SMRC Sebut Keberadaan KAMI Menunjukkan Demokrasi di Indonesia Masih Jalan
loading...
Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebut keberadaan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menjadi sinyal bahwa demokrasi di Indonesia masih jalan. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Keberadaan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menjadi sinyal bahwa demokrasi di Indonesia masih jalan. Pernyataan itu disampaikan Saiful Mujani, pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada diskusi hasil survei SMRC bertajuk “Kondisi Demokrasi di Masa Covid-19” di Jakarta, Minggu (23/8/2020).
Saiful melihat keberadaan kelompok masyarakat seperti KAMI yang kritis pada pemerintahan Jokowi justru menunjukkan bahwa demokrasi masih berada di jalur yang benar. “Saya senang melihat ada KAMI. Bahwa ada kekuatan di luar pemerintahan,” kata Saiful.
Dirinya membela hak KAMI untuk eksis bukan berarti mendukung pandangan mereka. Tapi memenuhi hak mereka untuk bicara adalah tanda bahwa demokrasi masih ada. “Karena itu, saya akan sangat kecewa jika orang-orang KAMI itu ditangkap atau organisasinya dibubarkan,” kata Saiful. (Baca juga: Survei SMRC, Masyarakat Menilai Kondisi Ekonomi Sangat Buruk)
Selain itu, Saiful juga mengkritisi praktik peretasan akun media sosial dan situs berita yang sedang menjadi pembicaraan publik beberapa hari terakhir. Menurut Saiful, peretasan akun sosial media dan situs berita itu bisa dilakukan oleh siapa saja, baik oleh agen pemerintah maupun masyarakat sendiri. “Yang pasti, pemerintah harus menjamin hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Persoalan semacam ini sedikit banyak terasa di masyarakat dan memengaruhi evaluasi mereka terhadap jalannya demokrasi," katanya.
KAMI adalah forum yang terdiri dari sejumlah tokoh nasional seperti mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, mantan Menteri Kehutanan MS Ka’ban, mantan politisi PPP Ahmad Yani, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, dan lain-lain. Forum ini melakukan deklarasi pada Selasa, 18 Agustus 2020. Mereka menuntut sejumlah perbaikan dalam penanganan Covid-19 dan mengatasi krisis ekonomi. (Baca juga: SMRC: Mayoritas Masyarakat Tetap Dukung Supremasi Sipil di Atas Militer)
Sebelumnya, dalam survei nasional SMRC ditemukan tingkat kepuasan publik pada jalannya demokrasi di Indonesia mengalami sedikit kemunduran pada masa Covid-19, yakni dari 74% menjadi 67%. Sementara preferensi pada demokrasi turun sebanyak 11%, dari 82% menjadi 71%.
Penurunan ini dinilai wajar mengingat Covid-19 yang mendatangkan krisis ekonomi yang sangat dalam bagi masyarakat Indonesia. Walaupun mengalami penurunan, tapi kepuasan publik secara keseluruhan pada jalannya demokrasi dinilai masih sangat baik. “Kepuasan publik dan preferensi publik pada demokrasi di masa krisis ini terselamatkan oleh tingkat kepercayaan publik bagi pemerintahan Joko Widodo. Ini adalah modal sosial penting bagi pemerintah,” kata Saiful.
Saiful melihat keberadaan kelompok masyarakat seperti KAMI yang kritis pada pemerintahan Jokowi justru menunjukkan bahwa demokrasi masih berada di jalur yang benar. “Saya senang melihat ada KAMI. Bahwa ada kekuatan di luar pemerintahan,” kata Saiful.
Dirinya membela hak KAMI untuk eksis bukan berarti mendukung pandangan mereka. Tapi memenuhi hak mereka untuk bicara adalah tanda bahwa demokrasi masih ada. “Karena itu, saya akan sangat kecewa jika orang-orang KAMI itu ditangkap atau organisasinya dibubarkan,” kata Saiful. (Baca juga: Survei SMRC, Masyarakat Menilai Kondisi Ekonomi Sangat Buruk)
Selain itu, Saiful juga mengkritisi praktik peretasan akun media sosial dan situs berita yang sedang menjadi pembicaraan publik beberapa hari terakhir. Menurut Saiful, peretasan akun sosial media dan situs berita itu bisa dilakukan oleh siapa saja, baik oleh agen pemerintah maupun masyarakat sendiri. “Yang pasti, pemerintah harus menjamin hal seperti itu tidak boleh terjadi lagi. Persoalan semacam ini sedikit banyak terasa di masyarakat dan memengaruhi evaluasi mereka terhadap jalannya demokrasi," katanya.
KAMI adalah forum yang terdiri dari sejumlah tokoh nasional seperti mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, mantan Menteri Kehutanan MS Ka’ban, mantan politisi PPP Ahmad Yani, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, dan lain-lain. Forum ini melakukan deklarasi pada Selasa, 18 Agustus 2020. Mereka menuntut sejumlah perbaikan dalam penanganan Covid-19 dan mengatasi krisis ekonomi. (Baca juga: SMRC: Mayoritas Masyarakat Tetap Dukung Supremasi Sipil di Atas Militer)
Sebelumnya, dalam survei nasional SMRC ditemukan tingkat kepuasan publik pada jalannya demokrasi di Indonesia mengalami sedikit kemunduran pada masa Covid-19, yakni dari 74% menjadi 67%. Sementara preferensi pada demokrasi turun sebanyak 11%, dari 82% menjadi 71%.
Penurunan ini dinilai wajar mengingat Covid-19 yang mendatangkan krisis ekonomi yang sangat dalam bagi masyarakat Indonesia. Walaupun mengalami penurunan, tapi kepuasan publik secara keseluruhan pada jalannya demokrasi dinilai masih sangat baik. “Kepuasan publik dan preferensi publik pada demokrasi di masa krisis ini terselamatkan oleh tingkat kepercayaan publik bagi pemerintahan Joko Widodo. Ini adalah modal sosial penting bagi pemerintah,” kata Saiful.
(cip)
Explore More