Ketum MUI Dukung Muhammadiyah Terima Jatah Izin Tambang: Balas Budi Negara pada Ormas
Kamis, 25 Juli 2024 - 16:48 WIB
loading...
A
A
A
"Ada aturan yang mewajibkan para pengelola itu kemudian bisa mengembalikan lagi dengan baik," jelasnya.
Kemudian, syarat kedua tidak merugikan masyarakat sekitar. Anwar meminta PP Muhammadiyah maupun ormas lain yang menerima IUP untuk tidak merugikan masyarakat sekitar hingga membuat miskin.
"Dua hal itu aja yang perlu dijaga," pungkasnya.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan terbaru mengenai izin usaha tambang bagi ormas keagamaan. Aturan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 70 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi.
"Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK yang berasal dari wilayah eks PKP2B dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan keagamaan," bunyi Pasal 5A dikutip dari aturan tersebut.
Kemudian, syarat kedua tidak merugikan masyarakat sekitar. Anwar meminta PP Muhammadiyah maupun ormas lain yang menerima IUP untuk tidak merugikan masyarakat sekitar hingga membuat miskin.
"Dua hal itu aja yang perlu dijaga," pungkasnya.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan terbaru mengenai izin usaha tambang bagi ormas keagamaan. Aturan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 70 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi.
"Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK yang berasal dari wilayah eks PKP2B dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan keagamaan," bunyi Pasal 5A dikutip dari aturan tersebut.
Lihat Juga :
