Megawati Prihatin Airlangga Hartarto Mundur dari Ketum Golkar
loading...
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengaku prihatin atas mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Mundurnya Airlangga dapat berakibat luas bagi jalannya demokrasi di Indonesia.
Pernyataan Megawati itu diungkapkan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat diminta tanggapan atas mundurnya Airlangga dari jabatan Ketum Partai Golkar.
"Ibu Mega menyatakan prihatin, dan sangat mengkhawatirkan terhadap kehidupan demokrasi ke depan karena implikasinya itu nantinya juga sangat luas," katanya Hasto kepada wartawan, Minggu (11/8/2024).
"Terkait dengan dinamika politik nasional, khususnya yang sangat mengejutkan bagi kami adalah berita mundurnya Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Airlangga Hartarto. Beliau sosok komunikator yang baik, dan membangun kerja sama politik yang baik," ujarnya.
Hasto menilai mundurnya Airlangga dari jabatan ketum parpol dapat mengubah peta politik pada pilkada mendatang.
"Ada indikasi seperti itu, tetapi kalau di tingkat kabupaten-kota itu relatif konfigurasinya menunjukkan representasi dari peta politik yang ada di daerah, tetapi kalau terkait dengan Pilgub, memang ada berbagai skenario-skenario karena ada kepentingan kekuasaan itu," katanya.
Pernyataan Megawati itu diungkapkan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat diminta tanggapan atas mundurnya Airlangga dari jabatan Ketum Partai Golkar.
"Ibu Mega menyatakan prihatin, dan sangat mengkhawatirkan terhadap kehidupan demokrasi ke depan karena implikasinya itu nantinya juga sangat luas," katanya Hasto kepada wartawan, Minggu (11/8/2024).
"Terkait dengan dinamika politik nasional, khususnya yang sangat mengejutkan bagi kami adalah berita mundurnya Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Airlangga Hartarto. Beliau sosok komunikator yang baik, dan membangun kerja sama politik yang baik," ujarnya.
Hasto menilai mundurnya Airlangga dari jabatan ketum parpol dapat mengubah peta politik pada pilkada mendatang.
"Ada indikasi seperti itu, tetapi kalau di tingkat kabupaten-kota itu relatif konfigurasinya menunjukkan representasi dari peta politik yang ada di daerah, tetapi kalau terkait dengan Pilgub, memang ada berbagai skenario-skenario karena ada kepentingan kekuasaan itu," katanya.
(abd)