Ikuti Tes Tertulis Capim KPK, Sudirman Said Ungkap Ada 4 Pertanyaan Wajib

JAKARTA - Mantan Menteri ESDM, Sudirman Said selesai mengikuti tes tertulis calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( capim KPK ) di Pusdiklat Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg), Rabu (31/7/2024). Dia mengungkap ada 4 pertanyaan wajib dalam tes tersebut.

"Kan ada 4 pertanyaan wajib sama 2 pertanyaan pilihan, dari wajib dan yang pilihan tidak ada yang menyangkut masalah internal KPK, tapi saya juga menekankan salah satu yang diperlukan adalah harus ada konsolidasi. Itu prioritas bagi siapa pun nanti yang dipilih," kata Sudirman Said kepada wartawan usai mengikuti tes tertulis, Rabu (31/7/2024).

Sudirman Said mengapresiasi Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK lantaran telah menyiapkan tes dengan profesional, semuanya dilakukan dengan teknologi komputer. Tepat waktu dan penjelasan yang informatif pada para peserta.



"Mengenai materinya ini kan memilih calon pemimpin, tentu lebih kepada pengetahuan umum korupsi dan KPK, masalah-masalah yang dihadapi sekarang dan pandangan calon terhadap apa yang menjadi isu krusial, misalnya kewenangan, perampasan yang aset," tuturnya.

Tes tertulis tersebut berupa esai, yang mana ada pertanyaan dan ruang untuk menjawab. Namun, pertanyaan itu hanya seputar pengetahuan umum KPK saja.

"Dari (pertanyaan) wajib dan pilihan, tidak ada yang menyangkut masalah internal KPK. Tak ada pertanyaan mengenai kasus," katanya.

Menurutnya, pertanyaan tersebut menguji visi dan pandangan peserta. Sudirman Said mengaku tak merasa gugup saat mengikuti tes tertulis. Suasana di dalam ruang tes pun cukup nyaman, hampir tak ada bangku kosong. Jumlah peserta lebih banyak dibandingkan 2019, menandakan besarnya kepedulian terhadap KPK dan persoalan korupsi.



"Saya prioritas sekarang (ikut Capim KPK) adalah mengembalikan reputasi KPK, pimpinan KPK ke depan itu tugas utamanya adalah konfigurasi internal, menampilkan diri sebagai teladan, menampilkan keteladanan," tuturnya.

Dngan menampilkan keteladanan sebagai pemimpin, kepercayaan publik akan terbangun dan KPK bisa dipercaya, tidak hanya oleh masyarakat, tetapi oleh lembaga penegakan hukum lain. Hal itu menjadi prioritas yang harus dilakukan KPK ke depan.