Identitasnya Dicatut untuk Dukung Dharma-Kun, Beka Ulung Ngadu ke Komnas HAM
Selasa, 20 Agustus 2024 - 16:23 WIB
loading...
Mantan Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengadu ke Komnas HAM terkait dugaan pencatutan identitas diri dan keluarganya untuk mendukung paslon Gubernur-Wagub, Dharma Pongrekun-Kun Wardana di Pilkada Jakarta 2024. FOTO/MPI/ARI SANDITA
A
A
A
JAKARTA - Komisioner Komnas HAM periode 2017-2022, Beka Ulung Hapsara mengadu ke Komnas HAM terkait dugaan pencatutan identitas diri dan keluarganya untuk dipakai mendukung paslon Gubernur-Wagub, Dharma Pongrekun - Kun Wardana di Pilkada Jakarta 2024. Pencatutan itu dinilai bertentangan prinsip demokrasi dan melanggar hukum.
"Siang ini saya ke Komnas HAM mengadu terkait pencatutan nama dan beberapa data pribadi yang ada di kartu identitas saya terkait pencalonan bakal calon perorangan di Pilkada Jakarta atas nama Dharma Pongrekun-Kun Wardana," kata Beka Ulung di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (20/8/2024).
Menurutnya, pencatutan tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hukum, yang sejatinya ada perlindungan data pribadi. Lebih jauh, paslon perorangan tersebut ataupun KPU juga tak pernah melakukan verifikasi faktual terhadapnya.
"Atas dasar itu, saya datang ke Komnas HAM dan Bawaslu untuk meminta kepada Bawaslu melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan juga Komnas HAM, terutama untuk menginvestigasi terkait seperti apa di balik dugaan pencatutan KTP ini," tuturnya.
"Siang ini saya ke Komnas HAM mengadu terkait pencatutan nama dan beberapa data pribadi yang ada di kartu identitas saya terkait pencalonan bakal calon perorangan di Pilkada Jakarta atas nama Dharma Pongrekun-Kun Wardana," kata Beka Ulung di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (20/8/2024).
Menurutnya, pencatutan tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hukum, yang sejatinya ada perlindungan data pribadi. Lebih jauh, paslon perorangan tersebut ataupun KPU juga tak pernah melakukan verifikasi faktual terhadapnya.
"Atas dasar itu, saya datang ke Komnas HAM dan Bawaslu untuk meminta kepada Bawaslu melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan juga Komnas HAM, terutama untuk menginvestigasi terkait seperti apa di balik dugaan pencatutan KTP ini," tuturnya.
Lihat Juga :
