Rapat Perdana, DPP PKB Bahas Soal Papua hingga Implementasi Hasil Muktamar

JAKARTA - Kepengurusan baru Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai bekerja. Jajaran pengurus baru Periode 2019-2024 mulai menggelar rapat perdana di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh Jakarta Pusat, Jumat pagi, (30/8/2019).

Dalam rapat pembuka tersebut, ada sejumlah pembahasan penting. Mulai dari menyikapi persoalan terkini yang terjadi di Papua hingga pembahasan implementasi hasil Muktamar 2019 di Bali.

Sekjen DPP PKB Muhammad Hasanuddin Wahid mengatakan, masalah yang terjadi di Papua dinilai mendesak untuk segera diselesaikan. Karena itu, PKB harus ikut berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan Papua. ”Apa yang terjadi di Papua ini harus disikapi dengan hati, bukan hanya dengan security approach (pendekatan keamanan) atau prosperity approach (pendekatan kesejahteraan), tapi dengan pendekatan hati,” tutur Hasan.

Caranya yakni dengan mengajak dialog para pihak terkait, termasuk para tokoh masyarakat setempat. Karena itu, PKB menugaskan para kader dan anggota DPRD dari PKB untuk membantu pemerintah dalam menurunkan tensi di Papua. ”Papua ini adalah bagian dari Tanah Air yang nggak bisa dipisahkan. Dan untuk mengatasi masalah yang terjadi di Papua harus dengan pendekatan hati,” urainya.

Selain masalah Papua, dalam rapat perdana tersebut juga dibahas mengenai hasil rekomendasi Muktamar 2019. Hasan mengatakan, masing-masing bidang harus menerjemahkan rekomendasi muktamar menjadi program kerja. ”Dan program-program kerja itu kita sinkronkan dengan program pemerintahan untuk mempercepat target-target yang diutamakan Pak Jokowi, utamanya soal SDM unggul,” katanya.

Selain masalah SDM, PKB melihat permaslahan ekonomi kerakyatan harus menjadi perhatian. ”Bagaimana permasalahan ekonomi itu menjadi pokok karena kalau ekonomi masyarakat tidak terselesaikan itu akan menjadi masalah. Jadi ukurannya adalah kebahagiaan masyarakat. Bagaimana masyarakat di bawah ini berdaya,” katanya. Dalam hal ini, kata Hasan, parpol seperti PKB harus menjadi fasilitator.

Hal lain yang menjadi perhatianadalah soal dakwah sosial dan kebudayaan. Dikatakan Hasan, saat ini dakwah yang banyak dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi (IT) banyak dipenuhi dengan ajara-ajaran agama yang mengarah pada radikalisme. Hal ini menjadi perhatian PKB untuk bagaimana menggeser pendekatan dakwah yang sesuai dengan aturan yang seharusnya, baik dalam hal agama maupun kebangsaan.

”Yang penting kebijakan-kebijakan di PKB itu masing-masing bidang mengkaji dan mengevaluasi sejumlah kebijakan dan perundangan, serta melihat realitas di masyarakat, kemudian bagaimana PKB bisa menjadi problem solver sehingga kehadiran PKB untuk negara ini nyata,” pungkasnya.