Apresiasi Kinerja BNPT, Anggota Komisi III DPR Sebut Kasus Terorisme Turun 56%

JAKARTA - Komisi III DPR mengapresiasi kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam mengatasi ancaman terorisme. Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14, BNPT diminta tetap berkolaborasi dan bersinergi dengan semua pihak dalam menghadapi potensi ancaman.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP I Wayan Sudirta mengatakan, BNPT yang lahir pascaperistiwa Bom Bali melalui Perpres Nomor 46 Tahun 2010, telah mengalami berbagai perkembangan dan evolusi serta teruji dengan berbagai tantangan dan pengalaman dalam menghadapi kejahatan terorisme.

“Saat ini publik dapat menilai aksi terorisme menurun hampir di seluruh wilayah khususnya dalam periode 2019-2024. Di masa pandemi, kasus atau aksi terorisme menurun seiring dengan menurunnya kegiatan masyarakat dan fokus perhatian pada penanganan kesehatan,” ujarnya, Selasa (16/7/2024).

Meski demikian, BNPT terus melaksanakan kegiatannya dan hasilnya ditandai dengan menurunnya kasus terorisme, misalnya di 2023 menurun 56%. ”Hasil kinerja ini memang boleh dibanggakan dan diberi penghargaan tinggi, namun tetap tidak boleh menurunkan kewaspadaan,” ucapnya.



Menilik dari berbagai pengalaman yang telah lalu, kata dia, kasus dan aksi terorisme yang berhasil dicegah atau ditanggulangi oleh BNPT maupun lembaga lainnya, seperti Densus 88 Antiteror Polri dan TNI, berawal dari beberapa faktor seperti kemiskinan (ekonomi), ideologi, politik, korban kejahatan, pengaruh lingkungan strategis global dan geopolitik, serta penggunaan sarana agama.

“Kita harus sama-sama mengapresiasi kerja seluruh elemen, termasuk pemerintah pusat maupun daerah selama ini, yang telah bersinergi untuk menanggulangi kejahatan terorisme,” ujarnya.



DPR dan Pemerintah pada 2018 lalu telah melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Terorisme, di mana memberi peran lebih kepada BNPT sebagai koordinator kebijakan dan strategi nasional terkait seluruh program penanggulangan terorisme.

“Peran ini termasuk mengkoordinasikan program kesiapsiagaan nasional, deradikalisasi, kontra-radikalisasi, kerja sama internasional, termasuk koordinator penegakan hukum dan pemulihan atau pelindungan korban,” paparnya.

Penambahan dan penguatan peran, fungsi, dan kewenangan ini memang harus dibayar dengan output kerja yang lebih besar dan berkualitas. Oleh karenanya Komisi III DPR sebagai mitra kerja BNPT selalu melakukan pengawasan dan evaluasi kerja program penanggulangan terorisme yang dilakukan BNPT. Ada beberapa evaluasi terhadap program penanggulangan terorisme

“Kita telah mengetahui bersama aksi terorisme sangat menakutkan dan berdampak besar bagi masyarakat. Oleh sebab itu, penanggulangan terhadap kejahatan terorisme tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa seperti penanggulangan kejahatan biasa,” katanya.

Cara-cara luar biasa tersebut dapat tercermin dari peran dan fungsi BNPT yang diatur dalam undang-undang. Bahkan lebih jauh lagi jika dikaji dan analisis bersama, terlihat bahwa undang-undang tersebut mengatur terkait kebutuhan dalam kebijakan dan pelaksanaan di lapangan melalui peran antar-lembaga yang sinergis dan strategis. Artinya, harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya satu atau dua lembaga atau pihak.

Metode untuk penindakannya juga memiliki perbedaan dengan program pemberantasan atau penegakan hukum yang diatur dalam KUHAP atau undang-undang lain di luar KUHP. Hal ini karena dampak aksi terorisme sangat merusak hingga mengancam stabilitas keamanan negara. Penanggulangannya bahkan lebih di kedepankan cara-cara pencegahan dan sinergisitas preemtif yang juga tidak seperti metode pencegahan biasa.

“Dalam catatan saya dan Komisi III DPR, peran ini telah dan masih dijalankan oleh BNPT dengan baik, namun tentunya masih terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Saya mengingatkan kembali bahwa sinergisitas merupakan kunci utama keberhasilan BNPT,” ucapnya.

Oleh sebab itu, peran BNPT dalam mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan terorisme harus memiliki jangkauan yang luas. Komisi III DPR dalam berbagai rapat kerja dengan pemerintah, khususnya BNPT maupun Polri, mengingatkan tentang peran BNPT dan sinerginya dengan lembaga lain di daerah atau wilayah.

