Hasto Bicara Neo Orde Baru Jilid Dua: Penyalahgunaan Kekuasaan Mirip Peristiwa Kudatuli
loading...
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkapkan pada jaman ini muncul Neo Orde Baru jilid dua. Hal ini ditunjukkan dengan perbedaan suasana kebatinan yang semakin menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkapkan pada jaman ini muncul Neo Orde Baru jilid dua. Hal ini ditunjukkan dengan perbedaan suasana kebatinan yang semakin menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan.
"Sepertinya ada Neo Orde Baru jilid kedua, aromanya berbeda suasana kebatinannya berbeda yang semakin menunjukkan di mana penyalahgunaan kekuasaan tampaknya semakin menunjukkan kemiripan dari apa yang menjadi latar belakang peristiwa 27 juli 1996," ujar Hasto di diskusi dalam rangka peringatan 27 Juli 1996 bertajuk “Kudatuli, Kami Tidak Lupa” di Gedung DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024). Baca juga: PDIP Desak Presiden Jokowi Masukkan Tragedi Kudatuli Jadi Pelanggaran HAM Berat
Karena itulah di kantor partai DPP PDIP, kata dia menjadi saksi sejarah bahwa peringatan kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli). Peringatan ini diawali dengan diskusi guna menggali seluruh pemikiran-pemikiran yang melandasi mengapa Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri di era Orde Baru selalu konsisten menyuarakan suara rakyat.
"Dengan bujuk rayu kekuasaan yang luar biasa beliau tetap menempuh suatu jalur yang sangat konsisten agar suara-suara rakyat yang saat itu terbungkam. Agar suara-suara rakyat yang saat itu tidak berani berbicara dapat berani berbicara," jelasnya.
Selain itu, lanjutnya, sikap tegar dan keberanian dari Megawati sungguh luar biasa. Bahkan mungkin dianggap sebelah mata oleh Presiden Soeharto pada waktu itu.
"Mengapa perlawanan itu terjadi? Ini menjadi pintu gerbang bahkan suatu gerakan kemerdekaan rakyat untuk berani bersuara, termasuk untuk rekan pers berani bersuara dengan kebebasan persnya," ucapnya.
Dia menambahkan bahwa jati diri PDIP karena perjuangannya. Maka penyerbuan Kantor PDI saat itu bukan hanya serangan terhadap pembangunan fisik. Ia adalah serangan terhadap peradaban demokrasi, sistem hukum, kemanusiaan, lambang kedaulatan umum partai berupa kantor partai.
"Setelah cukup lama melakukan pelembagaan partai dengan ideologi kepemimpinan strategis Ibu Mega menunjukkan dengan pergerakan dengan arus bawah PDIP kini memang menjadi partai nasionalis Soekarnoism," tuturnya.
"Sepertinya ada Neo Orde Baru jilid kedua, aromanya berbeda suasana kebatinannya berbeda yang semakin menunjukkan di mana penyalahgunaan kekuasaan tampaknya semakin menunjukkan kemiripan dari apa yang menjadi latar belakang peristiwa 27 juli 1996," ujar Hasto di diskusi dalam rangka peringatan 27 Juli 1996 bertajuk “Kudatuli, Kami Tidak Lupa” di Gedung DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2024). Baca juga: PDIP Desak Presiden Jokowi Masukkan Tragedi Kudatuli Jadi Pelanggaran HAM Berat
Karena itulah di kantor partai DPP PDIP, kata dia menjadi saksi sejarah bahwa peringatan kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli). Peringatan ini diawali dengan diskusi guna menggali seluruh pemikiran-pemikiran yang melandasi mengapa Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri di era Orde Baru selalu konsisten menyuarakan suara rakyat.
"Dengan bujuk rayu kekuasaan yang luar biasa beliau tetap menempuh suatu jalur yang sangat konsisten agar suara-suara rakyat yang saat itu terbungkam. Agar suara-suara rakyat yang saat itu tidak berani berbicara dapat berani berbicara," jelasnya.
Selain itu, lanjutnya, sikap tegar dan keberanian dari Megawati sungguh luar biasa. Bahkan mungkin dianggap sebelah mata oleh Presiden Soeharto pada waktu itu.
"Mengapa perlawanan itu terjadi? Ini menjadi pintu gerbang bahkan suatu gerakan kemerdekaan rakyat untuk berani bersuara, termasuk untuk rekan pers berani bersuara dengan kebebasan persnya," ucapnya.
Dia menambahkan bahwa jati diri PDIP karena perjuangannya. Maka penyerbuan Kantor PDI saat itu bukan hanya serangan terhadap pembangunan fisik. Ia adalah serangan terhadap peradaban demokrasi, sistem hukum, kemanusiaan, lambang kedaulatan umum partai berupa kantor partai.
"Setelah cukup lama melakukan pelembagaan partai dengan ideologi kepemimpinan strategis Ibu Mega menunjukkan dengan pergerakan dengan arus bawah PDIP kini memang menjadi partai nasionalis Soekarnoism," tuturnya.
(kri)
Explore More