Pimpin Upacara HUT ke-79 RI di Entikong, Wamendagri Minta PLBN Tingkatkan Pelayanan

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia (RI) di Lapangan Pasar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.

Upacara yang digelar di perbatasan Indonesia dengan Malaysia ini dihadiri oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), masyarakat adat, mahasiswa, dan pelajar di daerah tersebut.

Dalam sambutannya, Wempi membacakan amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Wempi menjelaskan, peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI kali ini mengusung tema “Nusantara Baru Indonesia Maju”.



Tema tersebut, lanjut Wempi, menginspirasi rakyat Indonesia dalam menapaki tiga momentum penting dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Pertama, hadirnya Ibu Kota Negara baru, yaitu Ibu Kota Nusantara (IKN). Kedua, hadirnya pemimpin baru Indonesia. Ketiga, dimulainya visi jangka panjang Indonesia Emas 2045.

"Ketiga momentum tersebut menjadi landasan penting bagi kita dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju, berdaulat, dan sejahtera," kata Wempi yang mengenakan pakaian adat suku Dayak, Sabtu (17/8/2024).



Wempi menambahkan, pembangunan IKN bukan hanya untuk pusat pemerintahan baru. Namun, kehadiran IKN merupakan lambang dari tekad dan komitmen bangsa Indonesia untuk terus maju dan berkembang. Ini juga menjadi simbol transformasi menuju pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan.

"Dengan adanya Ibu Kota Negara baru ini, kita berharap dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif," ujarnya.

Wempi menerangkan, salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi adalah dengan membangun daerah perbatasan. Saat ini ada 15 PLBN yang terbentang dari Provinsi Kepulauan Riau hingga Provinsi Papua Selatan.

Kehadiran PLBN tersebut tak hanya mengubah penampilan fisik kawasan perbatasan lebih baik, tapi juga menaikkan spirit kebangsaan, kebanggaan, dan harga diri bangsa Indonesia dalam berhadapan dengan negara tetangga.

"Pada periode lima tahun mendatang, yaitu tahun 2025-2029, PLBN harus mampu mengubah dirinya, khususnya dalam kualitas sistem dan tata kelola pelayanan," tegasnya.

Selain itu, Wempi menegaskan, beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, terkait aspek ekonomi kawasan, yakni perlunya memperkuat rantai pasok logistik dalam negeri sampai kawasan perbatasan, serta meningkatkan nilai tambah hasil produk termasuk kerajinan masyarakat perbatasan.

Kedua, terkait pengelolaan PLBN dengan meningkatkan tata kelola pengawasan dan pelayanan di semua PLBN, dan melakukan penilaian risiko. Ketiga, perlunya meningkatkan kapasitas lembaga dan personel di bidang keimigrasian, kepabeanan, dan kekarantinaan. Keempat, seluruh lapisan masyarakat di wilayah perbatasan diimbau tetap menjaga persatuan dan kesatuan.

"Semua warga negara Indonesia di perbatasan harus mampu tampil sebagai simbol nasionalitas kita di kawasan perbatasan," tambahnya.

Tidak hanya itu, menurut Wempi, pengelolaan perbatasan negara merupakan urusan pemerintahan yang bersifat multifungsional dan kompleks. Karena itu, dalam pembangunan kawasan perbatasan, peran para pihak secara kolaboratif dan pentahelix menjadi sangat penting.

"Saya mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama memperkuat komitmen dalam mewujudkan kesejahteraan Indonesia yang merata di seluruh pelosok Tanah Air sebagaimana cita-cita para founding fathers," pungkasnya.