alexametrics

Berbagai Catatan 20 Capim KPK, Jokowi Diminta Evaluasi Pansel

loading...
Berbagai Catatan 20 Capim KPK, Jokowi Diminta Evaluasi Pansel
Koalisi Kawal Capim KPK menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil serta mengevaluasi panitia seleksi (Pansel) Pimpinan KPK periode 2019-2023. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A+ A-
JAKARTA - Koalisi Kawal Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil serta mengevaluasi panitia seleksi (Pansel) Pimpinan KPK periode 2019-2023.

Termasuk, salah satunya mengevaluasi indikasi adanya konflik kepentingan. Diketahui, Pansel telah meloloskan 20 orang Capim KPK dalam tes profile assessment.

"Darimana Pansel bisa menentukan, indikator apa yang menentukan 20 nama terpilih dengan berbagai catatan yang sudah kita sampaikan," ujar Perwakilan Koalisi Kawal Capim KPK, Kurnia Ramadhana, dalam jumpa pers di Kantor LBH Jakarta, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 74, Jakarta Pusat, Minggu (25/8/2019).



(Baca juga: Koalisi Kawal Capim KPK Sebut Masih Ada Calon Tak Laporkan LHKPN)

Sebab, dari 20 orang Capim KPK itu, masih ada beberapa di antaranya yang dianggap tidak patuh terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Itu setidaknya harapan kita untuk memastikan di periode akhir pemerintahan Jokow-Jusuf Kalla (JK), sebelum nantinya dilantik pada bulan Oktober. Ini sebenarnya harus jadi PR (Pekerjaan Rumah-red) dari Presiden Jokowi," katanya.

(Baca juga: Aktivis Antikorupsi Nilai Pansel Capim KPK Tak Responsif)

Di samping itu, Koalisi Kawal Capim KPK juga meminta Pansel lebih peka dan responsif terhadap masukan masyarakat. "Serta mencoret nama-nama yang tidak patuh melaporkan LHKPN dan mempunyai rekam jejak bermasalah," ujar peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini.

Sekadar diketahui, 20 orang Capim KPK yang lolos tes profile assessment itu dari berbagai macam latar belakang. Di antaranya, anggota Polri sebanyak 4 orang, jaksa sebanyak 3 orang, hakim sebanyak 1 orang.

Kemudian komisioner dan pegawai KPK sebanyak 2 orang, auditor sebanyak 1 orang, pensiunan jaksa 1 orang, PNS 2 orang, dan lain-lain sebanyak 2 orang.
(maf)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak