Menko Polhukam Berharap Panglima TNI dan Kapolri Tak Lakukan Mutasi hingga Pilkada 2024 Selesai
loading...
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menko Polhukam ) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto menginstruksikan agar Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto hingga Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo tidak melakukanmutasi pejabatnya hingga pelaksanaan Pilkada 2024 serentak selesai.
"Kami juga mengharapkan kepada pimpinan TNI Polri untuk tidak merotasi dulu para pejabatnya sampai dengan Pilkada serentak selesai," kata Hadi dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Selasa (30/7/2024).
Hadi mengatakan, tujuannya agar proses pelaksanaan pilkada termasuk anggaran yang telah disiapkan berjalan dengan baik.
"Supaya apa yang direncanakan termasuk anggaran yang sudah disiapkan ini bisa di-manage dengan baik," tuturnya.
"Saya kira Panglima TNI dan Kapolri sudah merencanakan itu kecuali yang sudah pensiun pensiun sebelum Pilkada ya harus pensiun. Tapi yang belum (pensiun), TNI Polri tetap," tambahnya.
Hadi pun mengatakan, tidak hanya Panglima TNI dan Kapolri, dia juga akan menyampaikan pesan ini kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin agar tidak merotasi jajarannya. Khususnya untuk Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang harus menangani Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
"Termasuk Kajati tetap, karena harus menangani Gakkumdu di situ. Nanti akan saya sampaikan kembali kepada Panglima TNI, Kapolri maupun Pak JA, supaya tetap dipertahankan sampai dengan Pilkada serentak selesai," katanya.
Pada kesempatan itu, Hadi pun mengingatkan para penegak hukum TNI dan Polri untuk memberikan dukungan keamanan serta menjaga netralitasnya.
"Aparat keamanan TNI-Polri di sini hadir para komandan satuan baik TNI maupun Polri. Para komandan TNI-Polri, selain bertugas memberikan dukungan keamanan selama tahapan penyelenggaraan juga memiliki kewajiban untuk menjaga netralitas TNI Polri," jelasnya.
Dia juga mengingatkan agar jika ada saudara dari anggota TNI-Polri yang mencalonkan diri di pilkada untuk tetap netral dan menjalankan tugasnya.
"Kalau ada saudaranya mencalonkan saudaranya tetap melaksanakan tugas yaitu pengamanan," pungkasnya.
"Kami juga mengharapkan kepada pimpinan TNI Polri untuk tidak merotasi dulu para pejabatnya sampai dengan Pilkada serentak selesai," kata Hadi dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Selasa (30/7/2024).
Hadi mengatakan, tujuannya agar proses pelaksanaan pilkada termasuk anggaran yang telah disiapkan berjalan dengan baik.
"Supaya apa yang direncanakan termasuk anggaran yang sudah disiapkan ini bisa di-manage dengan baik," tuturnya.
"Saya kira Panglima TNI dan Kapolri sudah merencanakan itu kecuali yang sudah pensiun pensiun sebelum Pilkada ya harus pensiun. Tapi yang belum (pensiun), TNI Polri tetap," tambahnya.
Hadi pun mengatakan, tidak hanya Panglima TNI dan Kapolri, dia juga akan menyampaikan pesan ini kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin agar tidak merotasi jajarannya. Khususnya untuk Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang harus menangani Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
"Termasuk Kajati tetap, karena harus menangani Gakkumdu di situ. Nanti akan saya sampaikan kembali kepada Panglima TNI, Kapolri maupun Pak JA, supaya tetap dipertahankan sampai dengan Pilkada serentak selesai," katanya.
Pada kesempatan itu, Hadi pun mengingatkan para penegak hukum TNI dan Polri untuk memberikan dukungan keamanan serta menjaga netralitasnya.
"Aparat keamanan TNI-Polri di sini hadir para komandan satuan baik TNI maupun Polri. Para komandan TNI-Polri, selain bertugas memberikan dukungan keamanan selama tahapan penyelenggaraan juga memiliki kewajiban untuk menjaga netralitas TNI Polri," jelasnya.
Dia juga mengingatkan agar jika ada saudara dari anggota TNI-Polri yang mencalonkan diri di pilkada untuk tetap netral dan menjalankan tugasnya.
"Kalau ada saudaranya mencalonkan saudaranya tetap melaksanakan tugas yaitu pengamanan," pungkasnya.
(maf)