aly.
Isi surat tersebut meminta kesediaan Jokowi menjadi Ketua Umum Golkar dan akan disahkan dalam forum munaslub. “Kami memohon keikhlasan dan kesediaan yang terhormat Bapak Ir H Joko Widodo untuk kiranya berkenan menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar masa bakti 2024-2029 yang akan ditetapkan dan disahkan dalam forum Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar 2024,” demikian bunyi surat tersebut.
Surat ini ditandatangani politikus senior Golkar yakni Mohammad Aly Yahya, Ridwan Mukti, Antony Zeidra Abidin, Ridwan Hisjam, Musfihin Dahlan, Agusman Effendi, serta Riswan Tony.
(rca)
Lihat Juga :
