Kamis Pekan Depan, Jokowi Gelar Rapat Persiapan Upacara 17 Agustus di IKN
Minggu, 21 Juli 2024 - 16:30 WIB
loading...
Presiden Jokowi akan menggelar rapat dengan para menteri pada Kamis (25/7/2025) pekan depan untuk membahas persiapan Upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN). FOTO/DOK.MPI
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) akan menggelar rapat dengan para menteri pada Kamis (25/7/2025) pekan depan. Rapat membahasa persiapan Upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Sedikit saya sampaikan, bahwa nanti hari Kamis (25/7/2024) kami akan diundang rapat oleh Bapak Presiden, tentu kami berusaha untuk sesuai dengan rencana untuk 17 Agustus," kata Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi kepada wartawan, Minggu (21/7/2024).
Budi mengatakam bahwa hujan deras mempengaruhi pekerjaan sarana prasarana di IKN. "Tetapi memang harus diakui bahwa hari-hari di sana (IKN) itu hujan terus, bulan lalu itu, 1 bulan ada 8 hari saja yang bisa beroperasi," katanya.
Menurutnya, pemerintah telah mengerahkan 4 pesawat untuk melakukan modifikasi cuaca di IKN. "Sekarang ini, kami sudah mengerahkan 4 pesawat untuk TMC (teknologi modifikasi cuaca) pengkondisian udara. Tetapi masih hujan juga. Kami tetap berusaha, hari-hari kami akan evaluasi," kata Budi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi masih menunggu kesiapan infrastruktur sebelum resmi berkantor di IKN pada akhir Juli 2024. Jika infrastruktur sudah siap, Jokowi memastikan akan berkantor di IKN.
"Kemarin memang targetnya kan Juli, tetapi kan lihat ke IKN, tiap hari hujan terus, hujan deres banget jadi memang pekerjaan banyak yang mundur, dan itu biasa dalam proyek besar," kata Jokowi kepada wartawan, Selasa (16/7/2024).
Jokowi mengungkapkan IKN bukan dibangun dua atau tiga tahun, melainkan jangka panjang. "Ini sebuah mimpi besar, jangka panjang, proyek jangka panjang. Mungkin 15-20 tahun. Jadi jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya. Tidak seperti itu, banyak yang baru menurut saya," katanya.
Baca juga: Menhub Kerahkan 4 Pesawat untuk Modifikasi Cuaca di IKN
Mantan Gubernur Jakarta itu menegaskan saat ini proyek IKN masih memerlukan investor dari dalam maupun luar. "Itu yang sedang kita kejar. Kalau pemerintah kan kewajiban dari gedung-gedung pemerintahan Istana Presiden, Wakil Presiden, dan oleh karena itu 100% dari APBN," katanya.
"Sedikit saya sampaikan, bahwa nanti hari Kamis (25/7/2024) kami akan diundang rapat oleh Bapak Presiden, tentu kami berusaha untuk sesuai dengan rencana untuk 17 Agustus," kata Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi kepada wartawan, Minggu (21/7/2024).
Budi mengatakam bahwa hujan deras mempengaruhi pekerjaan sarana prasarana di IKN. "Tetapi memang harus diakui bahwa hari-hari di sana (IKN) itu hujan terus, bulan lalu itu, 1 bulan ada 8 hari saja yang bisa beroperasi," katanya.
Menurutnya, pemerintah telah mengerahkan 4 pesawat untuk melakukan modifikasi cuaca di IKN. "Sekarang ini, kami sudah mengerahkan 4 pesawat untuk TMC (teknologi modifikasi cuaca) pengkondisian udara. Tetapi masih hujan juga. Kami tetap berusaha, hari-hari kami akan evaluasi," kata Budi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi masih menunggu kesiapan infrastruktur sebelum resmi berkantor di IKN pada akhir Juli 2024. Jika infrastruktur sudah siap, Jokowi memastikan akan berkantor di IKN.
"Kemarin memang targetnya kan Juli, tetapi kan lihat ke IKN, tiap hari hujan terus, hujan deres banget jadi memang pekerjaan banyak yang mundur, dan itu biasa dalam proyek besar," kata Jokowi kepada wartawan, Selasa (16/7/2024).
Jokowi mengungkapkan IKN bukan dibangun dua atau tiga tahun, melainkan jangka panjang. "Ini sebuah mimpi besar, jangka panjang, proyek jangka panjang. Mungkin 15-20 tahun. Jadi jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya. Tidak seperti itu, banyak yang baru menurut saya," katanya.
Baca juga: Menhub Kerahkan 4 Pesawat untuk Modifikasi Cuaca di IKN
Mantan Gubernur Jakarta itu menegaskan saat ini proyek IKN masih memerlukan investor dari dalam maupun luar. "Itu yang sedang kita kejar. Kalau pemerintah kan kewajiban dari gedung-gedung pemerintahan Istana Presiden, Wakil Presiden, dan oleh karena itu 100% dari APBN," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