“Forum Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) di pusat maupun daerah bersama dengan pihak masyarakat atau forum terkait lainnya harus dapat melahirkan peran yang lebih aktif dan memiliki kegiatan operasional rutin yang terstandarisasi atau memiliki roadmap. Kegiatan ini terkadang di beberapa wilayah masih belum optimal. Hal ini tentunya melahirkan celah dalam kesiapsiagaan nasional,” tandasnya.

Kedua, terkait dengan kegiatan penindakan dan pengungkapan kasus terorisme yang dilakukan oleh aparat yang masih bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Ke depannya hal ini akan selalu menjadi topik utama dalam program atau kegiatan penanggulangan terorisme. Sensitivitas dari dua hal ini memang tetap menjadi isu global, mengingat luasnya cakupan kejahatan atau aksi terorisme.

Undang-undang telah memberi banyak keleluasaan, namun para pemangku dan pelaksana kebijakan harus sangat berhati-hati, karena hal ini rawan untuk dipolitisasi dan menjadi celah penegakan hukum. Netralitas dan independensi harus dikedepankan demi kepentingan bersama sehingga tidak boleh ada celah intervensi serta pengawasan melekat pada seluruh insan dan anggotanya, terutama yang ada di lapangan.

“Ketiga, mengenai kesiapsiagaan kita dalam menghadapi perkembangan dan dinamika masyarakat modern atau masyarakat 5.0 sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi dalam era revolusi industri. Kita banyak mengetahui permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pengembangan teknologi, data, informasi digital, dan infrastruktur di ruang siber di Indonesia yang sangat rentan dan lemah, termasuk adanya celah-celah yang dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu,” ujarnya.

Hal ini tentu menjadi perhatian (alert) bagi seluruh pihak dalam mengantisipasi aksi terorisme yang melibatkan dunia maya/ruang siber. Serangan terhadap Pusat Data Nasional (PDN) atau web pemerintah lainnya tidak boleh dianggap enteng.

“Pemerintah harus lebih serius dan terus mengembangkan diri dalam melakukan deteksi dini dan “siap siaga” dalam mengantisipasi perkembangan serangan terorisme di sektor publik ini,” katanya.

Perkembangan kejahatan terorganisir yang volatil, ambigu, random (acak), dan tidak terprediksi tentu juga berpengaruh pada modus atau evolusi kejahatan terorisme, radikalisme, ekstremisme, maupun berbagai eksklusivitas yang ekstrem dalam masyarakat. Kini mereka tertuju pada sektor strategis masyarakat modern seperti ekonomi, keuangan, siber, atau kesehatan, yang tidak menutup kemungkinan adanya serangan teror pada sektor-sektor tersebut.

”Kejahatan kini memanfaatkan teknologi yang sulit untuk terdeteksi seperti penggunaan enkripsi atau uang kripto dalam pendanaan. Hal ini tentu mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan nasional dengan meningkatkan kewaspadaan nasional secara lebih jauh dan komprehensif terhadap berbagai potensi serangan yang lebih progresif dan acak, termasuk kebijakan dan infrastruktur peralatan dalam menghadapi modernisitas aksi teror.

Pengaruh lingkungan strategis global dan geopolitik merupakan hal yang harus diwaspadai dengan sebuah penguatan ketahanan nasional. Hal-hal seperti perang antar negara Ukraina-Rusia, perang dagang China dan Amerika Serikat, konflik Palestina-Israel, hingga eksistensi ISIS, masih menjadi topik yang dapat membangkitkan semangat ekstremisme dan radikalisme dalam skala terorisme.

Ketahanan harus dibangun secara berkelanjutan dan konsisten sehingga masyarakat dapat teruji dalam menghadapi isu dan propaganda permusuhan yang tidak jarang dihadapkan pada negara dan saling benci antar masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, seluruh isu dalam kegiatan masyarakat yang mengarah pada konflik dan pelanggaran HAM sudah sepantasnya juga menjadi perhatian BNPT.

Dalam menghadapi berbagai tantangan ke depannya, kolaborasi masih menjadi kunci, mengingat BNPT juga lahir dari hasil kolaborasi TNI-Polri dan berbagai pihak terkait lainnya. Hal ini karena tugas dan peran BNPT sangat berkaitan dengan sektor pertahanan dan keamanan negara. Evolusi dan terobosan serta penetrasi ke berbagai sektor dalam rangka deteksi dini kegiatan terorisme, menjadi tantangan BNPT ke depan. Eksistensi BNPT akan diukur oleh publik, terutama dalam meningkatkan kesiapsiagaan semua pihak dalam menghadapi ancaman terorisme.

Kekuatan BNPT tidak lain harus dibarengi dengan sinergisitas seluruh pihak, selain dari kemampuan berakulturasi atau keterpaduan dengan seluruh elemen masyarakat. Dukungan dari seluruh pihak dalam mengisi kelemahan sumber daya lembaga BNPT juga menjadi bukti keseriusan dan komitmen Pemerintah dan seluruh pihak dalam memberantas terorisme.