Jelang Pilkada 2024, Angkie Yudistia Soroti TPS Belum Ramah Disabilitas

JAKARTA - Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Angkie Yudistia menyoroti tempat pemungutan suara (TPS) yang hingga kini belum ramah disabilitas . Hal ini pun bisa menjadi catatan perbaikan ke depan dalam membuat TPS di Pilkada 2024 November mendatang.

"Kita bisa melihat TPS-TPS itu tidak ramah penyandang disabilitas, nah ini adalah menjadi konsentrasi pemerintah, mungkin ada beberapa TPS yang sudah mengakomodir ramah, tapi memang itu belum sepenuhnya, yang perlu kita perbaiki mulai dari data pemilih," ujar Angkie kepada wartawan di Jakarta, Rabu (17/7/2024).



Terutama bagi kelompok disabilitas dalam ragam tunanetra dan tuli. Menurutnya, diperlukan pendamping disabilitas di setiap TPS agar memudahkan mereka dalam memilih.

"Mulai dari TPS, bagaimana disabilitas itu bisa mengetahui calon kepala daerahnya, contohnya pendampingan tunanetra, pendampingan tunarungu ketika pencoblosan, jangan sampai penyandang disabilitas tidak bisa memilih karena TPS-nya kurang ramah terhadap penyandang disabilitas," tuturnya.

Dengan demikian, ia membuat kepada pemerintah untuk lebih aktif dalam memberikan pelayanan terbaik bagi kelompok Disabilitas di seluruh Indonesia.

"Perlu ada partisipasi aktif agar bisa dirangkul agar mengawal kejujuran agar tidak disalahgunakan. Memang harus ada yang ngawal dari mana aja bisa dari disabilitas," tutur Bendahara Umum Partai Perindo ini.

Dia pun menjelaskan tantangan terbesar saat ini adalah implementasi kebijakan peraturan pemerintah di daerah yang mana tidak semua berpihak kepada kelompok disabilitas.

"Tidak semua daerah itu sudah mengesahkan Pemda, itu terkait gubernur, wali kota, bupati. Harapannya untuk Pilkada 2024 itu untuk calon kepala daerah untuk merangkul penyandang disabiltias, karena penyandang disabilitas terbanyak dan terbesar itu ada di daerahnya masing-masing, memang perjuangan penyandang disabilitas itu tidak ada akhirnya," jelasnya.

Menurutnya, calon kepala daerah perlu mempunyai pemikiran inklusif. Artinya, semua pejabat daerah seyogianya bisa merangkul semua kelompok masyarakat tanpa membedakannya antara satu dengan yang lain.