Mahfud MD Sebut KPK Makin Terpuruk, Tidak Sanggup Lepas dari Kepentingan Politik
loading...
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menganggap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin terpuruk dan tidak sanggup melepaskan diri dari kepentingan politik. FOTO/TANGKAPAN LAYAR
A
A
A
JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menganggap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) makin terpuruk. Lembaga antirasuah itu bahkan dinilai tidak sanggup melepaskan diri dari kepentingan politik.
Hal ini disampaikan Mahfud MD melalui video yang diunggah di YouTube Mahfud MD Official, Rabu (7/8/2024). Mahfud mulanya berbicara tentang pentingnya KPK agar dikembalikan lagi pada masa-masa awal lembaga ini dibentuk. KPK yang harus kembali ditakuti sekaligus dibanggakan oleh masyarakat karena independen profesional dan berani memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Terutama saat ini menjadi momentum pergantian pucuk pimpinan KPK sekaligus presiden.
"Selagi saat ini ada momentum yakni pergantian kepemimpinan baik di KPK maupun di pucuk pimpinan negara yaitu Presiden. Tapi, semakin hari KPK semakin terpuruk dan tidak berdaya, termasuk tidak sanggup melepaskan diri dari kepentingan politik. KPK kini ditengarai menjadi alat untuk menghajar lawan politik penguasa sekaligus melindungi teman politik penguasa," kata Mahfud.
Mahfud mengatakan saat ini banyak kasus yang didiamkan oleh KPK. Namun, ada juga kasus yang diangkat dan disidik oleh KPK untuk memberangus pihak yang berseberangan dengan penguasa. "Sejumlah kasus didiamkan. Kasus lainnya diangkat dan disidik untuk memberangus pihak yang berseberangan dengan penguasa. Demikian konstatasi yang sekarang berkembang di publik," katanya.
Bahkan, kata Mahfud, hal ini sudah terbukti dari putusan-putusan di pengadilan. "Kalau mengatakan itu atas nama putusan pengadilan, ya buktinya udah, udah banyak menteri yang kemudian kebetulan punya apa namanya kepentingan politik yang tidak sejalan dengan penguasa itu masuk," katanya.
"Tapi banyak juga nih menteri yang sudah dipanggil Kejaksaan, diperiksa KPK dan sebagainya karena punya kesamaan politik, lalu tidak masuk. Nah itu analisis publik, analisis publik. Kenapa analisis muncul? Karena tidak pernah jelas sesudah diperiksa kesekian belas jam apa masalahnya gitu kan kok hilang gitu. Lalu tiba-tiba melakukan kartelisasi politik misalnya lalu menjadi selamat itu," kata Mahfud.
Pada kesempatan itu, Mahfud mengatakan dari berbagai analisis publik yang muncul ada juga kartelisasi politik jika ingin seseorang selamat dari jerat KPK. "Kartelisasi politik itu ini ada gini, itu cerita sendiri ya nanti suatu saat kita bicara perkembangan dari demokrasi menjadi oligarki menjadi kartelisasi lalu dicampuri dengan kleptokrasi, itu diskusi sendiri," katanya.
Baca juga: Deretan Korban Pungutan Liar Rumah Tahanan KPK
"Artinya apa? Melakukan koalisi-koalisi politik pragmatis untuk kepentingan jangka pendek dan untuk menyelamatkan diri atau untuk memojokkan orang yang berbeda apa namanya pandangan politiknya," katanya.
"Nah saya kira ini adalah analisis keilmuan yang sudah banyak ditulis orang gitu ya berdasarkan fakta-fakta tentang munculnya kasus-kasus yang tiba-tiba hilang atau kasus yang sebenarnya remang-remang tidak muncul tiba-tiba muncul," katanya.
Hal ini disampaikan Mahfud MD melalui video yang diunggah di YouTube Mahfud MD Official, Rabu (7/8/2024). Mahfud mulanya berbicara tentang pentingnya KPK agar dikembalikan lagi pada masa-masa awal lembaga ini dibentuk. KPK yang harus kembali ditakuti sekaligus dibanggakan oleh masyarakat karena independen profesional dan berani memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Terutama saat ini menjadi momentum pergantian pucuk pimpinan KPK sekaligus presiden.
"Selagi saat ini ada momentum yakni pergantian kepemimpinan baik di KPK maupun di pucuk pimpinan negara yaitu Presiden. Tapi, semakin hari KPK semakin terpuruk dan tidak berdaya, termasuk tidak sanggup melepaskan diri dari kepentingan politik. KPK kini ditengarai menjadi alat untuk menghajar lawan politik penguasa sekaligus melindungi teman politik penguasa," kata Mahfud.
Mahfud mengatakan saat ini banyak kasus yang didiamkan oleh KPK. Namun, ada juga kasus yang diangkat dan disidik oleh KPK untuk memberangus pihak yang berseberangan dengan penguasa. "Sejumlah kasus didiamkan. Kasus lainnya diangkat dan disidik untuk memberangus pihak yang berseberangan dengan penguasa. Demikian konstatasi yang sekarang berkembang di publik," katanya.
Bahkan, kata Mahfud, hal ini sudah terbukti dari putusan-putusan di pengadilan. "Kalau mengatakan itu atas nama putusan pengadilan, ya buktinya udah, udah banyak menteri yang kemudian kebetulan punya apa namanya kepentingan politik yang tidak sejalan dengan penguasa itu masuk," katanya.
"Tapi banyak juga nih menteri yang sudah dipanggil Kejaksaan, diperiksa KPK dan sebagainya karena punya kesamaan politik, lalu tidak masuk. Nah itu analisis publik, analisis publik. Kenapa analisis muncul? Karena tidak pernah jelas sesudah diperiksa kesekian belas jam apa masalahnya gitu kan kok hilang gitu. Lalu tiba-tiba melakukan kartelisasi politik misalnya lalu menjadi selamat itu," kata Mahfud.
Pada kesempatan itu, Mahfud mengatakan dari berbagai analisis publik yang muncul ada juga kartelisasi politik jika ingin seseorang selamat dari jerat KPK. "Kartelisasi politik itu ini ada gini, itu cerita sendiri ya nanti suatu saat kita bicara perkembangan dari demokrasi menjadi oligarki menjadi kartelisasi lalu dicampuri dengan kleptokrasi, itu diskusi sendiri," katanya.
Baca juga: Deretan Korban Pungutan Liar Rumah Tahanan KPK
"Artinya apa? Melakukan koalisi-koalisi politik pragmatis untuk kepentingan jangka pendek dan untuk menyelamatkan diri atau untuk memojokkan orang yang berbeda apa namanya pandangan politiknya," katanya.
"Nah saya kira ini adalah analisis keilmuan yang sudah banyak ditulis orang gitu ya berdasarkan fakta-fakta tentang munculnya kasus-kasus yang tiba-tiba hilang atau kasus yang sebenarnya remang-remang tidak muncul tiba-tiba muncul," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
