Indonesia Emas 2045, Perlu Rencana Pembangunan yang Berkelanjutan
Rabu, 10 Juli 2024 - 16:08 WIB
loading...
A
A
A
Staf Khusus Bidang Peningkatan Pengusaha Nasional, M Pradana Indraputra menuturkan, Kementerian Investasi/BKPM telah menerbitkan Kajian Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mendorong Investasi Global dan Ekonomi Hijau.
"Ini adalah bentuk komitmen dan upaya dari pemerintah, melalui Kementerian Investasi/BKPM dalam memetakan potensi sektor-sektor yang potensial dalam mendukung investasi hijau, memotret dan menganalisis persoalan di lapangan, dan menyusun skenario strategi operasionalisasi penanaman modal yang memungkinkan," tuturnya.
Kata dia, beberapa strategi yang dilakukan pemerintah terkait ekonomi hijau ini antara lain mengembangkan desain kebijakan dan regulasi khusus untuk ekonomi hijau; mendesain kembali kelembagaan untuk ekonomi hijau supaya lebih kuat dan tidak saling tumpang tindih; menyinkronkan peta jalan ekonomi hijau dengan peta jalan NDC dan investasi.
"Menyinkronkan sistem pendukung untuk pembiayaan NDC dan investasi; memperluas kerja sama bilateral dan multilateral khusus untuk percepatan transisi ekonomi hijau; serta mengoptimalkan peran perwakilan pemerintah untuk ‘green branding’ secara kontinu," jelas Pradana.
"Oleh karenanya kami mengapresiasi komitmen dari 9 kabupaten anggota yang ditunjukkan dengan telah terintegrasinya perencanaan daerah dengan berbagai inovasi dan pengembangan portfolio berbasis alam yang sejalan dengan arah kajian tersebut," tutupnya.
"Ini adalah bentuk komitmen dan upaya dari pemerintah, melalui Kementerian Investasi/BKPM dalam memetakan potensi sektor-sektor yang potensial dalam mendukung investasi hijau, memotret dan menganalisis persoalan di lapangan, dan menyusun skenario strategi operasionalisasi penanaman modal yang memungkinkan," tuturnya.
Kata dia, beberapa strategi yang dilakukan pemerintah terkait ekonomi hijau ini antara lain mengembangkan desain kebijakan dan regulasi khusus untuk ekonomi hijau; mendesain kembali kelembagaan untuk ekonomi hijau supaya lebih kuat dan tidak saling tumpang tindih; menyinkronkan peta jalan ekonomi hijau dengan peta jalan NDC dan investasi.
"Menyinkronkan sistem pendukung untuk pembiayaan NDC dan investasi; memperluas kerja sama bilateral dan multilateral khusus untuk percepatan transisi ekonomi hijau; serta mengoptimalkan peran perwakilan pemerintah untuk ‘green branding’ secara kontinu," jelas Pradana.
"Oleh karenanya kami mengapresiasi komitmen dari 9 kabupaten anggota yang ditunjukkan dengan telah terintegrasinya perencanaan daerah dengan berbagai inovasi dan pengembangan portfolio berbasis alam yang sejalan dengan arah kajian tersebut," tutupnya.
(maf)
Lihat Juga :
