Kuota Rumah Subsidi Habis Agustus 2024, REI Ngadu ke Jokowi
loading...
Webinar Industri Perumahan HIPKA, Sabtu (3/8/2024). FOTO/TANGKAPAN LAYAR
A
A
A
JAKARTA - Kuota rumah subsidi akan habis pada Agustus 2024. Real Estate Indonesia (REI) telah melaporkan hal tersebut ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus menyampaikan aspirasi tambahan kuota.
Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP REI Joko Suranto dalam webinar Industri Perumahan HIPKA yang digelar, Sabtu (3/8/2024). Webinar dibuka oleh Ketua Umum BPP HIPKA Kamrussamad dan dihadiri Kordinator Presidium (Korpres) MN KAHMI Herman Khaeron.
"REI sudah berusaha agar ada tambahan (kuota)," kata Joko.
Ia juga mengungkap langkah kongkret lainnya untuk mendapatkan tambahan kuota tersebut. Menurut Joko, untuk mendapatkan tambahan kuota, REI terus berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan menteri koordinator (Menko) terkait.
Joko memaparkan bahwa realisasi Rumah Subsisi Anggota REI tahun 2022 sebesar 44,8% dan tahun 2023 sebesar 44,6% dan tahun 2024 sebesar 46%. Menurutnya, ada beberapa persoalan yang dihadapi dalam melaksanakan proyek perumahan rakyat. Pertama, backlog atau kesenjangan antara ketersediaan rumah dan jumlah rumah yang dibutuhkan tahun 2010 sebanyak 13,5 juta dan tahun 2023 sebanyak 9,9 juta atau hanya berkurang 3.6 juta selama 13 tahun.
Kedua, masyarakat semakin mengarah ke kota. Sementara backlog perumahan di perkotaan mencapai 10 juta unit. Ketiga, dukungan anggaran minim hanya Rp22 triliun dari Rp3.325 triliun total APBN atau 0.69% Anggaran Sektor Perumahan Tahun 2023 dibandingkan seluruh APBN 2023. "Keempat belum Jadi prioritas pembangunan," katanya.
Untuk mensukseskan program sejuta rumah dan tiga juta rumah, DPP REI mengusulkan program MBT yakni rumah sederhana nonsubsidi senilai tiga kali lipat harga rumah subsidi. Dana pendampingan jangka panjang untuk sektor perumahan. Sumber dana berasal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Badan pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), dan Dana Pensiun. REI juga mengusulkan dana pendampingan sektor perumahan sekitar 5% atau Rp162.964 triliun dari total nilai asuransinya Rp3.259 triliun.
Sementara itu, Direktur Pelaksananaan Pembiayaan Perumahan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementrian PUPR Haryo Bekti menyatakan, anggaran rumah subsidi 2024 untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) turun 30%. "Dari 220.000 unit menjadi 166.000 unit," katanya.
Capaian program sejuta rumah (PSR) dari 2015 sampai 2023 adalah 1.010.142 rumah subsidi dan 207.625 rumah komersil. Artinya capaian itu menunjukkan 83% realisasi program sejuta rumah adalah rumah subsidi atau rumah MBR.
Terkait kuota, Kementerian PUPR telah menyurati Kementerian Keuangan tertanggal 27 Februari 2024. Surat tersebut meminta agar ada penambahan unit Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 166.000 unit menjadi 220.000 unit. "Dengan tambahan anggaran BP Tapera sebesar Rp6,8 triluun," kata Haryo Bekti.
Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP REI Joko Suranto dalam webinar Industri Perumahan HIPKA yang digelar, Sabtu (3/8/2024). Webinar dibuka oleh Ketua Umum BPP HIPKA Kamrussamad dan dihadiri Kordinator Presidium (Korpres) MN KAHMI Herman Khaeron.
"REI sudah berusaha agar ada tambahan (kuota)," kata Joko.
Ia juga mengungkap langkah kongkret lainnya untuk mendapatkan tambahan kuota tersebut. Menurut Joko, untuk mendapatkan tambahan kuota, REI terus berkoordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan menteri koordinator (Menko) terkait.
Joko memaparkan bahwa realisasi Rumah Subsisi Anggota REI tahun 2022 sebesar 44,8% dan tahun 2023 sebesar 44,6% dan tahun 2024 sebesar 46%. Menurutnya, ada beberapa persoalan yang dihadapi dalam melaksanakan proyek perumahan rakyat. Pertama, backlog atau kesenjangan antara ketersediaan rumah dan jumlah rumah yang dibutuhkan tahun 2010 sebanyak 13,5 juta dan tahun 2023 sebanyak 9,9 juta atau hanya berkurang 3.6 juta selama 13 tahun.
Kedua, masyarakat semakin mengarah ke kota. Sementara backlog perumahan di perkotaan mencapai 10 juta unit. Ketiga, dukungan anggaran minim hanya Rp22 triliun dari Rp3.325 triliun total APBN atau 0.69% Anggaran Sektor Perumahan Tahun 2023 dibandingkan seluruh APBN 2023. "Keempat belum Jadi prioritas pembangunan," katanya.
Untuk mensukseskan program sejuta rumah dan tiga juta rumah, DPP REI mengusulkan program MBT yakni rumah sederhana nonsubsidi senilai tiga kali lipat harga rumah subsidi. Dana pendampingan jangka panjang untuk sektor perumahan. Sumber dana berasal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Badan pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), dan Dana Pensiun. REI juga mengusulkan dana pendampingan sektor perumahan sekitar 5% atau Rp162.964 triliun dari total nilai asuransinya Rp3.259 triliun.
Sementara itu, Direktur Pelaksananaan Pembiayaan Perumahan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementrian PUPR Haryo Bekti menyatakan, anggaran rumah subsidi 2024 untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) turun 30%. "Dari 220.000 unit menjadi 166.000 unit," katanya.
Capaian program sejuta rumah (PSR) dari 2015 sampai 2023 adalah 1.010.142 rumah subsidi dan 207.625 rumah komersil. Artinya capaian itu menunjukkan 83% realisasi program sejuta rumah adalah rumah subsidi atau rumah MBR.
Terkait kuota, Kementerian PUPR telah menyurati Kementerian Keuangan tertanggal 27 Februari 2024. Surat tersebut meminta agar ada penambahan unit Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 166.000 unit menjadi 220.000 unit. "Dengan tambahan anggaran BP Tapera sebesar Rp6,8 triluun," kata Haryo Bekti.
