Senator Lampung Anggap Yorrys Raweyai Cs Kekanak-kanakan

JAKARTA - Ketua Komite II DPD Yorrys Raweyai dinilai kekanak-kanakan dan tidak memahami mekanisme organisasi. Sebab, Yorrys dinilai menutupi kekalahannya dalam adu konsep dan gagasan, dengan menyerang pribadi pimpinan DPD.

Hal tersebut dikatakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau Senator asal Lampung Bustami Zainudin. Menurut Bustami, perdebatan, adu argumentasi, dan segala dinamika yang terjadi di dalam Sidang Paripurna DPD merupakan persoalan internal kelembagaan.

Dia berpendapat, hal tersebut lazim terjadi di semua organisasi, termasuk di DPR dan DPD. "Tapi, apa yang dipertontonkan Yorrys Cs sebaliknya, kekanak-kanakan dan terlihat tidak memahami mekanisme organisasi. Dia (Yorrys) memfitnah pimpinan DPD, untuk menutupi kekalahan dalam adu konsep dan gagasan di forum tertinggi organisasi," kata Bustami melalui keterangan tertulisnya, Jumat (26/7/2024).

Bustami menuturkan, langkah Yorrys menyerang pribadi pimpinan DPD telah mengabaikan capaian dan kinerja seluruh anggota DPD periode 2024-2029. Pasalnya, pimpinan DPD bekerja secara kolektif kolegial dan kolaboratif, serta melibatkan semua anggota.

"Fitnah yang dia sampaikan sangat menyesatkan, merusak muruah, dan citra DPD secara kelembagaan. Kami meminta Yorrys Cs kembali ke koridor organisasi, menaati mekanisme dan aturan perundang-undangan, serta menjunjung etika sebagai pejabat publik," ujar Senator dari Dapil Lampung ini.

Dia melanjutkan, soal Tata Tertib (Tatib) baru DPD yang disebut sebagai pemicu kericuhan dalam Sidang Paripurna DPD, Jumat (12/7/2024). Dia mengaku mengetahui dan memahami seluruh proses perjalanan Tatib, karena menjadi anggota (Panitia Khusus) Pansus Tatib, sekaligus anggota (Tim Kerja) Timja Tatib.

Dirinya memastikan bahwa pembahasan Tatib DPD berjalan sesuai mekanisme dan aturan perundang-undangan. Sebab itu, Bustami mencurigai adanya kekuatan atau kepentingan di balik kericuhan yang dibuat Yorrys dan beberapa anggota DPD, dalam Sidang Paripurna DPD, Jumat (12/7/2024).

"Aturan dalam Tatib DPD yang dipersoalkan, bukan hal baru. Apa yang salah, jika tatib mensyaratkan calon pimpinan DPD periode 2024-2029, bukan orang yang pernah mendapat sanksi BK dan pernah di pidana. Kita tidak mau dipimpin oleh orang berintegritas dan memiliki rekam jejak yang baik?" katanya.

Diketahui sebelumnya, Yorrys Raweyai menilai kericuhan di Sidang Paripurna DPD, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (12/7/2024) terjadi lantaran gaya kepemimpinan LaNyalla Mattalitti dan Nono Sampono. Yorrys menuding kedua pemimpin DPD itu telah memberikan contoh pimpinan yang otoriter dan eksklusif.

"Ini adalah respons mayoritas anggota DPD, yang tidak lagi bisa dibendung. Kekecewaan demi kekecewaan akibat gaya kepemimpinan otoriter dan tertutup Pak La Nyalla dan Pak Nono sudah terakumulasi sejak lama, hingga memunculkan resistensi yang memuncak," kata Yorrys dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (16/7/2024).