Mahfud MD Sebut KPK Makin Terpuruk, Tidak Sanggup Lepas dari Kepentingan Politik

Rabu, 07 Agustus 2024 - 12:23 WIB
loading...
Mahfud MD Sebut KPK...
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menganggap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin terpuruk dan tidak sanggup melepaskan diri dari kepentingan politik. FOTO/TANGKAPAN LAYAR
A A A
JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menganggap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) makin terpuruk. Lembaga antirasuah itu bahkan dinilai tidak sanggup melepaskan diri dari kepentingan politik.

Hal ini disampaikan Mahfud MD melalui video yang diunggah di YouTube Mahfud MD Official, Rabu (7/8/2024). Mahfud mulanya berbicara tentang pentingnya KPK agar dikembalikan lagi pada masa-masa awal lembaga ini dibentuk. KPK yang harus kembali ditakuti sekaligus dibanggakan oleh masyarakat karena independen profesional dan berani memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Terutama saat ini menjadi momentum pergantian pucuk pimpinan KPK sekaligus presiden.

"Selagi saat ini ada momentum yakni pergantian kepemimpinan baik di KPK maupun di pucuk pimpinan negara yaitu Presiden. Tapi, semakin hari KPK semakin terpuruk dan tidak berdaya, termasuk tidak sanggup melepaskan diri dari kepentingan politik. KPK kini ditengarai menjadi alat untuk menghajar lawan politik penguasa sekaligus melindungi teman politik penguasa," kata Mahfud.



Mahfud mengatakan saat ini banyak kasus yang didiamkan oleh KPK. Namun, ada juga kasus yang diangkat dan disidik oleh KPK untuk memberangus pihak yang berseberangan dengan penguasa. "Sejumlah kasus didiamkan. Kasus lainnya diangkat dan disidik untuk memberangus pihak yang berseberangan dengan penguasa. Demikian konstatasi yang sekarang berkembang di publik," katanya.

Bahkan, kata Mahfud, hal ini sudah terbukti dari putusan-putusan di pengadilan. "Kalau mengatakan itu atas nama putusan pengadilan, ya buktinya udah, udah banyak menteri yang kemudian kebetulan punya apa namanya kepentingan politik yang tidak sejalan dengan penguasa itu masuk," katanya.

"Tapi banyak juga nih menteri yang sudah dipanggil Kejaksaan, diperiksa KPK dan sebagainya karena punya kesamaan politik, lalu tidak masuk. Nah itu analisis publik, analisis publik. Kenapa analisis muncul? Karena tidak pernah jelas sesudah diperiksa kesekian belas jam apa masalahnya gitu kan kok hilang gitu. Lalu tiba-tiba melakukan kartelisasi politik misalnya lalu menjadi selamat itu," kata Mahfud.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Heboh Kipas Angin Rp1,8...
Heboh Kipas Angin Rp1,8 T untuk Kopdes, KPK Ingatkan Pengadaan Barang Titik Rawan Korupsi
Prabowo Minta Tindakan...
Prabowo Minta Tindakan Tegas Terhadap Penyelewengan Tak Merusak Stabilitas Nasional
Prabowo Tegaskan Tak...
Prabowo Tegaskan Tak Bakal Tebang Pilih Terhadap Penyelewengan
Yusril Sebut KPK Bisa...
Yusril Sebut KPK Bisa Ambil Alih Perkara Febrie Adriansyah
Penampakan Bupati Lombok...
Penampakan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Tiba di KPK usai Terjaring OTT
Menhut Raja Juli Irit...
Menhut Raja Juli Irit Bicara saat Dicecar Wartawan soal KPK, Hanya Ucapkan Terima Kasih
Bupati Lombok Barat...
Bupati Lombok Barat Terjaring OTT KPK, 7 Orang Langsung Diboyong ke Jakarta
3 Kejanggalan Penanganan...
3 Kejanggalan Penanganan Kasus Febrie Adriansyah, KPK Diminta Bertindak
Massa Antikorupsi Dukung...
Massa Antikorupsi Dukung Kortas Tipikor Polri dan KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi
Rekomendasi
2 Gudang Besar Narkoba...
2 Gudang Besar Narkoba di Bogor Dibongkar, Polisi Sita Jutaan Butir Obat Keras Ilegal
Penglihatan Kabur Belum...
Penglihatan Kabur Belum Tentu Katarak, Bisa Jadi Retinopati Diabetik
Militer AS Tutupi Jumlah...
Militer AS Tutupi Jumlah Korban Luka dan Tewas, Malu karena Kalah Perang Iran?
Berita Terkini
KPK Sebut OTT Bupati...
KPK Sebut OTT Bupati Lombok Barat Naik ke Tahap Penyidikan
Rapat Paripurna DPR...
Rapat Paripurna DPR RI Hari Ini Sahkan RUU PFII hingga Tetapkan Anggota KPI
Evaluasi Program MBG,...
Evaluasi Program MBG, BGN Cek Ulang Validitas 63 Juta Penerima Manfaat-Insentif SPPG
Heboh Kipas Angin Rp1,8...
Heboh Kipas Angin Rp1,8 T untuk Kopdes, KPK Ingatkan Pengadaan Barang Titik Rawan Korupsi
Komisi I DPR Setujui...
Komisi I DPR Setujui Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi, Nurul Arifin: Perkuat Pertahanan dan Tingkatkan Daya Gentar
Hasil Perampasan Aset...
Hasil Perampasan Aset Diurus Badan Khusus, Komisi III DPR: Perlu Ada Tim Pengawasan
Infografis
Mahfud MD: Perilaku...
Mahfud MD: Perilaku Hedon dan Flexing Kaesang-Erina Harus Diselidiki
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved