Kuota Rumah Subsidi Habis Agustus 2024, REI Ngadu ke Jokowi
Sabtu, 03 Agustus 2024 - 21:22 WIB
loading...
A
A
A
Kedua, masyarakat semakin mengarah ke kota. Sementara backlog perumahan di perkotaan mencapai 10 juta unit. Ketiga, dukungan anggaran minim hanya Rp22 triliun dari Rp3.325 triliun total APBN atau 0.69% Anggaran Sektor Perumahan Tahun 2023 dibandingkan seluruh APBN 2023. "Keempat belum Jadi prioritas pembangunan," katanya.
Untuk mensukseskan program sejuta rumah dan tiga juta rumah, DPP REI mengusulkan program MBT yakni rumah sederhana nonsubsidi senilai tiga kali lipat harga rumah subsidi. Dana pendampingan jangka panjang untuk sektor perumahan. Sumber dana berasal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Badan pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), dan Dana Pensiun. REI juga mengusulkan dana pendampingan sektor perumahan sekitar 5% atau Rp162.964 triliun dari total nilai asuransinya Rp3.259 triliun.
Sementara itu, Direktur Pelaksananaan Pembiayaan Perumahan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementrian PUPR Haryo Bekti menyatakan, anggaran rumah subsidi 2024 untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) turun 30%. "Dari 220.000 unit menjadi 166.000 unit," katanya.
Capaian program sejuta rumah (PSR) dari 2015 sampai 2023 adalah 1.010.142 rumah subsidi dan 207.625 rumah komersil. Artinya capaian itu menunjukkan 83% realisasi program sejuta rumah adalah rumah subsidi atau rumah MBR.
Terkait kuota, Kementerian PUPR telah menyurati Kementerian Keuangan tertanggal 27 Februari 2024. Surat tersebut meminta agar ada penambahan unit Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 166.000 unit menjadi 220.000 unit. "Dengan tambahan anggaran BP Tapera sebesar Rp6,8 triluun," kata Haryo Bekti.
Untuk mensukseskan program sejuta rumah dan tiga juta rumah, DPP REI mengusulkan program MBT yakni rumah sederhana nonsubsidi senilai tiga kali lipat harga rumah subsidi. Dana pendampingan jangka panjang untuk sektor perumahan. Sumber dana berasal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Badan pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), dan Dana Pensiun. REI juga mengusulkan dana pendampingan sektor perumahan sekitar 5% atau Rp162.964 triliun dari total nilai asuransinya Rp3.259 triliun.
Sementara itu, Direktur Pelaksananaan Pembiayaan Perumahan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementrian PUPR Haryo Bekti menyatakan, anggaran rumah subsidi 2024 untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) turun 30%. "Dari 220.000 unit menjadi 166.000 unit," katanya.
Capaian program sejuta rumah (PSR) dari 2015 sampai 2023 adalah 1.010.142 rumah subsidi dan 207.625 rumah komersil. Artinya capaian itu menunjukkan 83% realisasi program sejuta rumah adalah rumah subsidi atau rumah MBR.
Terkait kuota, Kementerian PUPR telah menyurati Kementerian Keuangan tertanggal 27 Februari 2024. Surat tersebut meminta agar ada penambahan unit Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 166.000 unit menjadi 220.000 unit. "Dengan tambahan anggaran BP Tapera sebesar Rp6,8 triluun," kata Haryo Bekti.
Lihat Juga :
