Makna Serangkaian Pembelotan Diplomat Korea Utara

Kim Dong-soo
Penasihat di Institut Strategi Keamanan Nasional, Korea Selatan

DALAM beberapa tahun terakhir, terjadi terus serangkaian kasus pembelotan diplomat Korea Utara ke Korea Selatan. Mereka adalah diplomat senior, banyak di antaranya dianggap sebagai elit kunci di rezim Korea Utara, termasuk Ri Il-kyu (52 tahun), yang sebelumnya bertugas di kedutaan Korea Utara di Kuba.

Hal tersebut terjadi berulang kali dalam beberapa tahun belakangan ini di perwakilan diplomatik Korea Utara di luar negeri, yang merupakan ‘pos terdepan’ Korea Utara untuk mengembangkan hubungan luar negeri dan mendapatkan mata uang asing.

Kini, kelas tertinggi yang semestinya paling setia kepada rezim Kim Jong-un diliputi rasa takut dan penghindaran tanggung jawab setelah mereka menyaksikan Kim Jong-un melakukan eksekusi kejam dan pembersihan pejabat seperti Jang Song-thaek. Berbeda dengan di bawah rezim Kim Jong-il, kelas tertinggi tersebut tampaknya akan menjadi orang pertama yang melarikan diri ke luar negeri termasuk Cina, Rusia, dan juga Korea Selatan, jika terjadi perubahan drastis di bawah rezim Kim Jong-un.

Kelas menengah di bawah rezim Kim Jong-un, yang telah mengalami perubahan secara ideologis dan sadar, dapat dibujuk ke pihak rakyat kapan saja jika terjadi perubahan drastis dalam rezim Kim Jong-un. Kelangsungan hidup rezim Kim Jong-un di masa depan akan ditentukan oleh bagaimana kelas menengah bereaksi dan bergerak.

Ilusi yang dimiliki oleh golongan terbawah di Korea Utara terhadap Kim Jong-un di awal rezimnya telah berubah menjadi kebencian dan antipati terhadap keagungan pemimpin tertinggi, ‘Jenderal Kim Jong-un,’ karena kesulitan ekonomi yang sedang berlangsung.

Kini, warga Korea Utara berpikir bahwa Kim Jong-un menjadi orang tertinggi hanya karena latar belakang keluarganya Kim Il-sung dan Kim Jong-il. Selain itu, mereka menganggap Kim Jong-un sebagai seorang pemimpin yang tidak bertanggung jawab terhadap ‘rakyat biasa,’ dan penguasa yang tidak kompeten dan tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi negara.

Diplomat Korea Utara yang memiliki kuasa yang lebih besar di rezim daripada kelompok lain, pada dasarnya sangat kooperatif terhadap rezimnya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak diplomat yang mengubah pikiran tentang Kim Jong-un.

Para diplomat Korea Utara dulu berpikir bahwa jika Kim Jong-un meninggal, mereka sendiri akan meninggal juga. Namun, persepsi tersebut kini sudah menjadi pikiran masa lalu. Mereka sudah mengetahui bahwa ketika sosialisme Blok Timur runtuh, tidak ada pejabat dan diplomat yang terbunuh, bahkan terdapat berbagai contoh terkait orang yang berkuasa telah menjadi pengusaha dan kaya setelah pergantian rezim.

Serangkaian eksekusi dan pembersihan yang kejam di bawah Kim Jong-un menandakan tekadnya yang kuat untuk menanamkan rasa takut di kelas atas untuk memaksakan kesetiaan. Kim Jong-un, yang mewarisi kekuasaan dalam waktu yang relatif singkat dan memiliki basis kekuasaan yang relatif lemah, telah mencoba untuk menjaga disiplin para pejabatnya dengan cara ‘politik dengan teguran.’

Tidak seperti Kim Il-sung dan Kim Jong-il di masa lalu, teguran, omelan, dan kemarahan yang sering dilakukan Kim Jong-un tampaknya merupakan cara untuk menegaskan otoritasnya yang relatif lemah.

Meskipun demikian, baru-baru ini ada indikasi ketidakpuasan terhadap Kim Jong-un, bahkan di dalam Ministry of State Security dan Ministry of Social Security Korea Utara. Badan intelijen tersebut dengan memiliki banyak informasi dianggap pesimistis terhadap kenyataan di Korea Utara.

Menurut diplomat pembelot yang terbaru, akhir-akhir ini para pejabat intelijen dieksekusi secara rahasia dalam jumlah besar, maka para perwira intelijen akan bergerak terlebih dahulu jika rezimnya kehilangan dukungan rakyat.

Dalam situasi ini, beberapa diplomat Korea Utara yang bertugas di luar negeri baru-baru ini meninggalkan tempat bertugasnya, kemudian membelot ke Korea Selatan. Dengan latar belakang ini, muncul kesaksian soal ketidakpuasannya yang meluas terhadap rezim Kim Jong-un di dalam pusat Korea Utara dan lembaga-lembaga negara di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten.

Perubahan ini kemungkinan akan terus berlanjut untuk sementara waktu dan dianggap sebagai faktor mendasar yang dapat mengikis basis kekuatan Kim Jong-un sehingga menyebabkan keruntuhan rezim.

Rezim Korea Utara saat ini menghadapi keresahan sosial yang meningkat, termasuk percepatan ekstrem pengembangan nuklir dan rudal, kesulitan ekonomi yang parah, dan pengetatan kontrol dan penindasan terhadap penduduk. Hal ini telah menyebabkan meningkatnya keresahan sosial dan tiupan angin Korea Selatan di seluruh Korea Utara.

Mengingat hal tersebut kita harus melanjutkan upaya kita untuk membawa angin kebebasan dan kebenaran kepada orang-orang di dalam rezim Korea Utara, yang berdiri di atas istana pasir fiksi dan manipulasi terburuk di dunia ini.

Upaya masyarakat internasional untuk membuat informasi mengalir ke dalam sistem Korea Utara yang sangat tertutup dapat memiliki efek yang lebih kuat pada penduduk Korea Utara daripada senjata nuklir. Situasi hak asasi manusia di Korea Utara yang terburuk di dunia harus diketahui oleh lebih banyak negara di komunitas internasional.

Sementara itu, kita juga harus mempertimbangkan berbagai cara untuk membuat warga Korea Utara sadar mengenai martabat kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia sehingga mereka akan memiliki keinginan untuk melawan rezim tirani Kim Jong-un.

Secara khusus, harus ada masing-masing strategi secara terpisah berdasarkan kelas, yang menargetkan kepemimpinan Korea Utara, kelas menengah yang dipaksa untuk setia secara membabi buta, dan kelas bawah yang tetap ditinggalkan oleh Kim Jong-un. Strategi tersebut sekarang dibutuhkan lebih dari sebelumnya untuk menghubungkan masalah hak asasi manusia yang serius di Korea Utara dengan momentum perubahan rezim.

Dengan tujuan ini, kita harus berbagi berbagai berita dari Korea Selatan dan komunitas internasional, serta informasi dan materi ke Korea Utara tentang kebebasan, hak asasi manusia, keunggulan demokrasi, reformasi dan keterbukaan, melalui siaran, materi cetak, film, rekaman, MP3, dan lain-lain, sehingga tentara dan rakyat Korea Utara memiliki pemahaman yang benar tentang masyarakat yang bebas dan demokratis.

Demikian, mereka harus menyadari sifat antirakyatnya kediktatoran Kim Jong-un dan menjadi penggerak demokrasi liberal yang memimpin reformasi dan keterbukaan.