Rakernas KPPI Dorong Kementerian PPPA Jadi Kementerian Koordinator
Kamis, 08 Agustus 2024 - 08:40 WIB
loading...
Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Rahayu Saraswati menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KPPI di Jakarta, Rabu (7/8/2024). Foto: SINDOnews/Widya Michella
A
A
A
JAKARTA - Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Rahayu Saraswati mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menjadi kementerian koordinator. Terutama dalam rangka meningkatkan pengarusutamaan gender, SDM, dan anak.
"KPPI ingin mengajukan penguatan Kementerian PPPA jadi menko, bahkan bukan hanya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kita bicara pengarusutamaan gender SDM yang artinya sekarang isu perempuan bukan hanya isu perempuan adalah isu manusia," ujar Rahayu saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KPPI di Jakarta, Rabu (7/8/2024).
Baca juga: Pakar Hukum Dorong Dana Bantuan Parpol Ditambah 30 Persen untuk Keterwakilan Perempuan
Rencana itu sudah disampaikan dalam pertemuan antara pemerhati perempuan, NGO, dan civil society LSM yang memang aktif memperjuangkan keterwakilan perempuan serta tim pakar Prabowo Subianto.
"Jadi ini bukan berdasarkan kelembagaan tapi berdasarkan isu supaya memang menjadi persoalan utama prioritas dari administrasi pemerintahan Prabowo-Gibran," katanya.
KPPI juga melobi adanya pengarusutamaan gender dengan keterwakilan perempuan menjadi salah satu yang ada di MD3. "Undang-undang yang memang mengatur persoalan tentang politik dan demokrasi ke depan harus adanya keberpihakkan kepada perempuan yang mana realitanya di Indonesia kita hidup di budaya yang sangat patriarki," ungkapnya.
Ke depan KPPI diharapkan dapat menjadi salah satu organisasi yang memang mewakili dan menampung semua suara perempuan. Terutama perempuan yang ada di politik LSM lintas termasuk juga para akademisi maupun perempuan-perempuan lainnya.
Menurut Rahayu, KPPI harus bersatu dan menyampaikan aspirasi yang sama bahwa perempuan adalah bagian dari pembangunan secara menyeluruh baik ekonomi pangan untuk masa depan bangsa terutama yang berkaitan dengan stunting kesehatan dan lainnya.
Rakernas KPPI merupakan momentum evaluasi dari keterwakilan perempuan dalam Pilpres dan Pileg 2024. Sehingga merupakan isu penting yang dibahas sebagai evaluasi dan sebagai materi rumusan program KPPI ke depan.
KPPI merupakan wadah bagi perempuan Indonesia yang ingin bersatu memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender dalam politik di Indonesia. Maka itu, KPPI pasti akan berperan aktif dalam merumuskan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan undang-undang yang mengatur keterwakilan perempuan dalam politik.
"KPPI ingin mengajukan penguatan Kementerian PPPA jadi menko, bahkan bukan hanya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kita bicara pengarusutamaan gender SDM yang artinya sekarang isu perempuan bukan hanya isu perempuan adalah isu manusia," ujar Rahayu saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KPPI di Jakarta, Rabu (7/8/2024).
Baca juga: Pakar Hukum Dorong Dana Bantuan Parpol Ditambah 30 Persen untuk Keterwakilan Perempuan
Rencana itu sudah disampaikan dalam pertemuan antara pemerhati perempuan, NGO, dan civil society LSM yang memang aktif memperjuangkan keterwakilan perempuan serta tim pakar Prabowo Subianto.
"Jadi ini bukan berdasarkan kelembagaan tapi berdasarkan isu supaya memang menjadi persoalan utama prioritas dari administrasi pemerintahan Prabowo-Gibran," katanya.
KPPI juga melobi adanya pengarusutamaan gender dengan keterwakilan perempuan menjadi salah satu yang ada di MD3. "Undang-undang yang memang mengatur persoalan tentang politik dan demokrasi ke depan harus adanya keberpihakkan kepada perempuan yang mana realitanya di Indonesia kita hidup di budaya yang sangat patriarki," ungkapnya.
Ke depan KPPI diharapkan dapat menjadi salah satu organisasi yang memang mewakili dan menampung semua suara perempuan. Terutama perempuan yang ada di politik LSM lintas termasuk juga para akademisi maupun perempuan-perempuan lainnya.
Menurut Rahayu, KPPI harus bersatu dan menyampaikan aspirasi yang sama bahwa perempuan adalah bagian dari pembangunan secara menyeluruh baik ekonomi pangan untuk masa depan bangsa terutama yang berkaitan dengan stunting kesehatan dan lainnya.
Rakernas KPPI merupakan momentum evaluasi dari keterwakilan perempuan dalam Pilpres dan Pileg 2024. Sehingga merupakan isu penting yang dibahas sebagai evaluasi dan sebagai materi rumusan program KPPI ke depan.
KPPI merupakan wadah bagi perempuan Indonesia yang ingin bersatu memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender dalam politik di Indonesia. Maka itu, KPPI pasti akan berperan aktif dalam merumuskan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan undang-undang yang mengatur keterwakilan perempuan dalam politik.
(jon)
Lihat Juga :
